Dugaan Permainan Dapur MBG di Pesisir Selatan Terbongkar, Pengusaha Mengaku 'Disingkirkan' Setelah Gelontorkan Rp1 Miliar
AK47, PESISIR SELATAN – Aroma dugaan permainan dalam proyek pembangunan dapur Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mulai menyeruak di Kabupaten Pesisir Selatan. Seorang pengusaha yang telah menginvestasikan dana hingga hampir Rp1 miliar kini memilih menempuh jalur hukum setelah merasa ditinggalkan dan dirugikan dalam proyek yang sedang berjalan.
Tak tanggung-tanggung, pengurus yayasan dan pemilik lahan dilaporkan ke Polres Pesisir Selatan dan Kejaksaan Negeri setempat pada Kamis (18/6/2026).
Kuasa hukum pelapor, DR. Rodi Chandra, mengungkapkan kliennya merasa menjadi korban dugaan penipuan dan pengingkaran komitmen kerja sama yang sebelumnya telah disepakati secara resmi.
Persoalan bermula dari pembangunan satu unit dapur MBG di Rimbo Panjang, Nagari Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti. Proyek tersebut dibangun di atas lahan seluas 6.400 meter persegi yang telah diikat melalui perjanjian sewa menyewa dan kerja sama yang dibuat di hadapan notaris.
Klien pelapor disebut masuk ke proyek tersebut bukan tanpa dasar. Ia memperoleh penunjukan lokasi dari Yayasan Bumi Rangkiang Harmoni melalui seseorang berinisial V dan bahkan telah menyetorkan dana Rp25 juta sebagai bagian dari biaya yang diminta.
Merasa seluruh proses berjalan resmi, klien pelapor kemudian menggelontorkan modal besar untuk membangun dapur MBG. Nilainya mencapai Rp850 juta dan belum termasuk material serta perlengkapan bangunan lainnya.
Namun, situasi berubah drastis.
Saat kembali mendatangi lokasi, klien pelapor justru mendapati sejumlah barang sudah tidak berada di tempat. Lebih mengejutkan lagi, pembangunan dapur disebut tetap berjalan dengan pihak lain tanpa adanya pemberitahuan ataupun komunikasi sebelumnya.
“Klien kami seolah-olah disingkirkan setelah mengeluarkan biaya yang sangat besar,” kata Rodi Chandra.
Kerugian yang dialami diperkirakan mencapai Rp1 miliar, mencakup biaya pembangunan, pembayaran sewa lahan, penunjukan lokasi, hingga hilangnya material dan peralatan di lapangan.
Kasus ini berpotensi menjadi sorotan serius karena menyeret nama program MBG yang merupakan salah satu program strategis nasional. Program yang sejatinya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat justru terancam tercoreng oleh dugaan konflik kepentingan dan tata kelola yang dipertanyakan.
Publik pun menunggu ketegasan aparat penegak hukum untuk mengusut apa yang sebenarnya terjadi di balik pembangunan dapur MBG tersebut.
Siapa yang mengambil alih proyek? Atas dasar apa pembangunan tetap dilanjutkan oleh pihak lain? Ke mana sejumlah barang yang sebelumnya berada di lokasi?
Pertanyaan-pertanyaan itu kini menjadi pekerjaan rumah bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta yang sebenarnya.
Hingga saat ini, pihak yayasan, pemilik lahan, dan pihak-pihak yang dilaporkan belum memberikan tanggapan resmi atas laporan tersebut.
(AK)
#Headline #Hukum #Daerah #DapurMBG #KabupatenPesisirSelatan
