Demokrat Sumbar Pilih Menahan Langkah, Nasib BSN dan PAW Masih Menunggu Vonis Pengadilan
AK47, PADANG – Kasus dugaan korupsi kredit perbankan yang menyeret anggota DPRD Sumatera Barat, BSN, mulai memasuki babak yang tak lagi sekadar persoalan hukum, tetapi juga menjadi ujian besar bagi integritas partai politik di hadapan publik.
Di tengah derasnya tuntutan masyarakat agar partai bersikap tegas terhadap kader yang tersandung perkara hukum, Partai Demokrat Sumatera Barat justru memilih menahan diri. Pergantian Antar Waktu (PAW) belum akan dilakukan, setidaknya hingga pengadilan mengeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Sikap tersebut memperlihatkan bahwa Demokrat Sumbar sedang berjalan di atas garis tipis antara menjaga hak politik kader dan mempertahankan kepercayaan publik yang semakin kritis terhadap isu pemberantasan korupsi.
Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumatera Barat, Doni Harsiva, menegaskan bahwa partainya tidak akan gegabah mengambil keputusan yang berpotensi melanggar aturan hukum.
"Kita menghormati segala proses pro justisia yang berjalan. BSN sudah memiliki kuasa hukum sendiri dan kita juga menghormati itu. Kami sudah berkoordinasi dengan DPP terkait proses hukum yang terjadi dan tentu akan melihat perkembangan selanjutnya," ujar Doni.
Demokrat Dihadapkan pada Ujian Integritas
Penetapan status tersangka terhadap BSN secara otomatis memunculkan tekanan publik kepada Demokrat. Sebab, masyarakat kini tidak hanya menyoroti proses hukum, tetapi juga mengawasi sejauh mana komitmen partai dalam menjaga marwah lembaga legislatif.
Keputusan untuk menunggu putusan inkrah memang memiliki dasar hukum yang kuat. Namun secara politik, langkah tersebut akan terus diuji oleh persepsi publik yang menginginkan tindakan cepat dan tegas terhadap setiap pejabat publik yang tersandung kasus dugaan korupsi.
Di era keterbukaan informasi saat ini, setiap keputusan partai politik tidak lagi dinilai sebatas prosedur administratif, melainkan juga ukuran keberpihakan terhadap agenda pemberantasan korupsi.
Demokrat Sumbar tampaknya menyadari betul situasi tersebut. Karena itu, partai memilih tidak terburu-buru mengambil keputusan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum baru.
"Nanti tentu setelah ada putusan inkrah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan diproses lebih lanjut," kata Doni.
PAW Belum Diputuskan, Tetapi Sorotan Publik Terus Membesar
Meski belum ada keputusan PAW, ruang publik terus dipenuhi pertanyaan: sampai kapan partai akan menunggu?
Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Sebab, kursi legislatif bukan sekadar simbol kekuasaan politik, melainkan amanah rakyat yang menuntut kehadiran, pengawasan, dan kerja nyata.
Di sisi lain, Demokrat berupaya memastikan bahwa kasus yang menjerat salah satu kadernya tidak mengganggu kinerja fraksi di DPRD Sumbar.
Partai bergerak cepat dengan melakukan rotasi internal agar aktivitas di komisi tetap berjalan normal.
"Kita memastikan fungsi-fungsi fraksi di komisi berjalan dengan baik. Begitu beliau ditetapkan sebagai tersangka, fraksi melakukan rotasi sehingga di komisi tersebut ada anggota Fraksi Demokrat yang lain. Jadi fungsi fraksi tidak terganggu," ujar Doni.
Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa Demokrat berusaha memisahkan persoalan individu dengan tanggung jawab kelembagaan.
Sekretaris Demokrat Sumbar Ikut Dimintai Keterangan Penyidik
Dalam perkembangan kasus ini, Doni juga mengakui dirinya pernah dipanggil oleh penyidik kejaksaan untuk memberikan keterangan.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kapasitas BSN sebagai anggota fraksi, termasuk sejumlah usulan aspirasi masyarakat yang pernah disalurkan melalui mekanisme kedewanan.
"Saya pernah dipanggil untuk memberikan keterangan terkait BSN sebagai anggota fraksi, termasuk mengenai usulan aspirasi masyarakat. Hal itu sudah saya jelaskan kepada penyidik," katanya.
Bukan Lagi Sekadar Kasus Hukum, tetapi Pertaruhan Kepercayaan Publik
Kasus BSN kini telah berkembang menjadi lebih dari sekadar perkara individu. Perkara ini menjadi panggung besar yang menguji konsistensi partai politik dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.
Di satu sisi, asas praduga tak bersalah harus dihormati. Namun di sisi lain, publik juga menuntut adanya keberanian politik untuk menunjukkan bahwa jabatan publik bukanlah ruang yang kebal dari konsekuensi moral.
Keputusan Demokrat Sumbar untuk menunggu putusan inkrah sah secara hukum. Namun secara politik, pilihan tersebut akan terus berada di bawah sorotan tajam masyarakat.
Sebab, semakin lama proses hukum berjalan, semakin besar pula pertanyaan yang akan terus bergema di ruang publik: apakah partai politik hanya akan bertindak setelah palu hakim diketuk, atau mampu menunjukkan standar etik yang lebih tinggi sebelum hukum memaksanya?
(AK)
#Headline #Politik #DPRDSumbar
