Utang RI Nyaris Rp10.000 Triliun, Purbaya: “Masih Aman, Kita Paling Jago di ASEAN”
AK47, Jakarta — Utang pemerintah Indonesia tercatat hampir menyentuh angka Rp10.000 triliun. Hingga akhir Maret 2026, total utang pemerintah mencapai Rp9.920,42 triliun atau naik Rp282,52 triliun dibanding posisi akhir Desember 2025 yang sebesar Rp9.637,90 triliun.
Meski angka tersebut terus membengkak, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam kategori aman dan terkendali.
Menurut Purbaya, indikator utama yang menjadi acuan adalah rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang saat ini berada di level 40,75 persen, jauh di bawah batas aman internasional sebesar 60 persen.
“Kalau kita lihat acuan paling ketat di Eropa, rasio utang terhadap PDB itu 60 persen. Kita masih jauh di bawah itu, jadi masih aman,” ujar Purbaya saat media briefing di Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).
Tak hanya itu, Purbaya bahkan menyebut Indonesia termasuk negara paling disiplin dalam mengelola utang dibanding sejumlah negara lain, termasuk di kawasan Asia Tenggara.
Ia mencontohkan Singapura yang rasio utangnya mendekati 180 persen terhadap PDB, sementara Malaysia dan Thailand juga berada di level lebih tinggi dibanding Indonesia.
“Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekitar. Dibanding Amerika Serikat, dibanding Jepang juga,” katanya.
Dalam pernyataannya, Purbaya juga menanggapi kritik soal pemerintah yang terus menambah utang. Ia menilai utang bukan sesuatu yang buruk selama digunakan secara produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.
“Kalau perusahaan mau ekspansi dan prospeknya bagus, pasti berutang. Yang penting utangnya terukur dan berkesinambungan,” jelasnya.
Klaim RI “Paling Jago di ASEAN”
Purbaya bahkan menyebut posisi fiskal Indonesia masih lebih baik dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Menurutnya, Indonesia mampu menjaga defisit anggaran tetap rendah di tengah kebutuhan belanja negara yang besar.
“Di ASEAN saja kita masih paling jago. Singapura rasio utangnya hampir 180 persen. India pertumbuhannya lebih cepat, tapi defisitnya juga lebih tinggi,” tegasnya.
Pemerintah sendiri memastikan defisit APBN 2026 tetap dijaga di bawah ambang batas 3 persen terhadap PDB. Hingga Maret 2026, defisit APBN tercatat mencapai Rp240,1 triliun.
Namun, Kementerian Keuangan optimistis kondisi tersebut masih sesuai desain anggaran dan dapat ditutup melalui penerimaan pajak yang diperkirakan meningkat pada semester berikutnya.
“Belanja negara memang dipercepat di awal tahun. Nanti penerimaan pajak biasanya meningkat pada triwulan tertentu,” ujar Purbaya.
Ia juga memastikan pemerintah telah menghitung berbagai risiko global, termasuk potensi kenaikan harga minyak dunia hingga US$100 per barel. Meski demikian, pemerintah yakin defisit APBN tetap berada di kisaran 2,9 persen dan tidak menembus batas 3 persen.
“Kita akan tekan terus supaya tetap di bawah 3 persen,” tutupnya.
(AK)
#Nasional #Headline
