Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian dalam acara Penyerahan Santunan Ahli Waris untuk Korban Bencana Hidrometeorologi dan Sosialisasi Penambahan TKD Tahun 2026 bagi Daerah Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar secara hybrid dari Gedung MTQ Pidie Jaya, Aceh, Jumat (6/3/2026). FOTO/ dok.Kemendagri
AK47, JAKARTA — Pemerintah pusat mengambil langkah besar untuk mempercepat pemulihan wilayah Sumatra yang dilanda bencana. Presiden Prabowo Subianto resmi menyetujui tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun bagi tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kucuran anggaran jumbo ini digelontorkan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra dalam beberapa waktu terakhir.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, menegaskan tambahan dana tersebut merupakan bentuk komitmen kuat pemerintah pusat dalam memastikan daerah mampu bangkit lebih cepat.
“Harapannya daerah-daerah yang terdampak bisa melakukan penanganan bencana sesuai kemampuannya. Yang tidak mampu tetap akan ditangani oleh pemerintah pusat,” kata Tito.
Presiden Putuskan Semua Daerah Dapat Dana
Keputusan Presiden dinilai cukup berani. Pasalnya, tambahan dana ini tidak hanya diberikan kepada daerah yang terdampak langsung bencana, tetapi kepada seluruh pemerintah daerah dalam tiga provinsi tersebut.
Menurut Tito, Presiden memandang bencana yang terjadi memiliki skala provinsi sehingga seluruh daerah di dalamnya perlu mendapat dukungan anggaran untuk memperkuat kesiapsiagaan.
“Beliau memutuskan semuanya mendapat tambahan dana, baik yang terdampak langsung maupun tidak. Karena dianggap ini bencana provinsi,” ujar Tito.
Kebijakan ini diharapkan mempercepat pemulihan sekaligus memperkuat sistem mitigasi bencana di tingkat daerah.
Sumut Terima Porsi Terbesar
Dari total tambahan dana Rp10,6 triliun, pembagiannya tidak merata karena mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan skala dampak bencana di masing-masing wilayah.
Rinciannya sebagai berikut:
- Aceh mendapat sekitar Rp1,6 triliun
- Sumatera Utara menerima Rp6,3 triliun
- Sumatera Barat memperoleh sekitar Rp2,6 triliun
Tambahan dana tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026, yang menjadi dasar penyaluran anggaran ke daerah.
Kementerian Dalam Negeri juga telah mengeluarkan surat edaran khusus yang mengatur mekanisme serta teknis penggunaan dana agar benar-benar tepat sasaran.
Fokus Perbaikan Infrastruktur hingga Mitigasi Bencana
Tito menegaskan Presiden berharap dana tambahan ini tidak sekadar menjadi bantuan sementara, tetapi benar-benar menjadi motor percepatan pemulihan daerah.
Bagi wilayah yang terdampak langsung, dana dapat digunakan untuk:
- rehabilitasi infrastruktur rusak
- pemulihan layanan publik
- pembangunan kembali fasilitas vital masyarakat
Sementara bagi daerah yang tidak terdampak langsung, anggaran dapat diarahkan untuk memperkuat sistem pencegahan bencana.
Program yang dapat dibiayai antara lain:
- perbaikan jembatan dan jalan rawan rusak
- pembangunan atau penguatan bendungan dan pengendali banjir
- penataan tata ruang wilayah berbasis mitigasi
- pelatihan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
- hingga pengendalian inflasi daerah
Disampaikan di Aceh Saat Santunan Korban Bencana
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri acara Penyerahan Santunan Ahli Waris bagi Korban Bencana Hidrometeorologi sekaligus sosialisasi tambahan TKD tahun 2026 di Kabupaten Pidie Jaya, Jumat (6/3/2026).
Acara tersebut diikuti secara langsung maupun virtual oleh sejumlah kepala daerah dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pemerintah berharap tambahan dana besar ini dapat mempercepat proses pemulihan, sekaligus memperkuat ketahanan wilayah Sumatra menghadapi ancaman bencana di masa depan.
(AK)
#Nasional #Headline
