Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat
AK47, JAKARTA — Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat melontarkan kritik keras terhadap praktik jurnalisme di Indonesia yang dinilai terlalu sering abai pada jeritan rakyat kecil, hingga sebuah tragedi harus lebih dulu viral sebelum negara dan publik menoleh.
Pernyataan tegas itu disampaikan menyusul mencuatnya kasus meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang hidup dalam keterbatasan ekstrem. Peristiwa tersebut baru menyita perhatian luas setelah ramai diberitakan dan menyebar di media sosial—sebuah ironi yang kembali menelanjangi wajah ketidakadilan sosial.
“Ada ungkapan ‘no viral, no justice’. Kalau tidak ramai, tidak diperhatikan. Kalau hanya satu suara, cepat dilupakan,” kata Komaruddin, Sabtu (7/2/2026).
Bagi Komaruddin, fenomena ini bukan sekadar soal viralitas, melainkan kegagalan kolektif termasuk pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Media Sibuk Bertahan, Rakyat Ditinggalkan
Komaruddin tidak menutup mata terhadap krisis yang menghantam industri media. Gelombang PHK di perusahaan pers, penurunan iklan, dan tekanan ekonomi memang nyata. Namun, ia menegaskan kondisi tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk membungkam penderitaan rakyat kecil.
“Pers memang sedang berjuang untuk survive secara ekonomi. PHK terjadi di mana-mana. Tapi jangan sampai karena sibuk menyelamatkan diri, kepedulian terhadap nasib rakyat yang terpinggirkan justru ditinggalkan,” tegasnya.
Ia menyebut pernyataannya sebagai alarm keras bagi dunia pers: media tidak boleh berubah menjadi mesin konten yang hanya bergerak ketika ada potensi klik, sensasi, atau keuntungan komersial.
Tragedi yang Seharusnya Tak Perlu Viral
Kasus di NTT, menurut Komaruddin, adalah contoh nyata bagaimana kemiskinan struktural dibiarkan tumbuh dalam senyap. Anak-anak dari keluarga miskin kerap terjebak dalam sistem yang gagal melindungi mereka, sementara negara dan publik baru tersentak ketika tragedi tak terhindarkan terjadi.
“Kalau harus menunggu viral dulu baru bergerak, itu berarti ada yang salah dengan sistem kita,” ujarnya.
Ia menilai pers seharusnya menjadi pihak pertama yang meneriakkan ketidakadilan, bukan sekadar pengeras suara setelah media sosial ramai.
Kemiskinan Struktural: Luka Lama yang Terus Dibiarkan
Komaruddin menggambarkan struktur sosial Indonesia masih menyerupai piramida timpang, di mana kelompok miskin berada di dasar paling banyak jumlahnya, tetapi paling kecil suaranya.
“Mereka ini tidak punya akses, tidak punya panggung. Kalau pers tidak bicara untuk mereka, siapa lagi?” katanya.
Ia menegaskan bahwa kemiskinan yang terjadi bukan akibat kemalasan individu, melainkan hasil dari sistem yang tidak adil dan pembangunan yang tidak merata.
Pertumbuhan Ekonomi untuk Siapa?
Dalam kritik yang lebih tajam, Komaruddin mempertanyakan arah pembangunan nasional yang kerap dibanggakan melalui angka pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal mengubah nasib masyarakat miskin.
“Kita sering bicara pertumbuhan. Tapi yang tumbuh siapa? Yang kaya makin kaya, sementara yang miskin tetap di tempat,” ujarnya lugas.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan hanyalah ilusi kemajuan yang menutupi ketimpangan sosial.
Pers di Ujung Ujian Moral
Di tengah derasnya arus digital dan budaya viral, Komaruddin mengingatkan bahwa pers sedang berada di persimpangan moral: tetap setia pada nilai kemanusiaan, atau larut dalam logika pasar semata.
Ia menyerukan agar media berani konsisten mengangkat isu rakyat kecil, bahkan ketika isu itu tidak menjual.
“Kalau pers hanya bicara setelah viral, maka pers ikut melanggengkan ketidakadilan. Jangan tunggu ada korban lagi baru bersuara,” pungkasnya.
(AK)
#DewanPers #Nasional
