Sekolah Politik HMI Bukittinggi Resmi Digelar, Ketua DPRD Tegaskan Politik Harus Jadi Jalan Pengabdian
AK47, Bukittinggi — Di tengah dinamika demokrasi yang semakin kompleks dan praktik politik yang tak jarang terseret kepentingan pragmatis, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bukittinggi Periode 2025–2026 mengambil langkah strategis dengan membuka Sekolah Politik HMI Cabang Bukittinggi 2026.
Kegiatan tersebut resmi dibuka melalui Opening Ceremony yang berlangsung di Hotel Grand Bunda, Kampung Cina, Bukittinggi, Jumat (4/9/2026) malam sekitar pukul 20.00 WIB.
Mengusung tema “Membangun Kesadaran Politik Kader Yang Intelektual, Beretika, dan Responsif Terhadap Dinamika Demokrasi Kebangsaan”, sekolah politik ini tidak sekadar diarahkan sebagai forum diskusi mahasiswa, tetapi menjadi ruang kaderisasi untuk membentuk generasi muda yang memahami politik secara utuh—mulai dari konstitusi, demokrasi, kebijakan publik, hingga etika kekuasaan.
Pesan yang dibawa pun cukup tegas: politik tidak boleh berhenti pada perebutan kekuasaan, apalagi sekadar menjadi kendaraan kepentingan pribadi dan kelompok.
Pembukaan kegiatan dihadiri sejumlah tokoh pemerintahan, legislatif, serta alumni HMI. Di antaranya Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Bukittinggi Syukri Naldi, Ketua DPRD Kota Bukittinggi H. Syaiful Efendi, Lc., M.A, serta Koordinator Presidium KAHMI Bukittinggi Dr. H. Bustamar, S.Ag., M.H.
Kehadiran unsur eksekutif, legislatif, dan alumni HMI tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pendidikan politik bagi mahasiswa masih memiliki ruang penting dalam kehidupan demokrasi lokal.
Ketua DPRD: Politik Jangan Dijadikan Alat Pragmatis
Ketua DPRD Kota Bukittinggi H. Syaiful Efendi, Lc., M.A yang membuka kegiatan secara resmi memberikan pesan yang cukup keras kepada para kader HMI.
Menurutnya, politik memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan. Karena itu, politik semestinya dijalankan dengan pengetahuan, konstitusi, etika, serta orientasi pengabdian kepada masyarakat.
“Politik adalah panglima dalam pembangunan. DPRD berharap melalui Sekolah Politik ini lahir kader-kader yang memahami konstitusi, mengerti fungsi legislasi, dan memiliki etika dalam berpolitik. Jangan jadikan politik sebagai alat pragmatis, tapi sebagai pengabdian untuk rakyat,” tegasnya.
Pesan tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam pembukaan Sekolah Politik HMI Bukittinggi.
Di tengah tantangan demokrasi yang semakin dinamis, pemahaman politik tidak cukup hanya dibangun dari pengalaman praktis. Kader muda juga dituntut mampu membaca konstitusi, memahami mekanisme pengambilan kebijakan, mengkritisi keputusan pemerintah, sekaligus menawarkan solusi yang berpijak pada kepentingan publik.
Pemkot Dorong HMI Jadi Jembatan Pemerintah dan Masyarakat
Apresiasi terhadap kegiatan tersebut juga disampaikan Syukri Naldi, Kepala Bagian Kesra Kota Bukittinggi.
Ia menilai Sekolah Politik HMI merupakan inisiatif positif dalam meningkatkan kapasitas generasi muda, khususnya mahasiswa, agar memiliki pemahaman politik yang lebih matang.
“Pemerintah Kota Bukittinggi menyambut baik kegiatan ini. Kami berharap Sekolah Politik ini melahirkan kader-kader muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas dan mampu menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat dalam membangun Bukittinggi,” ujarnya.
Harapan tersebut menempatkan mahasiswa bukan sekadar sebagai kelompok yang mengkritisi pemerintah, tetapi juga sebagai kekuatan intelektual yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan publik.
Dengan bekal pengetahuan politik yang memadai, kader muda diharapkan tidak mudah terjebak pada polarisasi, informasi yang menyesatkan, maupun kepentingan politik sesaat.
KAHMI: Jangan Berhenti di Ruang Kelas
Sementara itu, Koordinator Presidium KAHMI Bukittinggi Dr. H. Bustamar, S.Ag., M.H menekankan bahwa pendidikan politik harus memiliki kesinambungan dengan proses kaderisasi.
Menurutnya, KAHMI sebagai bagian dari keluarga besar HMI memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawal proses tersebut.
“KAHMI sebagai senior HMI berkewajiban mengawal. Sekolah Politik ini adalah ruang untuk mematangkan intelektualitas dan moral politik kader. Ke depan, kami berharap alumni sekolah politik ini bisa masuk ke ranah kebijakan dan menjadi pemimpin yang amanah,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa Sekolah Politik tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial.
Lebih jauh, forum ini diharapkan menjadi proses pembentukan karakter dan kapasitas kader sebelum mereka benar-benar terjun ke ruang publik, pemerintahan, organisasi politik maupun berbagai sektor pengambilan kebijakan.
HMI: Politik Harus Berbasis Intelektualitas dan Etika
Ketua Umum HMI Cabang Bukittinggi Ahmad Zaky, S.H menyebut Sekolah Politik sebagai kawah candradimuka bagi kader untuk mengasah kemampuan berpikir sekaligus membangun integritas.
Ia menegaskan, HMI membutuhkan kader yang bukan hanya berani menyampaikan kritik, tetapi juga memiliki kemampuan memahami persoalan secara mendalam dan menawarkan solusi.
“HMI melihat pentingnya membangun kader yang paham konstitusi, paham kebijakan publik, dan siap menjadi agen perubahan. Politik harus dijalankan dengan intelektualitas dan etika, bukan pragmatisme,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan arah pendidikan politik yang ingin dibangun HMI Bukittinggi: kader yang kritis namun tidak kehilangan etika, berani bersuara tetapi tetap berbasis argumentasi, serta mampu membaca persoalan masyarakat dari berbagai sudut pandang.
Bekal Kader Menghadapi Dinamika Demokrasi
Ketua Panitia Abdul Kadir Jailani menjelaskan, Sekolah Politik HMI Cabang Bukittinggi 2026 diikuti kader-kader HMI yang akan mendapatkan berbagai materi terkait sistem politik, demokrasi, kebijakan publik hingga strategi kepemimpinan.
Materi tersebut menjadi penting karena tantangan politik generasi muda saat ini tidak hanya berlangsung di ruang parlemen maupun pemerintahan.
Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi politik. Narasi politik dapat berkembang dengan sangat cepat, sementara kemampuan masyarakat dalam memilah informasi belum selalu sejalan dengan derasnya arus informasi tersebut.
Dalam kondisi itu, kader mahasiswa dituntut memiliki kemampuan literasi politik yang kuat agar tidak sekadar menjadi konsumen informasi, tetapi mampu menjadi produsen gagasan dan solusi.
Bukan Sekadar Sekolah, Tapi Ujian Integritas
Sekolah Politik HMI Bukittinggi pada akhirnya bukan hanya berbicara mengenai bagaimana memahami politik.
Lebih jauh, kegiatan ini menjadi ruang untuk menguji bagaimana seorang kader memandang kekuasaan.
Apakah kekuasaan hanya dipahami sebagai posisi?
Apakah politik hanya dipandang sebagai jalan menuju jabatan?
Atau justru politik ditempatkan sebagai instrumen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi relevan ketika generasi muda mulai dipersiapkan untuk memasuki ruang-ruang strategis bangsa.
HMI Bukittinggi ingin memastikan bahwa kader yang kelak berada di ruang kekuasaan tidak hanya memiliki kemampuan berbicara dan berargumentasi, tetapi juga memiliki fondasi moral serta keberanian untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan.
Dengan demikian, Sekolah Politik HMI Cabang Bukittinggi 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan kaderisasi semata.
Lebih dari itu, kegiatan ini diharapkan menjadi investasi intelektual untuk melahirkan generasi muda yang mampu membaca arah demokrasi, mengawal kebijakan publik, mengkritisi kekuasaan secara konstruktif, sekaligus menawarkan gagasan bagi masa depan Bukittinggi dan Indonesia.
Sebab, demokrasi yang sehat tidak cukup hanya membutuhkan orang-orang yang berkuasa. Demokrasi membutuhkan generasi yang memahami untuk apa kekuasaan itu digunakan dan kepada siapa kekuasaan tersebut harus dipertanggungjawabkan.
(AK)
#Headline #HMI #SumateraBarat
