Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
AK47, Jakarta - Di tengah maraknya isu kebocoran data digital dan serangan siber yang kian canggih, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah yang tak biasa bahkan bisa dibilang berani. Ia membuka pintu lebar-lebar bagi para hacker profesional Indonesia untuk ikut menjaga “benteng digital” negara: Coretax, sistem utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyimpan seluruh basis data perpajakan nasional.
“Kita juga udah panggil hacker kita, yang jago-jago orang Indonesia ya, bukan orang asing. Jangan kira loh, orang Indonesia tuh hackernya jago banget di dunia juga ditakuti rupanya,” ujar Purbaya dengan nada serius bercampur bangga saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/10).
Bukan sekadar wacana, langkah ini menandai perubahan paradigma besar dalam tata kelola keamanan siber di institusi negara dari sistem tertutup penuh kerahasiaan, menjadi sistem adaptif yang berani diuji oleh ahlinya sendiri.
Dari Skor 30 ke 95: Evolusi Drastis Keamanan Coretax
Sebelum Purbaya turun tangan, tingkat keamanan siber Coretax dinilai memprihatinkan. Berdasarkan audit internal, skor keamanan sistem hanya berada di angka 30 dari 100 rawan bocor, mudah disusupi, dan minim proteksi dari ancaman luar.
Namun kini, hanya dalam hitungan bulan, skor itu melonjak tajam hingga di atas 95. Lompatan ini dicapai lewat serangkaian audit, pengetesan penetrasi, dan simulasi serangan yang dilakukan oleh tim khusus berisi pakar keamanan digital dan hacker etis berkelas dunia.
“Kita bayar hacker-hacker top itu untuk bantu nguji sistem kita. Mereka yang ranking dunia loh. Setelah dites, hasilnya udah jauh lebih aman, udah lumayan banget,” kata Purbaya.
Ia menambahkan, tidak sedikit dari mereka yang sebelumnya berpengalaman bekerja dengan perusahaan global mulai dari perusahaan teknologi raksasa, lembaga perbankan internasional, hingga badan intelijen.
Transformasi ini menjadi momentum penting setelah hebohnya dugaan kebocoran data pajak tahun lalu, di mana data wajib pajak disebut-sebut dijual di forum luar negeri. Isu itu sempat mengguncang kepercayaan publik terhadap digitalisasi pajak yang tengah digalakkan DJP.
Bug Bounty Versi Pemerintah: Uji Nyali Digital yang Terukur
Apa yang dilakukan Purbaya sejatinya merupakan bentuk strategi bug bounty versi pemerintah sistem penghargaan bagi peretas etis (ethical hacker) yang mampu menemukan celah keamanan sebelum dimanfaatkan pihak jahat.
Langkah ini umum di dunia teknologi. Google, Microsoft, hingga Meta punya program serupa dengan hadiah ratusan ribu dolar. Namun, baru kali ini sebuah kementerian di Indonesia secara terbuka mengadopsi pendekatan semacam itu.
“Kalau mau aman, ya diuji sama yang bisa bobol. Kalau mereka aja gak bisa bobol, berarti sistemnya udah cukup kuat,” tegas Purbaya.
Dengan logika sederhana namun kuat itu, ia mengubah pola pikir lama birokrasi dari sekadar “mencegah pelanggaran” menjadi “menantang untuk diuji”.
Pendekatan ini dinilai lebih realistis: membangun keamanan bukan dengan menutup diri, tapi dengan membuka sistem terhadap kritik dan simulasi serangan dari yang paling paham cara menembusnya.
Hacker Lokal Berkelas Dunia
Di balik keputusan ini, ada kepercayaan mendalam Purbaya terhadap talenta siber Indonesia. Ia bercerita tentang seorang ahli jaringan dan keamanan yang pernah bekerja dengannya sejak di Kementerian Pertahanan seseorang yang pernah dikirim belajar selama enam bulan di Rusia, di fasilitas tertutup yang melatih para ahli keamanan negara.
“Dia dulu saya pakai di Polhukam, jago banget. Jaringan, sistem, hacking semua dikuasai. Hasilnya aman. Makanya saya percaya, hacker-hacker kita itu bukan kaleng-kaleng,” kenangnya.
Purbaya menegaskan seluruh tenaga ahli yang terlibat adalah warga negara Indonesia. Ia menyebut, beberapa di antara mereka bahkan diakui komunitas siber internasional karena kerap masuk daftar “top ethical hacker” di berbagai platform global.
Misi 2026: Coretax Jadi Benteng Data Negara
Purbaya menargetkan awal tahun 2026 sebagai titik akhir proyek besar pengamanan Coretax. Saat itu, seluruh infrastruktur digital perpajakan ditargetkan rampung aman, terintegrasi, dan tahan dari segala jenis serangan siber.
“Saya yakin nanti begitu dikasih ke kita, Januari–Februari udah selesai itu. Januari 2026 udah selesai harusnya,” ujarnya optimistis.
Langkah ini bukan sekadar soal teknologi. Di baliknya ada misi besar: membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan digital Indonesia, memastikan data 80 juta lebih wajib pajak tidak lagi rentan, dan menunjukkan bahwa negara serius menjaga integritas digitalnya.
Coretax: Jantung Digital Pajak Indonesia
Sebagai informasi, Coretax merupakan sistem inti DJP yang menjadi tulang punggung digitalisasi perpajakan nasional. Sistem ini mengintegrasikan seluruh proses mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran, hingga pengawasan dan penegakan hukum pajak.
Coretax adalah jantung sistem administrasi perpajakan modern Indonesia. Bila sistem ini goyah, maka seluruh ekosistem penerimaan negara ikut terguncang.
Langkah Berani yang Mengubah Paradigma
Langkah Purbaya menggandeng hacker lokal bukan sekadar upaya teknis; ini adalah deklarasi perubahan kultur di tubuh birokrasi keuangan negara.
Bahwa di era digital, keamanan bukan hanya soal tembok tinggi, tapi juga tentang kecerdasan, transparansi, dan keberanian untuk diuji.
Di tangan para “peretas baik” anak negeri, Coretax kini bukan lagi sekadar sistem, melainkan benteng digital kedaulatan fiskal Indonesia yang disusun bukan oleh rasa takut, melainkan oleh kepercayaan dan kemampuan bangsa sendiri.
(AK)
#MenteriKeuangan #Nasional #Hacker #Pajak #Headline
Tidak ada komentar:
Posting Komentar