Komisi X DPR RI Turun ke Padang, Rehabilitasi Sekolah Pascabencana Disorot: Bukan Sekadar Bangun Kembali, Tapi Harus Lebih Tangguh
AK47, Padang — Pemulihan sektor pendidikan Kota Padang pascabencana hidrometeorologi November 2025 mendapat perhatian serius dari Komisi X DPR RI. Persoalan sekolah yang terdampak bencana tak lagi dipandang sebatas kerusakan bangunan yang harus diperbaiki, tetapi juga menyangkut bagaimana menciptakan satuan pendidikan yang lebih aman dan tangguh menghadapi ancaman bencana di masa mendatang.
Hal itu mengemuka dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI di Kota Padang, Jumat (4/9/2026).
Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro tersebut diterima Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir di Gedung Putih, Kediaman Resmi Wali Kota Padang.
Sebelum menggelar pertemuan, rombongan terlebih dahulu turun langsung meninjau kondisi dan proses rehabilitasi sejumlah sekolah yang terdampak bencana hidrometeorologi November 2025. Dua sekolah menjadi lokasi peninjauan, yakni SDN 04 Baringin di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, serta SDN 32 Kuranji di Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji.
Kunjungan tersebut menjadi penting karena kerusakan fasilitas pendidikan akibat bencana bukan hanya berdampak terhadap fisik bangunan, tetapi juga berpotensi mengganggu keberlangsungan proses belajar mengajar.
Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, sebanyak 15 sekolah dasar mendapatkan bantuan revitalisasi pascabencana hidrometeorologi dari pemerintah pusat.
Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp7,74 miliar, dengan pengerjaan revitalisasi telah dimulai sejak April 2026.
Namun, bagi Pemerintah Kota Padang, rehabilitasi bangunan sekolah belum menjadi jawaban akhir. Tantangan yang jauh lebih besar adalah bagaimana memastikan sekolah-sekolah yang berada di wilayah rawan banjir maupun bencana hidrometeorologi lainnya tidak kembali mengalami persoalan serupa ketika bencana datang.
Sekolah di Pinggir Sungai Jadi Perhatian
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir secara terbuka menyampaikan persoalan tersebut kepada jajaran Komisi X DPR RI.
Menurutnya, sejumlah sekolah yang berada di kawasan pinggir sungai membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam hal normalisasi aliran sungai dan penguatan infrastruktur penunjang.
"Sekolah-sekolah yang berada di pinggir sungai membutuhkan dukungan untuk normalisasi dan penguatan infrastruktur. Kami juga berharap Komisi X mendorong sekolah di Kota Padang menjadi prioritas revitalisasi pada 2026 maupun diusulkan untuk 2027," ujar Maigus.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan di daerah rawan bencana tidak bisa diselesaikan hanya dari sisi ruang kelas, atap, lantai, maupun fasilitas fisik lainnya.
Jika sumber persoalan di sekitar sekolah tidak ditangani, maka ancaman kerusakan berulang tetap terbuka.
Karena itu, Pemko Padang mendorong agar penanganan sekolah terdampak bencana berjalan beriringan dengan normalisasi sungai, penguatan drainase, peningkatan kualitas infrastruktur serta langkah mitigasi lainnya.
Dengan kata lain, rehabilitasi sekolah harus dibangun berdasarkan peta risiko bencana, bukan sekadar mengembalikan bangunan ke kondisi sebelum rusak.
Pendidikan Mitigasi Tak Boleh Jadi Pelengkap
Maigus juga menegaskan bahwa pembangunan fisik harus berjalan seiring dengan pembangunan kesiapsiagaan warga sekolah.
Pemko Padang saat ini telah menerapkan konsep Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di 130 sekolah.
Program tersebut diarahkan agar sekolah tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, tetapi juga menjadi ruang yang mampu membangun kesadaran dan kesiapsiagaan generasi muda menghadapi bencana.
"Kita tidak hanya melakukan ikhtiar secara fisik, tetapi juga menyiapkan generasi melalui pendidikan mitigasi bencana. Sekolah dan rumah ibadah harus menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana," kata Maigus.
Menurutnya, pendidikan kebencanaan perlu terus didorong menjadi bagian dari pembelajaran. Dengan demikian, siswa tidak hanya mengetahui bahwa bencana bisa terjadi, tetapi juga memahami bagaimana bersikap ketika menghadapi situasi darurat.
Langkah tersebut dinilai penting bagi Kota Padang yang memiliki sejumlah kawasan dengan tingkat kerawanan bencana cukup tinggi.
Padang Juara dan Smart Surau Didorong Perkuat Pendidikan
Dalam pertemuan tersebut, Maigus juga memaparkan berbagai program yang dikembangkan Pemko Padang untuk memperkuat sektor pendidikan.
Dua di antaranya adalah Padang Juara dan Smart Surau.
Program Padang Juara diarahkan untuk memberikan dukungan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Bantuan tersebut mencakup kebutuhan pendidikan hingga dukungan beasiswa perguruan tinggi.
Sementara Smart Surau dikembangkan untuk memperkuat pendidikan karakter berbasis rumah ibadah yang terintegrasi dengan kehidupan sosial masyarakat.
Pemko Padang memandang pendidikan tidak semata-mata berlangsung di ruang kelas. Keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, dan rumah ibadah diharapkan dapat menjadi satu ekosistem yang saling menguatkan.
Konsep tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun generasi yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga karakter, kepedulian sosial dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan.
Komisi X Janji Bawa Aspirasi Padang ke Pemerintah Pusat
Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro menyatakan aspirasi yang disampaikan Pemko Padang akan menjadi bahan bagi Komisi X dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menyusun rekomendasi kepada pemerintah pusat.
Agung menegaskan, pemulihan sektor pendidikan pascabencana harus dilakukan secara terpadu, cepat dan berkelanjutan.
"Kita siap mendorong pemulihan sektor pendidikan dilakukan secara terpadu, cepat, dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan pemerataan akses belajar serta mitigasi risiko bencana dalam pembangunan kembali sarana pendidikan," tegas Agung.
Ia menilai pembangunan kembali sekolah yang rusak akibat bencana tidak boleh berhenti pada upaya mengembalikan kondisi fisik seperti semula.
Justru, momentum rehabilitasi harus dimanfaatkan untuk membangun fasilitas pendidikan yang lebih aman dan mampu menghadapi potensi bencana di masa depan.
"Infrastruktur sekolah yang dibangun kembali harus lebih tangguh dan aman terhadap potensi bencana di masa mendatang," katanya.
Bagi Komisi X, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan keberlangsungan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang aman, layak dan berkelanjutan.
Tak Hanya Pendidikan, Pariwisata Juga Jadi Sorotan
Selain sektor pendidikan dan kebencanaan, Maigus juga memaparkan arah pembangunan Kota Padang di sektor pariwisata.
Pemko terus mengembangkan program Jelajah Padang, termasuk mendorong revitalisasi kawasan Kota Tua, pasar dan Pantai Padang.
Pengembangan tersebut diarahkan untuk memperkuat posisi Padang sebagai kota pendidikan, budaya sekaligus pariwisata.
Menurut Maigus, penguatan sektor pariwisata juga menjadi bagian dari strategi meningkatkan daya tarik Kota Padang sebagai pintu gerbang menuju berbagai destinasi wisata di Sumatera Barat.
"Selain pendidikan, kita juga terus mengembangkan sektor pariwisata melalui program Jelajah Padang, termasuk revitalisasi kawasan Kota Tua, pasar, dan Pantai Padang. Upaya ini untuk memperkuat posisi Padang sebagai kota pendidikan, budaya, dan pariwisata sekaligus meningkatkan daya tarik sebagai pintu gerbang destinasi wisata Sumatera Barat," ujarnya.
Menunggu Tindak Lanjut Pemerintah Pusat
Kunjungan Komisi X DPR RI ke Padang pada akhirnya bukan sekadar agenda seremonial. Turunnya anggota legislatif pusat langsung ke sekolah terdampak bencana menjadi momentum bagi Pemko Padang untuk kembali mempertegas kebutuhan daerah.
Di satu sisi, pemerintah daerah telah melakukan rehabilitasi terhadap sekolah-sekolah yang mendapatkan dukungan anggaran pusat.
Namun di sisi lain, masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat sekolah-sekolah yang berada di kawasan rawan bencana.
Persoalannya kini bukan lagi sekadar berapa sekolah yang diperbaiki, tetapi seberapa kuat sekolah tersebut menghadapi bencana berikutnya.
Harapan Pemko Padang adalah dukungan pemerintah pusat tidak berhenti pada rehabilitasi fisik, tetapi diperluas melalui penguatan infrastruktur, normalisasi aliran sungai, mitigasi bencana, serta pengembangan sistem pendidikan yang mampu melindungi peserta didik.
Bagi Kota Padang, sekolah yang aman bukan sekadar bangunan yang berdiri kokoh.
Sekolah yang aman adalah tempat anak-anak dapat belajar tanpa dihantui ancaman bencana, guru dapat mengajar dengan tenang, dan seluruh warga sekolah memiliki pengetahuan serta kesiapsiagaan ketika alam kembali menunjukkan kekuatannya.
Kini, tindak lanjut dari kunjungan Komisi X DPR RI tersebut menjadi hal yang ditunggu. Sebab bagi ribuan anak di Kota Padang, pemulihan pendidikan bukan hanya soal memperbaiki bangunan, tetapi memastikan masa depan mereka tetap berjalan meski bencana pernah datang.
(AK)
#Headline #Padang #Daerah #Pendidkan
