 |
| Pekerja Tanpa APD |
Upaya konfirmasi yang dilakukan media ini sejak Kamis (12/2/2026) berujung senyap. Padahal sebelumnya Syatriawan sempat merespons dan menyatakan siap memberikan penjelasan. Namun setelah 10 pertanyaan kritis dikirim mulai dari metode teknis pekerjaan, sumber dan penggunaan anggaran, hingga penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tak satu pun dijawab. Sikap diam ini memantik dugaan serius soal lemahnya pengawasan proyek yang dibiayai uang negara.
Temuan di lapangan kian memperkuat tanda tanya. Pemasangan batu beronjong diduga dilakukan secara serampangan dengan alat berat, tanpa penyusunan manual yang menjadi standar utama konstruksi beronjong. Batu berukuran kecil hingga kerikil tampak ikut tercampur dalam susunan, kondisi yang berpotensi menurunkan kualitas, kekuatan, dan daya tahan bangunan pengaman sungai tersebut.
Tak hanya soal mutu pekerjaan, aspek K3 juga disorot tajam. Sejumlah pekerja terlihat bekerja tanpa alat pelindung diri (APD) seperti helm, sepatu keselamatan, maupun rompi. Lebih parah lagi, papan informasi proyek yang seharusnya menjadi bentuk transparansi kepada publik tidak ditemukan sama sekali di lokasi pekerjaan.
Ketika ditanya soal minimnya penggunaan APD, ia hanya mengangguk dan berjanji akan mengingatkan pekerja sebuah respons yang dinilai jauh dari memadai untuk proyek berisiko tinggi.
Sikap tutup mulut Kasatker BWSS V, minimnya keterbukaan informasi, metode kerja yang dipertanyakan, serta lemahnya penerapan K3 memunculkan pertanyaan besar: sejauh mana pengawasan dilakukan? Apakah proyek tanggap darurat ini benar-benar dijalankan sesuai aturan, atau justru dikerjakan secara asal demi kejar cepat?
Media ini akan terus mengawal dan menelusuri proyek tersebut, serta mendesak klarifikasi resmi dari pihak BWSS V dan PT Nindya Karya. Uang negara, keselamatan pekerja, dan keamanan masyarakat tidak boleh dipertaruhkan oleh praktik kerja yang tidak transparan.
(AK)
#Infrastruktur #BUMN #NindyaKarya #BWSSVPadang
