D'On, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyalakan sirene darurat korupsi. Operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Jakarta pada Rabu (4/2/2026) tidak menyasar pejabat biasa, melainkan menembus langsung lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan—institusi yang menjadi gerbang utama arus barang, uang, dan kepentingan bisnis internasional.
OTT ini menandai eskalasi serius perang KPK terhadap praktik korupsi di sektor fiskal negara, setelah sebelumnya aparat pajak satu per satu tumbang. Kini, Bea Cukai benteng terakhir penerimaan negara ikut diguncang.
“Hari ini ada dua OTT. Satu di Banjarmasin. Satu lagi di Bea Cukai Jakarta,”
kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, Rabu (4/2/2026).
Dua OTT, Satu Pesan Keras: Tak Ada Zona Aman
Pada hari yang sama, KPK melaksanakan dua OTT terpisah:
- Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin, Kalimantan Selatan
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta
Fitroh menegaskan keduanya bukan satu rangkaian perkara, melainkan dua kasus berbeda. Namun pesan politik hukumnya jelas: KPK menyapu bersih sektor fiskal dari hulu ke hilir.
“Beda kasus,” tegas Fitroh.
Artinya, dalam satu hari, dua institusi pemungut uang negara dijebol KPK. Sebuah fakta yang sulit dianggap kebetulan.
Waktu Berdetak: Status Hukum Tinggal Menunggu Jam
Para pihak yang diamankan kini berada dalam ruang pemeriksaan KPK. Lembaga antirasuah memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka, sesuai KUHAP.
Publik kini menunggu:
- Siapa yang akan ditetapkan tersangka?
- Modus apa yang digunakan?
- Apakah ini kasus suap, pemerasan, atau jual-beli kewenangan kepabeanan?
Satu hal pasti: OTT di Bea Cukai hampir selalu berkaitan dengan kepentingan bernilai miliaran rupiah.
OTT Kelima 2026: Tahun “Panas” Bagi Pejabat Negara
Dengan OTT di Jakarta dan Banjarmasin, KPK kini telah melakukan lima OTT hanya dalam waktu satu bulan lebih di 2026—angka yang menunjukkan tingkat darurat korupsi yang mengkhawatirkan.
Berikut rekam jejak OTT KPK sepanjang 2026:
-
9–10 Januari 2026
Delapan orang ditangkap terkait suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara. Praktik ini diduga berlangsung sistematis sejak 2021 hingga 2026. -
19 Januari 2026 – OTT Madiun
Wali Kota Madiun Maidi dan 14 orang ditangkap. Dugaan pemerasan proyek, dana CSR, dan gratifikasi menguat. -
19 Januari 2026 – OTT Pati
Bupati Pati Sudewo ditangkap dalam kasus jual-beli jabatan perangkat desa—indikasi busuknya birokrasi dari akar. -
4 Februari 2026 – OTT Banjarmasin
Menyasar Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin. -
4 Februari 2026 – OTT Jakarta
Menembus Bea Cukai, institusi strategis yang selama ini dikenal “kuat dan tertutup”.
Bea Cukai Disorot: Pintu Masuk Mafia Impor?
OTT di Bea Cukai Jakarta membuka kembali luka lama: dugaan praktik permainan impor, pengaturan nilai barang, pembiaran pelanggaran, hingga pungutan ilegal.
Bea Cukai memiliki kewenangan besar:
- Menentukan lolos tidaknya barang
- Menetapkan nilai pabean
- Mengatur jalur hijau atau merah
- Menentukan cepat atau lambatnya arus logistik
Ketika kewenangan sebesar itu disalahgunakan, kerugian negara bisa menembus triliunan rupiah.
Pesan Terbuka KPK: Siapapun Bisa Menyusul
Rentetan OTT ini mengirim pesan telanjang dari KPK:
tidak ada jabatan, institusi, atau wilayah yang kebal hukum.
Tahun 2026 baru berjalan, namun daftar pejabat yang terseret sudah panjang. OTT Bea Cukai Jakarta bukan penutup, melainkan pembuka babak baru.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah akan ada OTT berikutnya, melainkan:
siapa yang menyusul, dan dari institusi mana.
(L6)
#OTTKPK #KPK
