Bukan Tanpa Kendala, Digitalisasi Bansos Padang Dihadang Blank Spot hingga Gagal Verifikasi Wajah
AK47, Padang — Digitalisasi perlindungan sosial di Kota Padang bukan pekerjaan sederhana. Di balik ratusan ribu data yang masuk ke Portal Perlinsos, pemerintah masih menghadapi sejumlah persoalan di lapangan mulai dari keterbatasan pemahaman masyarakat, wilayah tanpa jaringan internet, hingga kendala teknis dalam proses verifikasi identitas.
Persoalan tersebut menjadi tantangan besar dalam upaya Pemerintah Kota Padang membangun basis data perlindungan sosial yang lebih akurat.
Hingga 31 Agustus 2026, sebanyak 123.571 KK telah mendaftar melalui Portal Perlinsos dari total 303.724 KK sasaran.
Artinya, masih terdapat bagian besar masyarakat sasaran yang belum masuk dalam sistem.
Pemerintah pun harus bergerak lebih aktif. Tidak cukup hanya menyediakan aplikasi dan meminta masyarakat melakukan pendaftaran. Di sejumlah wilayah, persoalan akses dan kemampuan menggunakan teknologi membuat strategi jemput bola menjadi kebutuhan.
Blank Spot hingga Wilayah Sulit Dijangkau
Dalam bahan paparan Dinas Sosial Kota Padang, salah satu persoalan yang muncul adalah masih belum maksimalnya informasi dan pemahaman masyarakat terkait Portal Perlinsos.
Persoalan semakin kompleks di wilayah tertentu yang memiliki akses sulit, termasuk kawasan lereng bukit dan perkebunan.
Keterbatasan jaringan atau blank spot juga menjadi kendala tersendiri. Kondisi tersebut membuat proses pendaftaran digital tidak selalu dapat dilakukan dengan mudah oleh masyarakat.
Belum lagi persoalan teknis ketika warga mencoba melakukan pendaftaran.
Mulai dari NIK yang tidak ditemukan, data ganda, kegagalan aktivasi IKD, kesulitan mengunggah dokumen, hingga kegagalan proses pengenalan wajah atau face recognition menjadi bagian dari persoalan yang harus diselesaikan.
Kapasitas sistem ketika banyak pengguna atau agen melakukan pendaftaran secara bersamaan juga menjadi salah satu tantangan yang dicatat.
Situasi ini memperlihatkan bahwa digitalisasi tidak otomatis menghilangkan persoalan pendataan. Justru, pemerintah harus menyiapkan sistem pendukung agar teknologi dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Jemput Bola Jadi Pilihan
Untuk mengejar warga yang belum mendaftar, pemerintah menyiapkan strategi jemput bola.
Masyarakat dapat dikumpulkan di satu lokasi untuk kemudian dibantu melakukan proses pendaftaran secara bergantian.
Pendampingan oleh ASN juga disiapkan bagi warga yang melakukan pendaftaran secara mandiri tetapi mengalami kesulitan.
Sementara untuk persoalan konektivitas, pemerintah mendorong pemanfaatan titik Wi-Fi gratis yang tersedia di 279 lokasi.
Sosialisasi juga diperkuat melalui berbagai kanal, mulai dari media sosial, media cetak dan elektronik, spanduk, banner hingga pengumuman di tengah masyarakat.
Dengan strategi tersebut, pemerintah berupaya memastikan persoalan akses internet maupun kurangnya pemahaman teknologi tidak menjadi alasan warga yang berhak untuk tidak terdata.
94 P3K Tercatat sebagai Penerima Bansos
Hal lain yang menjadi perhatian adalah ditemukannya 94 orang P3K yang tercatat sebagai penerima bansos.
Namun, data tersebut masih memungkinkan untuk dilakukan klarifikasi. Pemerintah membuka ruang masa sanggah terhadap data yang dianggap tidak sesuai.
Mekanisme ini menjadi penting karena proses pendataan harus memberikan ruang koreksi.
Data yang masuk ke sistem tidak serta-merta menjadi keputusan akhir. Jika terdapat ketidaksesuaian, masyarakat maupun pihak terkait dapat memberikan klarifikasi melalui mekanisme yang tersedia.
Rekening Terkait Judi Online Juga Jadi Perhatian
Bahan paparan juga menyinggung adanya sekitar 1 juta rekening yang dibekukan Kementerian Sosial RI karena terlibat aktivitas judi online.
Dalam konteks tersebut, operator SIKS-NG diarahkan melakukan klarifikasi terhadap data bansos dengan melengkapi sejumlah dokumen pendukung.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan bantuan sosial tidak hanya berbicara mengenai bagaimana memperluas cakupan penerima, tetapi juga bagaimana memastikan penerima memenuhi ketentuan yang berlaku.
Masih Ada Puluhan Ribu KK yang Harus Dikejar
Tantangan terbesar Pemerintah Kota Padang kini adalah memastikan warga yang belum mendaftar tidak terlewat.
Dari 86.958 KK Desil 1-4 yang berpotensi menerima bansos, sebanyak 63.104 KK sudah mendaftar, sementara 23.854 KK lainnya belum masuk Portal Perlinsos.
Kelompok inilah yang menjadi sasaran penting dalam upaya percepatan pendataan.
Pemerintah mendorong kelurahan dan operator SIKS-NG menyandingkan data warga Desil 1-4 dengan data warga yang sudah mendaftar. Dengan cara tersebut, warga yang belum masuk sistem dapat diidentifikasi dan kemudian didorong untuk melakukan pendaftaran.
Perpanjangan Portal Perlinsos hingga Oktober/Desember 2026 juga menjadi kesempatan untuk mengejar ketertinggalan tersebut.
Namun, keberhasilan program pada akhirnya tidak hanya akan ditentukan oleh berapa banyak warga yang menekan tombol daftar.
Yang jauh lebih penting adalah seberapa akurat data yang terkumpul, seberapa ketat proses verifikasi dilakukan, dan seberapa tepat data tersebut digunakan dalam menentukan penerima bantuan.
Digitalisasi perlindungan sosial sedang mengubah cara pemerintah membaca kondisi masyarakat.
Tantangannya memang besar jaringan, literasi digital, validasi identitas hingga kualitas data.
Tetapi jika seluruh persoalan tersebut mampu diatasi, Portal Perlinsos dapat menjadi instrumen penting untuk mempersempit celah kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.
Sebab dalam urusan bansos, satu data yang keliru bisa berarti satu keluarga yang membutuhkan kehilangan kesempatan mendapatkan bantuan. Sebaliknya, satu data yang akurat bisa menjadi pintu bagi keluarga yang tepat untuk memperoleh perlindungan.
(AK)
#Headline #Parlinsos #Padang #Daerah #DinasSosialPadang
