Jelang Musda APKASINDO Pessel, DPW Sumbar Buka Suara: Mandat Sah, Pemilihan Ketua Tetap di Tangan Pemilik Hak Suara
AK47, PESISIR SELATAN — Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Pesisir Selatan, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) APKASINDO Sumatera Barat akhirnya memberikan penegasan terkait polemik yang berkembang di tengah organisasi.
DPW memastikan Musda DPD APKASINDO Pesisir Selatan yang dijadwalkan berlangsung Selasa, 1 September 2026, tetap sah dan memiliki dasar organisatoris sesuai ketentuan AD/ART.
Penegasan ini disampaikan bukan sekadar untuk menjawab perbedaan pandangan yang muncul, tetapi juga untuk memastikan agenda konsolidasi petani sawit Pesisir Selatan tidak terseret ke dalam konflik berkepanjangan yang berpotensi mengganggu soliditas organisasi.
Ketua DPW APKASINDO Sumatera Barat, Jufri Nur, menegaskan bahwa seluruh proses menuju Musda memiliki kronologi dan dasar kewenangan yang jelas.
Menurutnya, persoalan utama yang harus dipahami seluruh pihak adalah siapa yang diberi mandat untuk menyelenggarakan Musda dan siapa yang memiliki kewenangan menentukan kepengurusan hasil Musda merupakan dua hal yang berbeda.
"Tim penerima mandat bertugas memfasilitasi administrasi dan teknis Musda, bukan menetapkan pengurus secara sepihak," tegas Jufri.
Berawal dari Mandat Plt yang Belum Berujung Musda
Jufri menjelaskan, proses penyelenggaraan Musda DPD APKASINDO Pesisir Selatan sebenarnya telah melalui tahapan sebelumnya.
Kepemimpinan DPD APKASINDO Pesisir Selatan sebelumnya berada di bawah Pelaksana Tugas (Plt) yang salah satu tugas utamanya adalah mempersiapkan dan menyelenggarakan Musda.
Namun, hingga batas waktu tugas yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan organisasi berakhir, Musda belum juga terlaksana.
Situasi tersebut kemudian menjadi perhatian DPW APKASINDO Sumbar.
DPW menilai keberlanjutan organisasi tidak boleh dibiarkan berada dalam ketidakpastian. Sebab, jika tidak segera dilakukan langkah organisatoris, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan kepemimpinan atau power vacuum di tingkat DPD.
Dalam kondisi seperti itu, kepentingan petani sawit justru dikhawatirkan ikut terdampak karena organisasi tidak memiliki kepemimpinan definitif yang dapat menjalankan fungsi representasi secara optimal.
Atas dasar pertimbangan tersebut, DPW APKASINDO Sumbar melakukan evaluasi terhadap status Plt dan kemudian menerbitkan mandat baru untuk penyelenggaraan Musda.
Langkah itu disebut sebagai bentuk kewenangan organisatoris DPW untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan dan forum Musda dapat dilaksanakan.
Lima Nama Diberi Mandat, Bukan Ditunjuk Menjadi Pengurus
Untuk mengawal proses menuju Musda, DPW APKASINDO Sumbar menunjuk lima orang sebagai penerima mandat.
Mereka adalah Gestafson, S.H., Agustian, S.P., Amrizal Caniago, Afrizal Kirun, dan Epi Syofian, S.H., M.M.
Kelima nama tersebut diberikan mandat khusus untuk menjalankan fungsi kepanitiaan atau organizing committee.
Tugasnya mencakup melakukan konsolidasi, mempersiapkan administrasi, mengatur kebutuhan teknis, serta memastikan seluruh tahapan pelaksanaan Musda dapat berjalan sesuai ketentuan.
Namun, DPW menilai penting untuk meluruskan satu hal yang dianggap krusial.
Mandat penyelenggaraan Musda bukanlah mandat untuk menentukan siapa yang akan menjadi Ketua DPD APKASINDO Pesisir Selatan.
Karena itu, berbagai informasi atau wacana mengenai adanya nama tertentu yang telah dipersiapkan untuk menduduki jabatan Ketua, Sekretaris maupun Bendahara tidak dapat dianggap sebagai keputusan resmi organisasi.
"Isu mengenai penunjukan calon Ketua, Sekretaris atau Bendahara tertentu adalah wacana luar yang tidak mengikat. Keputusan mengenai kepengurusan tetap menjadi kewenangan forum Musda," ujar Jufri.
Ketua DPW: Jangan Sampai Musda Sudah Dianggap Menentukan Sebelum Dimulai
Penegasan tersebut sekaligus menjadi pesan penting DPW kepada seluruh peserta Musda.
Menurut Jufri, jangan sampai muncul anggapan bahwa hasil Musda sudah ditentukan sebelum forum resmi dibuka.
Sebab, dalam prinsip demokrasi organisasi, setiap pemegang hak suara memiliki posisi penting dalam menentukan arah kepengurusan.
"Penentuan Ketua DPD beserta jajaran pengurus sepenuhnya berada di tangan para pemegang hak suara sah pada forum Musda," katanya.
Jufri bahkan menegaskan posisi DPW dalam proses tersebut adalah netral.
"DPW berdiri netral dan tidak memihak calon manapun," tegasnya.
Dengan demikian, siapa pun yang nantinya memperoleh dukungan mayoritas sesuai mekanisme yang berlaku, diharapkan dapat diterima sebagai keputusan bersama.
Perbedaan Pandangan Tidak Otomatis Batalkan Mandat
DPW APKASINDO Sumbar menyadari bahwa dalam sebuah organisasi, perbedaan pandangan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari.
Namun, perbedaan pendapat tidak boleh serta-merta dipersepsikan sebagai pembatalan terhadap keputusan organisasi yang telah dikeluarkan secara resmi.
Jufri menegaskan bahwa surat mandat penyelenggaraan Musda diterbitkan DPW berdasarkan kewenangan organisasi dan memiliki landasan sesuai AD/ART APKASINDO.
"Adanya perbedaan pendapat dari sebagian pihak tidak membatalkan atau mengubah legalitas surat mandat yang telah diterbitkan," ujarnya.
Ia mengajak seluruh pihak yang memiliki pandangan berbeda untuk menggunakan saluran organisasi yang tersedia.
Menurutnya, forum Musda justru merupakan ruang paling tepat untuk menyampaikan aspirasi, keberatan, gagasan maupun pilihan secara terbuka dan demokratis.
Airpura Dipilih Bukan Tanpa Pertimbangan
Persoalan lain yang turut dijelaskan DPW adalah lokasi pelaksanaan Musda.
Forum tersebut dijadwalkan berlangsung di Gedung Pertemuan KSU Taqwa, Airpura.
Pemilihan lokasi tersebut, kata Jufri, telah mempertimbangkan faktor akses, efisiensi dan keterjangkauan bagi perwakilan kelompok tani dari berbagai kecamatan yang menjadi wilayah sentra perkebunan kelapa sawit di Pesisir Selatan.
Airpura dipandang memiliki posisi yang relatif strategis sebagai titik tengah atau center point, sehingga diharapkan dapat memudahkan mobilitas para peserta.
Artinya, pemilihan lokasi tidak dimaksudkan untuk menguntungkan kelompok atau wilayah tertentu, melainkan mempertimbangkan aspek teknis agar keterwakilan peserta dapat berjalan dengan baik.
Musda Harus Jadi Ruang Persatuan, Bukan Arena Perpecahan
Bagi DPW APKASINDO Sumbar, Musda kali ini memiliki arti strategis.
Pessel merupakan salah satu daerah dengan komunitas petani kelapa sawit yang membutuhkan organisasi kuat untuk memperjuangkan kepentingan mereka.
Karena itu, Musda seharusnya tidak berhenti pada persoalan siapa yang menjadi ketua.
Lebih jauh, forum tersebut harus mampu melahirkan kepemimpinan yang memiliki legitimasi, mampu merangkul seluruh kelompok dan benar-benar menjadikan kepentingan petani sebagai prioritas.
Organisasi yang kuat, menurut DPW, hanya dapat dibangun jika perbedaan pilihan tidak berubah menjadi perpecahan.
Sebab, setelah Musda selesai, seluruh elemen APKASINDO akan kembali berhadapan dengan persoalan yang sama: bagaimana memperjuangkan kesejahteraan petani sawit.
Jelang Hari H, DPW Serukan Ketenangan
Karena itu, menjelang pelaksanaan Musda, DPW APKASINDO Sumbar meminta seluruh elemen petani kelapa sawit swadaya di Pesisir Selatan untuk menahan diri.
Para anggota diminta tidak mudah terpengaruh oleh isu yang belum jelas kebenarannya dan tidak menjadikan perbedaan pilihan sebagai alasan untuk memutus hubungan organisasi.
Jufri berharap seluruh peserta datang ke forum dengan semangat yang sama: membangun APKASINDO Pesisir Selatan agar semakin kuat.
"Tujuan utama APKASINDO adalah menjadi rumah besar dan tempat mengadu bagi seluruh petani sawit Pessel. Mari kita salurkan aspirasi secara bijak dalam forum Musda yang bermartabat," kata Jufri.
Ia menambahkan, siapa pun yang nantinya memperoleh mandat dari forum harus mendapatkan dukungan seluruh elemen organisasi.
"Siapa pun ketua yang terpilih secara demokratis nantinya, mari kita dukung bersama demi kemajuan dan kesejahteraan petani sawit di Pesisir Selatan," ujarnya.
Menunggu Keputusan Forum
Dengan penegasan tersebut, DPW APKASINDO Sumbar memastikan proses Musda tetap berjalan sesuai agenda.
Perdebatan mengenai mandat dan berbagai isu yang berkembang di luar forum diharapkan tidak menggeser substansi utama Musda, yakni menghadirkan kepemimpinan baru yang legitimate dan mampu membawa organisasi menjadi wadah perjuangan seluruh petani sawit Pesisir Selatan.
Kini, perhatian tertuju pada forum Musda.
Di sanalah para pemegang hak suara akan menentukan pilihan mereka.
Bukan DPW, bukan panitia, dan bukan isu yang beredar di luar forum melainkan peserta Musda yang memiliki hak suara sah yang akan menentukan siapa yang dipercaya memimpin DPD APKASINDO Pesisir Selatan.
Dan setelah keputusan diambil, tantangan berikutnya sudah menanti: menyatukan kembali seluruh kekuatan petani sawit untuk memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan mereka.
Musda pun diharapkan bukan menjadi titik awal perpecahan, tetapi menjadi titik balik bagi lahirnya soliditas baru APKASINDO Pesisir Selatan.
(AK)
#Headline #Apkasindo #SumateraBarat
