 |
| STADION Rp340 MILIAR BERDIRI, PEDAGANG DIBIARKAN TUMBANG: SIAPA YANG MENANGGUNG DOSA SOSIAL PROYEK GOR AGUS SALIM? |
AK47, Padang — Di atas kertas, rekonstruksi total Stadion GOR H. Agus Salim adalah kabar baik. Pemerintah membanggakan proyek senilai Rp340 miliar sebagai simbol kemajuan olahraga Sumatera Barat. Stadion modern berstandar internasional akan berdiri megah, lengkap dengan fasilitas premium dan kapasitas ribuan penonton.
Namun di lapangan, ada kenyataan yang jauh berbeda.
Saat alat berat bersiap merobohkan bangunan lama, puluhan pedagang kecil yang selama bertahun-tahun menghidupi keluarga dari kawasan GOR justru sedang menghadapi ancaman kehilangan sumber nafkah. Mereka bukan hanya dipindahkan, tetapi seperti ditinggalkan menghadapi nasib sendiri.
Pertanyaannya sederhana: untuk siapa sebenarnya proyek Rp340 miliar ini dibangun?
Rp340 Miliar untuk Stadion, Tapi Tak Ada Dana Menyelamatkan Pedagang?
Pemerintah mampu menyediakan anggaran ratusan miliar untuk beton, tribun, royal box, lift, dan fasilitas modern lainnya.
Tetapi ketika menyangkut nasib pedagang yang terdampak langsung, jawabannya justru sebatas relokasi ke lahan kosong.
Tanpa kios.
Tanpa bangunan.
Tanpa modal.
Tanpa kepastian.
Pedagang hanya diberi petak tanah dan diminta membangun sendiri tempat usahanya dengan biaya yang diperkirakan mencapai Rp10 juta hingga Rp15 juta per unit.
Bagi pejabat yang terbiasa berbicara angka dalam rapat anggaran, nominal itu mungkin terdengar kecil.
Namun bagi pedagang yang hidup dari keuntungan harian, angka tersebut bisa menjadi awal dari lilitan utang baru.
Ironisnya, mereka yang selama ini membayar retribusi dan ikut menyumbang PAD justru diperlakukan seolah hambatan pembangunan yang harus segera disingkirkan.
Relokasi Ala Kadarnya: Bahkan Toilet Pun Tak Disediakan
Yang lebih memprihatinkan, lokasi relokasi disebut belum memiliki fasilitas dasar yang layak.
Tidak ada jaminan toilet umum.
Tidak ada fasilitas sanitasi memadai.
Tidak ada dukungan infrastruktur yang menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar serius memindahkan kehidupan ekonomi masyarakat ke tempat baru.
Bagaimana mungkin pemerintah berbicara tentang stadion berstandar internasional sementara kebutuhan paling mendasar bagi pedagang justru terabaikan?
Ini bukan sekadar persoalan tempat berdagang.
Ini menyangkut martabat manusia yang sedang mempertahankan penghidupan keluarganya.
Andre Rosiade Jangan Hanya Hadir Saat Kamera Menyala
Nama Andre Rosiade selama ini menjadi figur yang paling identik dengan proyek Stadion Agus Salim.
Setiap keberhasilan memperoleh anggaran pusat dipublikasikan secara luas. Setiap perkembangan proyek diumumkan sebagai bukti keberhasilan memperjuangkan Sumatera Barat.
Tidak ada yang salah dengan itu.
Namun ketika proyek yang sama mulai melahirkan korban sosial, publik berhak menuntut konsistensi.
Jika seorang politisi bersedia berdiri di garis depan saat proyek dipuji, maka ia juga harus berani berdiri di garis depan ketika rakyat terdampak mulai mengeluh.
Jangan sampai perjuangan hanya berhenti pada pencairan anggaran dan seremoni pembangunan.
Karena politik bukan hanya soal menghadirkan bangunan megah, tetapi juga memastikan tidak ada masyarakat kecil yang dikorbankan demi sebuah pencitraan pembangunan.
Publik kini menunggu: apakah pengaruh politik yang dimiliki hanya digunakan untuk membangun stadion, atau juga dipakai untuk memperjuangkan nasib pedagang yang sedang terdesak?
Jangan Jadikan Modernisasi Sebagai Nama Lain dari Penggusuran
Kasus GOR Agus Salim menunjukkan penyakit lama pembangunan di Indonesia yang terus berulang.
Beton didahulukan.
Manusia belakangan.
Anggaran fisik dihitung sampai detail.
Tetapi biaya sosial dianggap urusan sampingan.
Pemerintah begitu sibuk menghitung jumlah kursi stadion, luas tribun, dan standar AFC, tetapi lupa menghitung berapa keluarga yang kehilangan penghasilan selama proses pembangunan berlangsung.
Padahal ukuran keberhasilan sebuah proyek bukanlah seberapa megah bangunan yang berdiri.
Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah apakah rakyat yang terdampak bisa hidup lebih baik setelah proyek selesai.
Jika pedagang harus berutang untuk membangun kios sendiri, kehilangan pelanggan, dan terpaksa kembali menjadi PKL liar di pinggir jalan, maka ada yang salah dengan konsep pembangunan tersebut.
Stadion Megah Jangan Sampai Berdiri di Atas Air Mata Rakyat
Pemprov Sumbar, Pemko Padang, dan seluruh pihak yang terlibat tidak boleh saling melempar tanggung jawab.
Masih ada waktu untuk memperbaiki keadaan.
Pemerintah harus menyiapkan bantuan pembangunan kios, dukungan modal usaha, fasilitas sanitasi yang layak, hingga skema perlindungan ekonomi bagi pedagang terdampak.
Sebab jika itu tidak dilakukan, stadion baru Agus Salim berisiko menjadi monumen kemegahan yang dibangun di atas penderitaan masyarakat kecil.
Dan ketika peresmian stadion nanti dirayakan dengan tepuk tangan dan sorak-sorai, sejarah mungkin akan mencatat satu hal yang tidak masuk dalam laporan proyek:
Bahwa di balik bangunan Rp340 miliar yang dibanggakan itu, ada pedagang-pedagang kecil yang harus berutang, kehilangan mata pencaharian, bahkan tersingkir dari ruang hidupnya sendiri.
Karena pembangunan yang mengorbankan rakyat bukanlah kemajuan.
Ia hanya penggusuran yang diberi nama modernisasi.
(AK)
#Headline #SumateraBarat #Daerah #Infrastruktur
