
Proyek Suplai Buah MBG Diduga Fiktif, Kerugian Capai Rp703,1 Juta, Etika Mulya Sari Resmi Ditahan
AK47, Padang - Dugaan penipuan dengan modus kerja sama penyediaan buah-buahan untuk kebutuhan program Makan Bergizi (MBG) menyeret seorang perempuan, Etika Mulya Sari, ke dalam proses hukum. Nilai kerugian yang dilaporkan tidak sedikit, mencapai Rp703.100.000.
Perkara tersebut telah dilaporkan secara resmi ke Polresta Padang, Sumatera Barat, melalui Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Nomor STTLP/B/602/VI/2026/SPKT/POLRESTA PADANG/POLDA SUMATERA BARAT.
Laporan itu dibuat oleh Sherlita Handini (38), seorang karyawan swasta. Ia melaporkan Etika Mulya Sari atas dugaan tindak pidana penipuan dan perbuatan curang yang diduga berkaitan dengan kerja sama bisnis penyediaan atau suplai buah untuk program MBG.
Perkara ini menjadi sorotan karena modus yang dilaporkan berkaitan dengan proyek yang disebut-sebut berhubungan dengan program pemerintah, sementara dana yang telah diserahkan korban mencapai ratusan juta rupiah.
Berawal dari Tawaran Kerja Sama Suplai Buah
Berdasarkan uraian dalam laporan kepolisian, peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Jumat, 26 Juni 2026, di kawasan Jalan Kampung Terandam, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.
Permasalahan bermula ketika pelapor dan terlapor menjalin kesepakatan kerja sama bisnis. Dalam kesepakatan tersebut, disebutkan adanya kegiatan penyediaan atau suplai buah-buahan yang diperuntukkan bagi kebutuhan program Makan Bergizi (MBG).
Skema tersebut kemudian membuat pelapor menyerahkan sejumlah uang kepada terlapor. Dana itu diberikan dengan harapan kerja sama dapat berjalan sebagaimana yang dijanjikan dan proyek suplai buah tersebut dapat direalisasikan.
Namun, situasi berubah ketika pelapor mulai membutuhkan kejelasan mengenai perkembangan proyek dan penggunaan dana yang telah diserahkan.
Komunikasi yang sebelumnya berjalan kemudian disebut mengalami kendala. Terlapor diduga sulit dihubungi hingga akhirnya tidak memberikan kejelasan mengenai kelanjutan kerja sama.
Proyek yang Dijanjikan Diduga Tidak Pernah Ada
Kecurigaan pelapor semakin menguat setelah dilakukan penelusuran terhadap proyek suplai buah yang sebelumnya dijanjikan.
Dari penelusuran tersebut, pelapor mendapatkan informasi bahwa proyek suplai buah untuk program MBG yang dijanjikan diduga tidak benar atau fiktif.
Selain itu, berdasarkan informasi yang dituangkan dalam laporan, nama Etika Mulya Sari disebut tidak tercatat sebagai penyuplai resmi dalam program tersebut.
Kondisi tersebut kemudian menjadi dasar bagi pelapor untuk membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.
Bagi pelapor, persoalannya bukan lagi sebatas gagalnya sebuah kerja sama bisnis. Ada dana dalam jumlah besar yang telah dikeluarkan, sementara proyek yang menjadi dasar penyerahan uang tersebut justru dipertanyakan keberadaannya.
Kerugian Tembus Rp703,1 Juta
Akibat kejadian tersebut, Sherlita Handini mengaku mengalami kerugian materil sebesar Rp703.100.000.
Nilai kerugian tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam perkara yang kini ditangani aparat kepolisian.
Setelah merasa dirugikan, pelapor memilih menempuh jalur hukum dengan membuat laporan ke Polresta Padang. Laporan tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
Etika Mulya Sari Kini Ditahan
Perkembangan terbaru perkara ini menunjukkan bahwa penanganan kasus telah memasuki tahap yang lebih serius.
Etika Mulya Sari telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini resmi menjalani penahanan. Ia ditempatkan di ruang tahanan Polsek Padang Timur khusus tahanan perempuan.
Penahanan tersebut dilakukan dalam rangka kepentingan proses penyidikan serta untuk memastikan proses hukum terhadap tersangka dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Dengan adanya penahanan, penyidik memiliki ruang untuk mendalami rangkaian peristiwa, mulai dari bagaimana kerja sama tersebut ditawarkan, dasar proyek yang dijanjikan, penerimaan dana, hingga ke mana aliran uang yang diserahkan korban.
Aspek tersebut menjadi penting untuk mengungkap apakah perkara ini berdiri sebagai satu peristiwa individual atau terdapat rangkaian tindakan lain yang masih perlu didalami penyidik.
Dijerat Pasal dalam KUHP Baru
Dalam dokumen laporan, perkara tersebut dikaitkan dengan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Penerapan pasal tersebut tentu akan bergantung pada hasil penyidikan dan pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan.
Polisi masih memiliki pekerjaan untuk mengurai secara menyeluruh konstruksi perkara tersebut, termasuk bukti transaksi, komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat, dokumen atau informasi mengenai proyek MBG yang ditawarkan, serta keterangan saksi maupun tersangka.
Dengan nilai kerugian mencapai lebih dari Rp703 juta, setiap detail transaksi menjadi bagian penting untuk memastikan perkara tersebut terang dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Polisi Diminta Mengungkap Seluruh Rangkaian Perkara
Perkara ini juga memperlihatkan pentingnya kehati-hatian masyarakat ketika menerima tawaran kerja sama yang mengatasnamakan pengadaan atau penyediaan barang untuk program pemerintah.
Tawaran yang membawa nama sebuah program pemerintah dapat memberikan kesan seolah-olah kegiatan tersebut telah memiliki dasar dan kepastian. Karena itu, legalitas kerja sama, status pihak yang menawarkan proyek, dokumen penunjukan, kontrak, serta mekanisme pembayaran perlu diverifikasi sebelum seseorang menyerahkan dana dalam jumlah besar.
Dalam kasus ini, proses hukum selanjutnya akan menjadi kunci untuk menjawab sejumlah pertanyaan: bagaimana proyek tersebut ditawarkan, apa dasar hubungan kerja samanya, bagaimana dana Rp703,1 juta dihimpun, ke mana dana tersebut mengalir, serta apakah terdapat pihak lain yang turut mengetahui atau terlibat.
Semua pertanyaan tersebut kini berada dalam ranah penyidikan kepolisian.
Hingga proses hukum berjalan, Etika Mulya Sari tetap memiliki hak-hak hukum sebagai tersangka, termasuk hak untuk mendapatkan proses hukum yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dugaan tindak pidana yang disangkakan juga harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Perkara ini menjadi pengingat bahwa kerja sama bisnis bernilai ratusan juta rupiah tidak cukup hanya dibangun berdasarkan kepercayaan dan janji keuntungan. Verifikasi terhadap proyek, pihak yang menawarkan, legalitas kegiatan, dan dokumen pendukung menjadi langkah penting sebelum dana diserahkan.
Kini publik menunggu hasil penyidikan Polresta Padang untuk mengungkap secara terang benderang di balik proyek suplai buah yang disebut-sebut berkaitan dengan program MBG tersebut, sekaligus memastikan ke mana aliran dana ratusan juta rupiah itu bermuara.
(AK)
#Headline #Hukum #Penipuan