MBG Diguncang Skandal! 66 Kepala Dapur Diproses Pecat, Ada Judi Online hingga Dugaan Permainan Fee
AK47, Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali diterpa persoalan serius. Di balik program besar yang digadang-gadang menjadi salah satu program prioritas pemerintah, Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan 126 kepala dapur yang bermasalah.
Dari jumlah tersebut, 66 kepala dapur atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sedang diproses untuk diberhentikan secara tidak hormat.
Yang membuat kasus ini semakin menyita perhatian, pelanggaran yang diungkap BGN bukan sekadar persoalan administrasi. Ada kepala dapur yang disebut tidak berada di lokasi tugas selama lebih dari 10 hari berturut-turut, ada kasus phishing atau penipuan, ada yang disebut terlibat judi online, hingga dugaan permainan uang dalam pengelolaan dapur.
Bahkan, kasus keracunan makanan yang terjadi berulang turut menjadi salah satu alasan BGN memproses pemberhentian kepala dapur.
Fakta tersebut disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Jumat (7/8/2026).
"Per hari ini kami telah memproses pemberhentian dan pembinaan SPPI atau kepala dapur. Ada 66 kasus dalam proses pemberhentian. Jadi diberhentikan secara tidak hormat. Karena apa? Karena tindakan indisipliner," tegas Sudaryono.
Bukan Sekadar Mangkir, Judi Online Ikut Terseret
Pengungkapan BGN ini membuka sisi lain dari persoalan pengelolaan dapur MBG.
Menurut Sudaryono, terdapat kepala dapur yang tidak berada di tempat tugas selama lebih dari 10 hari berturut-turut.
Namun persoalan menjadi lebih serius ketika BGN mengungkap adanya kasus phishing hingga keterlibatan dalam judi online.
"Tidak berada di tempat lebih dari 10 hari secara berturut-turut, kemudian ada kejadian phishing, yaitu tadi mengaku duitnya hilang karena scam dan lain-lain. Kemudian ada juga yang terlibat judi online," ungkapnya.
BGN juga menyebut adanya tindakan yang disebut Sudaryono sebagai "hengky-pengky" atau permainan dalam pelaksanaan tugas.
Dalam keterangannya, terdapat pihak yang disebut meminta uang atau melakukan permainan tertentu.
Jika praktik semacam itu terbukti, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran kedisiplinan. Ini menyentuh langsung aspek integritas dan tata kelola program pemerintah.
Program MBG dibangun dengan anggaran negara dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan, permintaan uang, maupun permainan kepentingan layak mendapat pemeriksaan serius.
Keracunan Berulang Jadi Lampu Merah
Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah keamanan makanan.
BGN menyatakan kasus keracunan yang terjadi berulang menjadi salah satu pertimbangan untuk memproses pemberhentian tidak hormat terhadap kepala dapur yang melakukan pelanggaran.
"Kasus keracunan yang berulang juga menjadi salah satu alasan kami melakukan proses pemberhentian secara tidak hormat kepada kepala dapur yang melakukan pelanggaran," ujar Sudaryono.
Pernyataan ini menjadi alarm keras.
Sebab MBG bukan sekadar program penyedia makanan. Program tersebut menyasar masyarakat yang membutuhkan asupan bergizi. Ketika persoalan keamanan pangan sampai berulang, maka sistem pengawasan dan pengendalian kualitas harus dipertanyakan.
Makanan yang seharusnya menjadi sumber gizi tidak boleh berubah menjadi sumber masalah.
Karena itu, tindakan terhadap pengelola dapur yang terbukti lalai menjadi penting untuk memastikan persoalan serupa tidak terus berulang.
66 Kepala Dapur Diproses ke BKN
BGN menyatakan proses pemberhentian 66 kepala dapur telah diajukan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Nah ini, 66 sudah kami proses pemberhentian sebagai ASN P3K. Jadi kepada Badan Kepegawaian Negara kami sudah proses 66 kepala dapur," kata Sudaryono.
Langkah ini menunjukkan bahwa BGN memilih jalur tegas terhadap kepala dapur yang dinilai melakukan pelanggaran.
Namun, publik tentu patut menunggu bagaimana proses tersebut berjalan dan memastikan bahwa setiap pemberhentian dilakukan berdasarkan pemeriksaan serta bukti yang memadai.
60 Kepala Dapur Lain Masih Diperiksa
Persoalan ternyata belum selesai pada angka 66.
BGN juga tengah melakukan pembinaan internal terhadap 60 kepala dapur lainnya.
Mereka belum ditempatkan dalam kategori yang sama dengan 66 kepala dapur yang diproses pemberhentian. BGN masih memeriksa persoalan yang terjadi, terutama konflik antara kepala dapur dengan mitra pemilik dapur.
"Siapa yang salah dan siapa yang keliru, itu yang kita lagi cek," kata Sudaryono.
Yang diperiksa bukan persoalan sepele.
BGN mencermati kemungkinan adanya kepala dapur yang menekan mitra untuk meminta fee. Sebaliknya, BGN juga memeriksa kemungkinan mitra menekan kepala dapur agar biaya ditekan demi memperoleh keuntungan lebih besar.
Masalahnya, pengurangan biaya tersebut dikhawatirkan dapat berimbas terhadap kualitas makanan yang disediakan.
"Apakah kepala dapurnya nekan-nekan mitra minta fee, atau mitranya yang nekan-nekan kepala dapurnya misalnya minta untuk pengurangan, atau minta keuntungan lebih sehingga ada pengurangan kualitas dari makanan yang disediakan. Ini kami cek semua," jelas Sudaryono.
Jawa Barat Paling Banyak
Sebanyak 126 kepala dapur yang menghadapi persoalan tersebut tersebar di berbagai wilayah.
Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, yakni 29 SPPI.
Berikut sebarannya:
Jawa Barat 29, Jawa Timur 27, Sumatra 21, Jakarta 19, Jawa Tengah 12, Kalimantan 9, Sulawesi 4, dan wilayah lainnya 5.
Besarnya jumlah tersebut memperlihatkan bahwa persoalan tata kelola tidak hanya terjadi di satu titik.
Ada persoalan yang tersebar dari Pulau Jawa hingga luar Jawa.
Publik Berhak Menuntut Pengawasan Lebih Ketat
Pengungkapan 126 kepala dapur bermasalah menjadi pekerjaan rumah besar bagi BGN.
Di satu sisi, tindakan tegas patut diapresiasi jika memang dilakukan terhadap pihak yang terbukti melanggar.
Namun di sisi lain, muncul pertanyaan besar: bagaimana pelanggaran tersebut bisa terjadi dan sejauh mana sistem pengawasan berjalan sebelum kasusnya menjadi besar?
Program MBG memiliki cakupan yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat. Karena itu, pengawasan tidak boleh hanya bergerak setelah muncul masalah.
Jangan sampai pelanggaran baru ditindak setelah terjadi keracunan berulang, konflik internal, atau dugaan permainan uang.
Pengawasan harus hadir sebelum makanan dibagikan, bukan setelah masalah meledak.
BGN kini berada pada titik penting. Ketegasan terhadap 66 kepala dapur akan menjadi salah satu ukuran keseriusan pemerintah dalam membersihkan tata kelola MBG.
Jika terbukti bersalah, jangan ada toleransi.
Namun jika masih berupa dugaan, proses pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dan transparan.
Sebab program sebesar MBG membutuhkan lebih dari sekadar dapur yang mampu memasak dalam jumlah besar.
MBG membutuhkan pengelola yang berintegritas, makanan yang aman, pengawasan yang ketat, serta tata kelola yang bersih dari permainan kepentingan.
Dan dengan 126 kepala dapur yang kini terseret persoalan, pesan dari BGN sudah sangat jelas:
Tidak ada ruang bagi kedisiplinan yang buruk, penyalahgunaan kewenangan, maupun permainan kepentingan dalam program yang menggunakan amanah negara.
(AK)
#Headline #DapurMBG #MBG #Nasional
