 |
| Noel Ebenezer |
AK47, Jakarta - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan, yang akrab disapa Noel, secara mengejutkan membatalkan niatnya untuk meminta amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kasus hukum yang tengah menjeratnya. Keputusan ini diambil Noel setelah pernyataannya menuai respons keras dan bernada sinis dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Noel sebelumnya sempat berharap mendapatkan amnesti usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam perkara dugaan pemerasan terkait sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Namun, harapan itu kini resmi ditarik.
Dalam pernyataan terbuka usai sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Senin (19/1/2026), Noel menegaskan dirinya tidak ingin dicap sebagai sosok yang lemah atau “cengeng”.
“Sepertinya saya tidak mau terlalu cengeng ya. Ngerinya juru bicara KPK si Budi-Budi itu, komentarnya terlalu sinis,” ujar Noel dengan nada kesal.
Noel secara terang-terangan menyindir Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, yang sebelumnya melontarkan komentar keras saat menanggapi wacana permohonan amnesti tersebut. Menurut Noel, respons KPK terasa berlebihan dan tidak menunjukkan empati.
“Orang ini entah terlalu apa, saya nggak tahu, sinis sekali. Kita nggak mau komentar, mereka malah sinis juga komentarinya,” lanjutnya.
KPK: Jangan Sedikit-Sedikit Minta Amnesti
Sebelumnya, KPK memang telah menegur Noel secara terbuka dan meminta agar yang bersangkutan fokus menjalani proses hukum, bukan justru melontarkan wacana politik berupa permohonan amnesti.
“Ya sebaiknya kepada yang bersangkutan tidak sedikit-sedikit minta amnesti begitu ya,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (25/8/2025).
Budi menegaskan bahwa kasus Noel masih berada pada tahap awal dan proses hukum masih panjang.
“Ikuti saja dulu proses penyidikannya. Ini kan masih panjang, karena ini baru dilakukan kegiatan tangkap tangan,” ujarnya.
Kasus Sensitif, Publik Menyorot
Kasus yang menjerat Noel menjadi sorotan publik karena menyangkut dugaan pemerasan dalam proses sertifikasi K3—sebuah sektor vital yang berkaitan langsung dengan keselamatan pekerja. Posisi Noel sebagai mantan pejabat tinggi negara membuat kasus ini semakin sensitif dan sarat muatan politik.
Sikap Noel yang sempat meminta amnesti juga memicu perdebatan luas di ruang publik. Sebagian menilai langkah tersebut terlalu dini dan berpotensi mencederai prinsip persamaan di hadapan hukum, sementara yang lain melihatnya sebagai upaya penyelamatan diri di tengah tekanan besar.
Kini, dengan ditariknya permohonan amnesti tersebut, Noel tampaknya memilih berhadapan langsung dengan proses hukum, meski diwarnai ketegangan verbal dengan KPK.
Publik pun menunggu:
akankah Noel benar-benar konsisten menghadapi persidangan hingga akhir, atau wacana amnesti akan kembali mencuat di tengah jalan?
(AK)
#Korupsi #Hukum #Nasional
