Kuasa hukum Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) Abdul Haji Talaohu dalam wawancara cegat di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (6/4/2026).
AK47, Jakarta - Langkah tegas diambil oleh Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla. Tak hanya melaporkan ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar, tim kuasa hukumnya juga menyeret empat akun YouTube ke ranah hukum. Laporan itu resmi dilayangkan ke Bareskrim Polri pada Senin (6/4/2026).
Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar respons biasa, melainkan upaya serius untuk menghentikan penyebaran tudingan liar yang dinilai mencemarkan nama baik.
“Hari ini kami membuat laporan polisi,” tegas Abdul di Gedung Bareskrim, Jakarta.
Tuduhan Rp5 Miliar Jadi Pemicu
Kasus ini meledak setelah Rismon disebut melontarkan pernyataan kontroversial. Ia menyinggung adanya “elite politik” di balik polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Tak berhenti di situ, tudingan makin panas ketika nama JK ikut diseret. Rismon disebut menyatakan bahwa JK memberikan dana hingga Rp5 miliar kepada Roy Suryo dan pihak lain untuk mempersoalkan ijazah Jokowi.
Pernyataan inilah yang kemudian viral dan memicu gelombang spekulasi di media sosial.
Empat Akun YouTube Ikut Terseret
Tak hanya individu, tim hukum JK juga membidik empat akun YouTube:
- Ruang Konsensus
- Musik Ciamis
- Mosato TV
- YouTuber Nusantara
Mereka dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran hoaks. Menurut Abdul, konten-konten yang diproduksi akun tersebut turut memperkeruh situasi dengan memperluas narasi yang belum terbukti kebenarannya.
“Selain Rismon, ada pemilik akun, YouTuber, dan narasumber yang ikut kami laporkan,” ujarnya.
Dalih AI Jadi Sorotan
Pihak Rismon sempat berdalih bahwa pernyataan yang beredar merupakan hasil kecerdasan buatan (AI). Namun, kubu JK tak tinggal diam.
Abdul menegaskan, klaim tersebut justru harus diuji secara hukum.
“Walaupun nanti itu AI, tetap harus dibuktikan. Karena dampaknya sudah menimbulkan rangkaian peristiwa,” katanya.
Sebagai bukti awal, tim hukum JK telah menyerahkan tiga dokumentasi video yang beredar di internet kepada penyidik.
JK: “Itu Tidak Benar!”
Sehari sebelumnya, JK sudah lebih dulu angkat suara. Dalam konferensi pers, ia membantah keras seluruh tudingan tersebut.
“Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar,” tegas JK.
Ia juga meluruskan soal pertemuan di kediamannya saat Ramadan. Menurutnya, pertemuan itu hanya membahas kondisi bangsa serta memberikan masukan kepada Presiden RI saat ini, Prabowo Subianto, bukan terkait isu ijazah.
Babak Baru Perang Narasi
Laporan ini menandai babak baru dalam polemik panjang soal ijazah Presiden Jokowi yang kembali mencuat. Kini, bukan hanya perdebatan opini, tetapi sudah masuk ke ranah hukum.
Dengan langkah agresif JK, publik menunggu:
apakah ini akan membongkar kebenaran atau justru membuka konflik yang lebih besar?
(AK)
#Hukum #Nasional #Headline
