29 Pelajar Terjaring Usai Demo DPR, Kini Jalani Pembinaan di Fasilitas TNI: Mereka Benar Ikut Aksi?
AK47, Jakarta — Sebanyak 29 pelajar asal Jakarta kini menjalani program pembinaan di sebuah fasilitas milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Mereka bukan menjalani hukuman. Puluhan anak tersebut mengikuti program pembekalan dan pembinaan setelah terjaring Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Metro Jaya seusai aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026.
Program pembinaan berlangsung selama 10 hari, mulai 5 hingga 14 September 2026. Lokasinya berada di Standby Force TNI, Citeureup, Kabupaten Bogor.
Namun ada satu hal yang hingga kini belum dapat dipastikan: apakah ke-29 pelajar tersebut benar-benar ikut dalam aksi demonstrasi?
Pertanyaan itu muncul karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri menyatakan belum dapat memastikan keterlibatan seluruh pelajar dalam demonstrasi tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nahdiana mengatakan, pihaknya mengikuti program tersebut setelah menerima undangan dari Polda Metro Jaya.
Menurut Nahdiana, kegiatan itu merupakan inisiatif Direktorat PPA-PPO Polda Metro Jaya dan diarahkan sebagai upaya edukasi serta pembinaan terhadap anak-anak yang terjaring setelah aksi demonstrasi.
“Belum bisa pastikan mereka ikut demo atau tidak. Tapi yang jelas, mereka adalah anak-anak di bawah umur yang terjaring oleh Direktorat PPA-PPO di Polda,” kata Nahdiana, Rabu (9/9/2026).
Berada di Polda, Bukan Berarti Semua Ikut Demo
Nahdiana membenarkan bahwa ke-29 pelajar tersebut berada di Polda Metro Jaya setelah demonstrasi pada 27 Agustus.
Namun, ia meminta agar keberadaan mereka di Polda tidak langsung disimpulkan sebagai bukti bahwa seluruhnya merupakan peserta demonstrasi.
“Pada saat kemarin habis demo, memang mereka ada di Polda. Tapi, apakah mereka ikut demo semua dari 29 anak itu atau tidak, belum sampai sejauh itu,” ujarnya.
Pernyataan ini menjadi bagian penting dalam melihat kasus tersebut. Sebab, mereka yang mengikuti program merupakan anak di bawah umur, sehingga pendekatan terhadap mereka tidak semestinya hanya berorientasi pada tindakan disiplin, tetapi juga pendidikan, pendampingan dan perlindungan.
Dibawa ke Bogor untuk Dibina
Alih-alih mendapatkan penanganan yang semata-mata bersifat represif, para pelajar tersebut mengikuti program pembekalan Bela Negara.
Program ini melibatkan sejumlah unsur lintas sektor dan dikoordinasikan Kementerian Pertahanan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Materi pembinaan diarahkan untuk membangun karakter peserta, antara lain melalui penguatan kedisiplinan, integritas, rasa tanggung jawab, pengendalian diri serta wawasan kebangsaan.
“Dalam kegiatan ini, peserta diperkuat dalam hal kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, pengendalian diri, dan wawasan kebangsaan,” kata Nahdiana.
Bagi pemerintah, pembinaan tersebut diharapkan menjadi ruang edukasi agar para pelajar mampu memahami konsekuensi dari setiap tindakan sekaligus membangun karakter yang lebih positif.
Tidak Hanya Dinas Pendidikan
Penanganan 29 pelajar tersebut juga dilakukan secara lintas instansi.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta berkoordinasi dengan unsur PPA dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP).
“Dari kami bukan hanya dari Dinas Pendidikan, ada PPA, ada Dinas PPAPP. Nah dari mereka juga koordinasi,” ujar Nahdiana.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak melihat persoalan ini hanya dari sisi keamanan dan ketertiban. Ada pula dimensi pendidikan dan perlindungan anak yang menjadi perhatian.
Orang Tua Setuju, Setelah Selesai Akan Dijemput
Selama berada di lokasi pembinaan, para pelajar mendapatkan pendampingan dari petugas Polda Metro Jaya.
Nahdiana memastikan program tersebut telah diketahui dan mendapat persetujuan orang tua masing-masing peserta.
Para orang tua bahkan mengantar anak-anak mereka sebelum mengikuti kegiatan pembinaan.
“Kan mereka dilatih oleh petugas dari Polda, kan itu juga ada persetujuan orang tua, diantar orang tua. Nanti kami jemput setelah selesai,” ungkapnya.
Program tersebut dijadwalkan berakhir pada 14 September 2026. Setelah seluruh rangkaian pembinaan selesai, para pelajar akan dijemput dan kembali kepada keluarga.
29 Anak, Satu Pertanyaan Besar
Kasus ini pada akhirnya bukan sekadar cerita tentang 29 pelajar yang mengikuti pembinaan di fasilitas TNI.
Ada persoalan lebih besar yang ikut mengemuka: bagaimana negara menangani anak-anak yang terjaring dalam situasi demonstrasi?
Di satu sisi, aparat berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban ketika terjadi aksi massa. Namun di sisi lain, ketika yang terjaring merupakan anak di bawah umur, pendekatan pendidikan dan perlindungan tetap menjadi bagian penting dari proses penanganan.
Apalagi, pemerintah sendiri belum memastikan bahwa seluruh dari 29 pelajar tersebut benar-benar ikut dalam demonstrasi.
Karena itu, ukuran keberhasilan program ini bukan semata-mata seberapa disiplin mereka setelah menjalani pembinaan.
Lebih penting dari itu adalah apakah mereka pulang dengan pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab, kehidupan bermasyarakat, kebebasan berpendapat, konsekuensi sebuah tindakan, serta pentingnya menyelesaikan persoalan tanpa kehilangan masa depan.
Sebab, 29 pelajar itu bukan sekadar angka dalam sebuah laporan. Mereka adalah 29 anak yang masa depannya masih panjang.
Dan pada akhirnya, pembinaan yang paling berhasil bukanlah yang membuat anak takut kepada aturan, melainkan yang membuat mereka memahami mengapa aturan itu ada dan bagaimana menjadi warga negara yang bertanggung jawab.
(AK)
#Headline #Demonstrasi #Peristiwa #Nasional
