 |
| Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu’ti |
AK47, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti membuka fakta yang selama ini jarang diungkap ke ruang publik: sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merupakan lulusan Paket C, jalur pendidikan nonformal yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Pernyataan ini sontak mematahkan stigma lama bahwa pendidikan kesetaraan adalah jalur “kelas dua”. Fakta tersebut disampaikan Abdul Mu’ti saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
“Banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C,” kata Abdul Mu’ti lugas di hadapan para legislator.
Pernyataan itu menjadi jawaban langsung atas pertanyaan Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, yang menyoroti masih terbatasnya akses pendidikan formal bagi kelompok masyarakat tertentu.
Paket C Bukan Jalan Pintas, Tapi Jalan Kedua yang Nyata
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa program pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) justru menjadi penopang utama sistem pendidikan nasional, terutama bagi jutaan warga yang terlempar dari jalur sekolah formal.
Ia bahkan menyebut PKBM sebagai “penyelamat senyap” yang bekerja di tengah keterbatasan negara menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Kunjungan Abdul Mu’ti ke sebuah PKBM di Majalengka, Jawa Barat, menjadi bukti konkret. PKBM tersebut menampung lebih dari 300 peserta didik, dengan mayoritas mengikuti program Paket C.
“Pesertanya sampai 300-an lebih. Dan yang paling banyak itu Paket C,” ujarnya.
Angka itu, menurut Abdul Mu’ti, mencerminkan realitas keras di lapangan: banyak warga Indonesia masih ingin sekolah, tetapi sistem formal tidak selalu memberi ruang.
Anak Tidak Sekolah: Masalah Struktural, Bukan Sekadar Miskin
Lebih jauh, Mendikdasmen mengkritik cara pandang lama yang menyederhanakan persoalan anak tidak sekolah (ATS) hanya pada faktor ekonomi. Ia menyebut ada masalah struktural dan kultural yang selama ini luput dari perhatian.
“Tidak semuanya karena ekonomi. Banyak karena menikah di usia muda, atau karena faktor geografis yang membuat sekolah formal sulit dijangkau,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, PKBM menjadi solusi realistis fleksibel, dekat dengan komunitas, dan mampu menyesuaikan waktu belajar dengan kondisi peserta didik.
PKBM Akan Diekspor ke Luar Negeri
Tak berhenti di dalam negeri, Abdul Mu’ti mengungkap rencana pemerintah untuk menghidupkan kembali PKBM di luar negeri. Langkah ini diambil karena persoalan pendidikan anak Indonesia di luar negeri tidak hanya dialami anak pekerja migran, tetapi juga anak-anak diplomat.
“PKBM di luar negeri akan kita hidupkan lagi dengan skema seperti di Indonesia,” tegasnya.
Saat ini, Kemendikdasmen telah menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ) berkurikulum Indonesia bagi anak-anak pekerja migran di Malaysia Timur. Model tersebut akan diperluas ke negara lain dengan komunitas WNI yang besar.
Diakui Negara, Tapi Masih Dipinggirkan Sistem
Meski jumlah peserta pendidikan kesetaraan terus meningkat, Abdul Mu’ti mengakui bahwa pendidikan nonformal belum sepenuhnya diakui sebagai indikator utama capaian pendidikan nasional.
Ironisnya, jalur yang terbukti melahirkan wakil rakyat dan tokoh publik ini masih sering dipandang sebelah mata.
“Peserta Paket A, B, dan C itu banyak. Ini fakta,” katanya.
BOP Mengalir, Pengawasan Diperketat
Di balik penguatan PKBM, pemerintah juga memberi peringatan keras soal tata kelola. Seluruh peserta didik pendidikan kesetaraan berhak atas Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), sehingga pengawasan menjadi keharusan mutlak.
“Semua murid PKBM mendapatkan BOP. Maka harus dipastikan tidak ada yang Paket C lulus lebih dulu sebelum Paket B,” tegas Abdul Mu’ti.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa pendidikan kesetaraan bukan ruang abu-abu, melainkan bagian resmi dari sistem pendidikan nasional yang harus akuntabel.
Paket C dan Parlemen: Tamparan bagi Stigma Lama
Fakta bahwa lulusan Paket C kini duduk di kursi DPR menjadi tamparan keras bagi stigma lama yang meremehkan pendidikan nonformal. Jalur ini terbukti mampu melahirkan pemimpin, pembuat kebijakan, dan pengambil keputusan strategis negara.
Pernyataan Abdul Mu’ti bukan sekadar pengakuan, melainkan pesan politik yang jelas:
negara tidak boleh lagi memandang rendah jalur pendidikan yang justru menyelamatkan jutaan anak bangsa dari putus masa depan.
(AK)
#Nasional #DPR
