AK47, Jakarta - Langkah tegas kembali ditunjukkan Kejaksaan Agung. Tak tanggung-tanggung, 16 lokasi di Sumatera Utara dan Riau digeledah dalam operasi senyap namun masif terkait dugaan korupsi tata kelola ekspor crude palm oil (CPO) dan Palm Oil Mill Effluent (POME).
Penggeledahan berlangsung selama tiga hari, 12–14 Februari 2026, hanya berselang setelah 11 orang resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ini bukan sekadar pemeriksaan administratif ini adalah perburuan jejak uang.
Rumah, Kantor, dan Jejak Aset
Sebanyak 11 titik berada di Medan, sementara 5 lainnya di Pekanbaru. Tim penyidik menyasar rumah pribadi, kantor perusahaan, hingga lokasi yang diduga menjadi simpul transaksi para tersangka.
Dari penggeledahan itu, penyidik membawa keluar dokumen penting, perangkat elektronik seperti laptop, CPU, dan telepon genggam alat yang diyakini menyimpan percakapan, transaksi, dan komunikasi kunci.
Namun yang paling menyita perhatian adalah penyitaan aset fisik: satu unit Toyota Alphard, satu Toyota Avanza lengkap dengan BPKB, serta beberapa kendaraan roda empat lainnya dengan total sementara enam unit. Alphard tersebut ditemukan di rumah tinggal di Medan simbol gaya hidup yang kini berada dalam radar penyidik.
Tak hanya kendaraan, sertifikat tanah juga turut diamankan. Aset-aset ini diduga memiliki keterkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana.
Ketika ditanya apakah kendaraan dan aset tersebut berkaitan dengan indikasi korupsi, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menjawab singkat namun sarat makna:
“Pokoknya terkait.”
Dugaan Aliran Dana: Dari Ekspor ke Money Changer?
Perkara ini tak berhenti pada dugaan manipulasi ekspor. Penyidik kini mendalami kemungkinan adanya aliran dana yang lebih kompleks termasuk dugaan transaksi melalui money changer.
Dokumen terkait aktivitas keuangan dari sejumlah money changer telah diamankan. Pola ini mengarah pada dugaan upaya memecah transaksi, menyamarkan asal-usul dana, atau bahkan memutar uang lintas yurisdiksi.
Lebih jauh, muncul pertanyaan besar: adakah aliran dana yang mengarah ke pejabat tertentu, termasuk di lingkungan Bea Cukai?
Kejagung belum membuka detailnya. “Masih didalami,” ujar Anang. Namun satu hal jelas: dokumen yang kini di tangan penyidik berpotensi membuka jaringan yang lebih luas dari sekadar 11 nama.
Lebih dari 30 Saksi, Potensi Tersangka Baru
Hingga kini, lebih dari 30 saksi telah diperiksa. Penyidikan masih terfokus pada 11 tersangka, tetapi Kejagung memberi sinyal kuat bahwa daftar itu belum tentu final.
“Bukan hal yang tidak mungkin apabila dari hasil pengembangan terdapat cukup bukti,” kata Anang.
Artinya, pintu bagi tersangka baru masih terbuka lebar.
Mengguncang Tata Kelola Sawit Nasional
Kasus ini bukan perkara kecil. CPO dan turunannya adalah tulang punggung devisa Indonesia. Jika dugaan ini terbukti, maka yang dipermainkan bukan hanya izin ekspor tetapi kredibilitas sistem perdagangan nasional.
Publik kini menanti langkah berikutnya. Apakah penyidik akan menelusuri hingga ke level pengambil kebijakan? Apakah aliran dana akan mengungkap jaringan yang lebih sistemik?
Operasi di Medan dan Pekanbaru baru permulaan. Di balik dokumen elektronik dan sertifikat tanah yang disita, bisa jadi tersimpan cerita lebih besar tentang bagaimana tata kelola komoditas strategis diduga dimanipulasi demi keuntungan segelintir pihak.
Gedung Bundar telah bergerak. Pertanyaannya kini: seberapa jauh kasus ini akan dibuka?
(AK)
#Hukum #KejaksaanAgung #Korupsi
