Darurat Air Bersih Menghantui Padang, SPAM Rp400 Miliar Dikejar: Lahan Kurang, Proyek Tak Boleh Mandek
AK47, Padang - Persoalan air bersih di Kota Padang memasuki fase yang semakin serius. Di tengah kebutuhan masyarakat yang terus meningkat dan ancaman kekeringan di sejumlah wilayah, Pemerintah Kota (Pemko) Padang kini mendorong percepatan pembangunan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Tak tanggung-tanggung, salah satu proyek yang tengah diperjuangkan adalah SPAM Gunung Pangilun dengan pagu indikatif sekitar Rp400 miliar.
Namun, proyek tersebut menghadapi persoalan mendasar: ketersediaan lahan belum memenuhi kebutuhan pembangunan.
Kebutuhan lahan diperkirakan mencapai sekitar 13.000 meter persegi, sedangkan lahan yang tersedia baru 8.175 meter persegi.
Kondisi itu menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan agar proyek strategis penyediaan air bersih tersebut tidak tersendat pada tahap perencanaan.
Persoalan tersebut dibawa langsung Wali Kota Padang Fadly Amran saat melakukan audiensi dengan Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, di Kantor BPBPK Sumbar, Selasa (15/9/2026).
Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, sejumlah kepala OPD terkait, serta Direktur Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal.
Fadly: Kondisi Air Bersih Sedang Darurat
Fadly secara terbuka menggambarkan kondisi air bersih sebagai persoalan yang membutuhkan penanganan segera.
Bagi Pemko Padang, pembangunan SPAM bukan semata proyek konstruksi. Infrastruktur tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan dasar air bersih secara berkelanjutan.
“Kondisi air bersih kita sedang darurat, sehingga pembangunan SPAM Gunung Pangilun harus tetap berjalan,” ujar Fadly.
Ia meminta dukungan pemerintah pusat untuk memastikan alokasi anggaran bagi proyek tersebut tetap diperjuangkan untuk Kota Padang.
“Kami berharap anggaran pemerintah pusat untuk proyek ini dapat diperjuangkan agar tetap dialokasikan untuk Kota Padang,” lanjutnya.
Kekurangan Hampir 5.000 Meter Persegi
Di atas kertas, persoalan lahan menjadi tantangan yang cukup signifikan.
Dari kebutuhan sekitar 13.000 meter persegi, baru tersedia 8.175 meter persegi. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar 4.825 meter persegi dari kebutuhan yang diproyeksikan.
Karena itu, BPBPK Sumbar akan melakukan pengujian kelayakan teknis terhadap lahan yang tersedia.
Pengujian tersebut diperlukan untuk melihat apakah desain dan kebutuhan konstruksi SPAM dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan lahan yang sudah tersedia.
Langkah ini menjadi penting mengingat proyek memiliki nilai anggaran yang besar dan berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
SPAM Unand Mulai Menemukan Titik Terang
Selain SPAM Gunung Pangilun, Pemko Padang juga membawa perkembangan kerja sama dengan Universitas Andalas (Unand) dalam pengembangan SPAM.
Fadly menyebut kerja sama tersebut telah menemukan titik terang.
Pemko berharap pengembangan SPAM bersama Unand dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan, terutama di Kecamatan Pauh dan Kuranji.
“Kita berharap ini berlanjut menjadi SPAM emergency dan SPAM untuk masyarakat terdampak kekeringan, sehingga persoalan air bersih dapat ditangani secara berkelanjutan,” katanya.
Yang menjadi perhatian, Pemko tidak ingin pembangunan hanya berhenti pada penyediaan sumber air.
Sistem tersebut diharapkan dapat dikembangkan hingga sambungan rumah, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung masyarakat.
Januari 2027 DED Ditargetkan Rampung
BPBPK Sumbar menyatakan akan menindaklanjuti kebutuhan yang disampaikan Pemko Padang melalui perencanaan teknis.
Untuk SPAM Unand, Detail Engineering Design (DED) hingga sambungan rumah ditargetkan rampung pada awal Januari 2027.
Setelah DED selesai, proses lelang ditargetkan dapat dilakukan pada Maret 2027.
Sementara pembangunan fisik direncanakan berlangsung sepanjang 2027 hingga 2028.
Tahapan tersebut menjadi penting karena kualitas DED akan menentukan kesiapan proyek sebelum masuk ke proses pengadaan dan pembangunan fisik.
Padang Tak Ingin Sampah Berakhir Percuma
Dari persoalan air, pembicaraan beralih ke masalah lain yang tak kalah pelik: sampah.
Pemko Padang meminta dukungan BPBPK Sumbar untuk mempercepat pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis Refuse Derived Fuel (RDF).
Konsepnya adalah mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif setelah melalui proses pemilahan dan pengolahan.
Bagi Padang, pengembangan RDF dinilai memiliki peluang karena terdapat industri semen yang dapat memanfaatkan produk hasil pengolahan tersebut sebagai bahan bakar alternatif.
Namun, Fadly menekankan bahwa teknologi pengolahan sampah tidak akan maksimal jika persoalan pemilahan dari sumber tidak dibenahi.
“Kita ingin sampah dipilah sejak dari rumah tangga, sehingga yang sampai ke TPA pun masih bisa dimanfaatkan menjadi briket dan bahan bakar alternatif,” katanya.
Pesan tersebut menempatkan rumah tangga sebagai mata rantai awal dalam sistem pengelolaan sampah.
DED RDF Harus Menyesuaikan Kondisi Lahan
BPBPK Sumbar memastikan dukungan terhadap pembangunan TPST/RDF akan dilanjutkan.
Maria menyebut DED akan direviu dengan mempertimbangkan kondisi lahan yang telah ditetapkan.
Penyesuaian desain menjadi bagian penting agar fasilitas yang dibangun benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan pengolahan sampah.
Infrastruktur Pascabencana Juga Dikebut
Di tengah pembahasan air bersih dan sampah, Pemko Padang juga mendorong percepatan pemulihan infrastruktur di kawasan yang terdampak bencana hidrometeorologi.
BPBPK Sumbar mengarahkan penyusunan DED untuk kawasan terdampak banjir pada infrastruktur dasar permukiman sesuai lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi.
Maria mengingatkan agar seluruh kebutuhan di lapangan diidentifikasi sebelum proyek masuk tahap lelang.
“Seluruh kebutuhan harus teridentifikasi sebelum lelang agar tidak ada penanganan yang terlewat,” tegas Maria.
Persoalan waktu juga menjadi perhatian. Pembaruan R3P dibatasi hingga 17 September 2026.
Artinya, kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dimasukkan ke dalam perencanaan harus segera dipastikan agar tidak ada kebutuhan penting yang tertinggal.
Tiga Tantangan Besar Infrastruktur Padang
Audiensi tersebut akhirnya memperlihatkan tiga pekerjaan besar yang sedang dikejar Pemko Padang.
Pertama, air bersih. Pemko mendorong SPAM Unand hingga sambungan rumah sekaligus mempertahankan rencana SPAM Gunung Pangilun di tengah keterbatasan lahan.
Kedua, sampah. Pemko ingin membangun sistem pengolahan yang tidak sekadar memindahkan sampah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi mengubah sebagian sampah menjadi bahan bakar alternatif melalui RDF.
Ketiga, pascabencana. Infrastruktur dasar di kawasan terdampak banjir harus segera dipetakan, dirancang, dan masuk dalam program rehabilitasi serta rekonstruksi.
Ketiga persoalan tersebut memiliki satu benang merah: infrastruktur dasar tidak bisa lagi ditangani secara parsial.
Air bersih membutuhkan sistem yang berkelanjutan. Sampah membutuhkan rantai pengelolaan dari rumah hingga fasilitas pengolahan. Sementara kawasan terdampak bencana membutuhkan pembangunan kembali yang berbasis kebutuhan dan perencanaan teknis.
Kini bola berada pada tahap perencanaan dan penganggaran. Dukungan pemerintah pusat menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan proyek-proyek tersebut bergerak dari dokumen perencanaan menuju pembangunan fisik.
Dan bagi masyarakat Padang, ukuran keberhasilannya bukan sekadar berapa besar anggaran yang dialokasikan atau berapa banyak proyek yang direncanakan.
Ukurannya jauh lebih sederhana: ketika kran dibuka, air tersedia; ketika sampah dibuang, ada sistem yang mengolahnya; dan ketika bencana datang, infrastruktur kota mampu melindungi serta melayani masyarakat.
(AK)
#Headline #PerumdaAirMinum #Padang #Daerah
.jpg)
