 |
| Thomas Djiwandono bersiap mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di ruang Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). |
AK47, Jakarta — Penetapan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) menjadi salah satu keputusan paling disorot dalam proses politik ekonomi awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bukan hanya karena posisinya yang strategis di bank sentral, tetapi juga lantaran status Thomas sebagai keponakan langsung Presiden.
Namun di tengah sorotan publik dan kekhawatiran soal konflik kepentingan, Komisi XI DPR RI justru mengambil sikap tegas: Thomas dinyatakan lolos tanpa satu pun catatan dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
Keputusan tersebut diambil melalui musyawarah mufakat seluruh fraksi, tanpa voting, tanpa dissenting opinion, dan tanpa catatan kritis yang melekat—sebuah situasi yang relatif jarang terjadi dalam proses seleksi pejabat tinggi negara.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan, proses penilaian dilakukan secara objektif dan mendalam.
“Tidak ada catatan sama sekali. Bahkan yang muncul justru catatan-catatan yang sangat positif. Semua fraksi sepakat secara musyawarah mufakat,” ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senin (26/1/2027).
Menyingkirkan Dua Kandidat Senior Bank Sentral
Dalam proses seleksi ini, Thomas Djiwandono bersaing dengan dua nama besar yang dikenal luas sebagai teknokrat murni Bank Indonesia, yakni Solikin M. Juhro dan Dicky Kartikoyono keduanya memiliki rekam jejak panjang di bidang kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan riset ekonomi makro.
Fakta bahwa Thomas mampu unggul atas dua kandidat internal BI tersebut menandakan bahwa DPR tidak semata-mata menilai pengalaman moneter konvensional, melainkan mencari kombinasi perspektif baru dalam Dewan Gubernur BI.
Minim Jam Terbang Moneter, Tapi Dinilai Strategis
Salah satu poin paling krusial dalam fit and proper test adalah minimnya pengalaman langsung Thomas di kebijakan moneter, terutama jika dibandingkan dengan kandidat lain.
Namun DPR memandang struktur kepemimpinan BI yang bersifat kolektif kolegial sebagai ruang yang memungkinkan pertukaran keahlian lintas bidang.
“Deputi Gubernur BI itu bekerja dalam forum Dewan Gubernur, bukan bekerja sendiri. Justru pengalaman fiskal yang dimiliki Pak Thomas bisa memperkuat pengambilan kebijakan moneter,” jelas Misbakhun.
Dalam konteks ekonomi global yang semakin terintegrasi, kebijakan moneter tidak lagi berdiri sendiri. Stabilitas nilai tukar, inflasi, dan suku bunga kian erat terkait dengan kebijakan fiskal pemerintah, mulai dari belanja negara, defisit anggaran, hingga pembiayaan utang.
Di sinilah DPR melihat nilai tambah Thomas: kemampuan menjembatani koordinasi fiskal–moneter, sebuah isu krusial yang kerap menjadi tantangan di banyak negara berkembang.
Isu Nepotisme Menguat, DPR Tegaskan Batas Profesionalisme
Tak dapat dipungkiri, pencalonan Thomas Djiwandono memantik perdebatan publik karena hubungan kekerabatannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Kekhawatiran akan independensi Bank Indonesia lembaga yang secara konstitusional harus bebas dari intervensi politik mengemuka.
Namun Komisi XI DPR menilai, isu tersebut telah diuji secara terbuka dan substantif.
“Bahwa Pak Thomas adalah keponakan Presiden, itu fakta. Tapi beliau menjelaskan secara rinci bagaimana kebijakan BI diambil melalui mekanisme, prosedur, dan tata kelola yang ketat,” kata Misbakhun.
Menurutnya, Thomas secara eksplisit menegaskan komitmen menjaga independensi bank sentral, terutama dalam closing statement yang dinilai meyakinkan para legislator.
“Profesionalisme itu menjadi pesan paling kuat yang beliau sampaikan. Itu yang menguatkan keyakinan kami,” tegasnya.
Dibalik Layar: Usulan Langsung dari Gubernur BI
Narasi bahwa Thomas “diusulkan karena faktor keluarga” juga dipatahkan oleh pernyataan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Perry secara terbuka mengungkap bahwa pencalonan Thomas berasal dari mekanisme internal BI, bukan dari tekanan politik eksternal.
“Pada 14 Januari 2026, saya menyampaikan kepada Presiden tiga nama calon Deputi Gubernur BI: Thomas Djiwandono, Dicky Kartikoyono, dan Solikin M. Juhro,” ujar Perry dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (21/1/2026).
Pernyataan ini menegaskan bahwa BI tetap menjadi pintu utama seleksi, sesuai amanat undang-undang, sebelum nama-nama tersebut diproses DPR.
Tantangan Berat di Depan Mata
Dengan penetapan ini, Thomas Djiwandono akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Stabilitas makroekonomi nasional tengah diuji oleh:
- tekanan inflasi global,
- volatilitas nilai tukar,
- kebijakan suku bunga global yang ketat,
- serta kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional yang besar.
Sebagai Deputi Gubernur BI, Thomas tidak hanya dituntut memahami teori ekonomi, tetapi juga menjaga kredibilitas dan independensi bank sentral di mata pasar dan publik.
Penunjukan ini pun menjadi ujian ganda: bukan hanya bagi Thomas secara personal, tetapi juga bagi komitmen pemerintahan Prabowo dalam menjaga jarak antara kekuasaan politik dan lembaga independen.
Kini, sorotan publik tidak lagi tertuju pada proses pengangkatannya, melainkan pada kinerja dan keberpihakan kebijakannya.
Karena di Bank Indonesia, satu hal yang berlaku mutlak: pasar tidak menilai relasi, pasar menilai kredibilitas.
(AK)
#Perbankan #Nasional #BankIndonesia
