SUMBAR DIAMBANG DARURAT EKOLOGIS! KORBAN BENCANA MENGAMUK, DESAK COPOT PEJABAT DAN BONGKAR JARINGAN CUKONG PERUSAK HUTAN
AK47, PADANG — Kesabaran masyarakat Sumatera Barat tampaknya telah mencapai titik batas. Bertahun-tahun menjadi korban banjir, longsor, sungai tercemar, lahan pertanian rusak, hingga kehilangan sumber penghidupan, ratusan warga akhirnya turun ke jalan dan melontarkan tudingan keras terhadap pemerintah serta aparat penegak hukum.
Rabu (3/6/2026), sekitar 100 massa yang mengatasnamakan korban bencana ekologis dari berbagai kabupaten dan kota di Sumbar mengepung Kantor Gubernur Sumbar dan Markas Polda Sumbar. Mereka datang bukan sekadar membawa tuntutan, tetapi membawa kemarahan yang selama ini terpendam akibat kerusakan lingkungan yang dinilai semakin tidak terkendali.
Spanduk-spanduk bernada keras terbentang di tengah aksi. Orasi bergema silih berganti. Nama-nama instansi pemerintah disebut. Aparat penegak hukum ikut menjadi sasaran kritik. Massa menilai negara telah gagal menghadirkan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.
"Setiap tahun rakyat menjadi korban. Hutan dibabat, sungai dirusak, tambang ilegal menjamur. Tetapi yang ditangkap hanya orang kecil. Sementara aktor besar yang diduga mengendalikan bisnis perusakan lingkungan masih bebas berkeliaran," teriak salah seorang orator.
"Tangkap Cukongnya, Jangan Hanya Operator dan Pekerja"
Nada paling keras dalam aksi itu muncul saat massa menyinggung maraknya praktik illegal logging dan illegal mining yang disebut telah menggerogoti kawasan hutan dan daerah aliran sungai di berbagai wilayah Sumbar.
Menurut massa, penindakan hukum selama ini dinilai belum menyentuh aktor utama yang memperoleh keuntungan terbesar dari aktivitas tersebut.
Mereka secara terbuka menantang aparat untuk membuktikan keseriusan penegakan hukum dengan memburu para pemodal, pemilik alat berat, jaringan penampung hasil tambang ilegal, hingga pihak-pihak yang diduga menjadi backing operasi di lapangan.
"Kalau memang serius memberantas tambang ilegal dan pembalakan liar, bongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan berhenti pada pekerja lapangan. Rakyat ingin melihat siapa sebenarnya yang bermain di belakang semua ini," teriak peserta aksi.
Pernyataan itu langsung disambut tepuk tangan dan sorakan panjang dari massa.
Dugaan "Uang Payung" Jadi Sorotan Tajam
Tidak hanya menyoroti pelaku perusakan lingkungan, massa juga melontarkan tuntutan agar aparat mengusut dugaan praktik "uang payung" yang selama ini menjadi perbincangan di tengah masyarakat.
Dalam orasi mereka, para demonstran menduga ada pihak-pihak tertentu yang memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal sehingga operasi perusakan lingkungan dapat berlangsung bertahun-tahun tanpa tersentuh secara maksimal.
Meski tidak menyebut nama individu tertentu, massa meminta aparat melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan aliran dana yang disebut-sebut menjadi tameng bagi aktivitas ilegal di sejumlah daerah.
Menurut mereka, selama dugaan praktik perlindungan tersebut tidak dibongkar, maka kerusakan lingkungan hanya akan terus berulang dengan pola yang sama.
Desak Gubernur Copot Dua Pejabat Strategis
Kemarahan massa tidak berhenti pada isu penegakan hukum. Mereka juga secara terbuka meminta Gubernur Sumatera Barat mengevaluasi bahkan mencopot Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar.
Kedua pejabat tersebut dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap maraknya aktivitas yang disebut-sebut menjadi pemicu kerusakan lingkungan dan bencana ekologis di berbagai daerah.
Bagi massa, banyaknya kawasan hutan yang rusak, aktivitas tambang ilegal yang terus muncul, hingga bencana yang berulang merupakan indikator bahwa sistem pengawasan lingkungan tidak berjalan efektif.
"Kalau kondisi terus memburuk, harus ada yang bertanggung jawab. Jangan rakyat terus yang menjadi korban," ujar salah seorang koordinator aksi.
Gubernur Tak Hadir, Kekecewaan Massa Memuncak
Suasana sempat memanas ketika diketahui Gubernur Sumbar tidak hadir menemui massa. Aspirasi demonstran hanya diterima oleh Kepala Kesbangpol Sumbar bersama sejumlah pejabat daerah.
Meski pemerintah menyampaikan alasan bahwa pimpinan daerah sedang melaksanakan tugas luar, sebagian peserta aksi mengaku kecewa.
Mereka menilai persoalan lingkungan hidup telah berkembang menjadi krisis yang mengancam keselamatan masyarakat sehingga membutuhkan perhatian langsung dari pimpinan daerah.
"Kami datang membawa suara korban banjir, korban longsor, korban kerusakan lingkungan. Kami berharap pemimpin daerah hadir mendengarkan langsung jeritan rakyat," teriak seorang peserta aksi.
Sumbar Sedang Menghadapi Alarm Bahaya
Bagi para demonstran, aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ini adalah peringatan keras bahwa persoalan lingkungan hidup telah berubah menjadi ancaman nyata bagi masa depan Sumatera Barat.
Mereka menilai kerusakan hutan, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, serta lemahnya pengawasan telah melahirkan bencana yang terus berulang dan memakan korban.
Jika tidak ada langkah tegas, masyarakat khawatir Sumbar akan menghadapi krisis ekologis yang lebih besar di masa mendatang.
Aksi yang berlangsung hingga sore hari itu ditutup dengan satu pesan tegas yang terus bergema dari pengeras suara:
"Hutan bukan warisan nenek moyang yang boleh dihabiskan sesuka hati. Hutan adalah titipan anak cucu yang wajib diselamatkan. Jika negara tidak berani bertindak, rakyat akan terus bersuara."
Kini publik menunggu. Apakah tuntutan itu akan berakhir menjadi tumpukan berkas di meja birokrasi, atau justru menjadi momentum lahirnya keberanian untuk membongkar aktor-aktor besar yang selama ini diduga berada di balik perusakan lingkungan di Sumatera Barat.
(AK)
#Demonstrasi #Peristiwa #Headline #Daerah #SumateraBarat
.jpg)
