 |
| Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer |
AK47, Jakarta — Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel makin lepas kendali. Usai mengikuti sidang kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, Noel tak hanya membela diri, tetapi melempar ancaman politik terbuka yang menyeret nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus.
Di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/2/2026), Noel menegaskan satu hal: konstruksi perkara terhadap dirinya dinilai kosong, rapuh, dan tak berbukti.
“Sampai detik ini, tidak ada satu pun saksi yang mengaitkan perkara yang selama ini diorkestrasi oleh KPK dengan saya. Enggak ada,” kata Noel, lantang.
Tantang KPK Terbuka: “Dari Saksi Pertama Sampai Sekarang, Nihil”
Noel menuding jaksa dan KPK gagal total membuktikan keterlibatannya. Ia menyebut seluruh saksi yang dihadirkan tidak relevan dan tidak menyentuh posisinya sebagai wakil menteri.
“Tidak ada hubungan antara perkara saya dengan saksi. Dari saksi pertama sampai sekarang!” tegasnya.
Pernyataan itu secara implisit menantang kredibilitas KPK dalam menyusun perkara, sekaligus memperkuat narasi Noel bahwa ia bukan target hukum biasa, melainkan target politik.
Nama Purbaya Diseret: “Informasi A1 Tinggal Sejengkal”
Di titik inilah pernyataan Noel berubah dari pembelaan diri menjadi peringatan keras bernuansa ancaman politik. Ia kembali menyinggung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, sosok yang ia sebut memiliki kebijakan “terlalu bersih” dan “terlalu berani”.
Noel menyiratkan bahwa apa yang dialaminya bisa menular ke Purbaya.
“Semakin terbukti bahwa informasi A1 tinggal sejengkal lagi. Pak Purbaya kemarin dipuji KPK, katanya ‘angkat topi’. Lama-lama Pak Purbaya akan angkat koper dari rumahnya untuk ke KPK,” ucap Noel.
Frasa “angkat koper” itu sontak memantik tafsir publik sebagai sindiran kasar soal potensi kriminalisasi pejabat aktif.
“Banyak Elite Terganggu, Pemain Liar Panik”
Noel menilai kebijakan Purbaya sebagai Menteri Keuangan telah mengusik zona nyaman elite dan pemain besar yang selama ini diuntungkan oleh sistem.
“Beliau punya kebijakan bagus, tapi banyak elite terganggu. Banyak pemain-pemain liar di republik ini. Dengan kebijakan Pak Purbaya, mereka panik,” katanya.
Pernyataan ini memperjelas posisi Noel: bukan sekadar kasus hukum, melainkan perang kepentingan antar-elite yang menggunakan instrumen penegakan hukum sebagai senjata.
Serangan Paling Keras: “Hukum di Republik Ini Bisa Dibeli”
Puncak kontroversi terjadi ketika Noel melontarkan kritik paling telak terhadap sistem hukum Indonesia. Tanpa tedeng aling-aling, ia menyebut hukum tak lagi steril dari transaksi.
“Ingat, hukum di republik ini bisa dibeli,” ujar Noel.
Tak berhenti di situ, ia bahkan menyindir KPK dengan istilah yang sangat provokatif:
“Makanya saya mau bikin Komisi Penitipan Kasus. KPK.”
Sindiran ini berpotensi memicu reaksi keras, karena secara langsung mempertanyakan integritas lembaga antirasuah.
Alarm Politik Menyala
Pernyataan Noel kini bukan lagi sekadar pembelaan seorang terdakwa, melainkan alarm politik yang menyala terang. Ia membuka wacana bahwa penegakan hukum bisa menjadi alat tekan terhadap pejabat yang kebijakannya dianggap mengganggu kepentingan elite.
Apakah ini hanya manuver untuk menyelamatkan diri?
Ataukah Noel sedang membocorkan retakan besar dalam relasi kekuasaan, hukum, dan elite ekonomi?
Satu hal pasti: nama Purbaya kini resmi masuk pusaran isu, dan KPK kembali berada di bawah sorotan tajam publik.
(AK)
#Hukum #Nasional #KPK
