Ribuan Motor Listrik BGN Dialihkan ke Guru Honorer, DPR Buka-bukaan: Dari Program Bermasalah Menjadi Jalan Penyelamatan Uang Negara
AK47, Jakarta – Polemik pengadaan ribuan sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) memasuki babak baru. Aset yang semula disiapkan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini justru direncanakan akan dihibahkan kepada guru honorer di berbagai daerah.
Keputusan ini pun memunculkan satu pertanyaan besar di ruang publik: bagaimana sebuah pengadaan bernilai besar yang menggunakan uang negara bisa berujung pada perubahan fungsi yang begitu drastis?
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap langkah tersebut. Menurutnya, daripada ribuan motor listrik itu menjadi aset menganggur dan berpotensi mubazir, lebih baik dimanfaatkan untuk membantu para guru honorer yang selama ini berjuang dengan berbagai keterbatasan.
"Daripada tidak terpakai, tentu lebih baik dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.
Namun di balik dukungan itu, tersimpan kritik keras terhadap proses pengadaan yang sejak awal dinilai tidak tepat sasaran.
Program yang Dipertanyakan Sejak Awal
Yahya mengaku dirinya tidak pernah sependapat dengan pengadaan motor listrik untuk kebutuhan operasional SPPG.
Menurutnya, konsep tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Pengelola dapur program makan bergizi tidak membutuhkan kendaraan dengan mobilitas tinggi karena aktivitas utama mereka terpusat pada pengelolaan dan distribusi makanan.
"Sejak awal saya memang tidak setuju. Kebutuhannya tidak ada, tetapi barangnya justru diadakan," ungkapnya.
Pernyataan itu menjadi sorotan karena secara tidak langsung menggambarkan adanya persoalan dalam proses perencanaan penggunaan anggaran.
DPR Mengaku Tidak Pernah Dilibatkan
Yang lebih mengejutkan, Komisi IX DPR mengaku tidak pernah menerima laporan detail terkait proyek pengadaan tersebut.
Padahal, sebagai mitra kerja BGN, DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
Minimnya informasi membuat DPR kesulitan menjalankan pengawasan secara optimal terhadap kebijakan yang dibuat pada masa kepemimpinan BGN sebelumnya.
Kondisi ini memunculkan kritik mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.
Dugaan Mark-up dan Vendor yang Dipertanyakan
Persoalan tak berhenti pada soal kebutuhan.
Yahya juga menyoroti proses pengadaan yang dianggap kurang profesional. Ia menyebut perusahaan penyedia kendaraan disebut belum memiliki jaringan dealer dan layanan purna jual yang memadai.
Lebih jauh lagi, muncul pula dugaan adanya penggelembungan harga atau mark-up dalam proses pengadaan.
Jika dugaan tersebut terbukti, maka persoalan ini tidak lagi sekadar soal salah perencanaan, tetapi juga menyangkut tata kelola keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan.
Guru Honorer Berpotensi Menjadi Penerima Manfaat Terbesar
Di tengah kontroversi yang berkembang, para guru honorer justru berpotensi menjadi pihak yang paling diuntungkan.
Selama ini, banyak guru honorer yang harus mengeluarkan biaya pribadi untuk transportasi demi menjangkau sekolah-sekolah yang berada jauh dari tempat tinggal mereka.
Apabila hibah benar-benar terealisasi, kendaraan tersebut dapat menjadi penunjang aktivitas pendidikan, khususnya di daerah yang akses transportasinya masih terbatas.
Namun, mekanisme penyaluran, kriteria penerima, hingga jumlah unit yang akan dibagikan masih menunggu keputusan resmi pemerintah.
BGN Libatkan Kejaksaan Agung
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, memastikan pihaknya tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan.
BGN akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memastikan proses hibah berjalan sesuai aturan hukum dan administrasi negara.
Bahkan, evaluasi yang dilakukan tidak hanya menyasar motor listrik.
Seluruh aset yang dibeli sepanjang 2025 kini sedang diperiksa satu per satu, mulai dari perangkat teknologi informasi, laptop, Internet of Things (IoT), hingga kamera CCTV.
Sapu Bersih Anggaran 2026
Kasus motor listrik ini menjadi titik balik bagi BGN dalam menyusun kebijakan anggaran tahun 2026.
Agustina menegaskan bahwa pengadaan barang yang memiliki fungsi sama dengan aset yang sudah tersedia tidak akan lagi dianggarkan.
Seluruh pos belanja sedang disisir ulang untuk memastikan tidak ada pemborosan yang berulang.
Kasus ini pun menjadi pengingat bahwa besarnya anggaran negara tidak selalu menjamin efektivitas program apabila tidak dibarengi dengan perencanaan yang matang, transparansi, dan pengawasan yang kuat.
Publik kini bukan hanya menunggu pembagian motor listrik kepada guru honorer, tetapi juga menanti jawaban atas pertanyaan yang lebih besar: mengapa pengadaan yang dipertanyakan sejak awal bisa tetap berjalan hingga menelan anggaran negara?
Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar ribuan motor listrik, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola uang negara.
(AK)
#Headline #Nasional
