 |
| Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah |
AK47, Padang – Kota Padang berada di ambang krisis air bersih serius. Kekeringan yang terjadi pascabencana hidrometeorologi berupa banjir bandang pada akhir November 2025 kini menimbulkan dampak lanjutan yang mengancam kebutuhan dasar masyarakat. Kerusakan parah ekosistem di wilayah hulu sungai menyebabkan aliran air terputus, jaringan irigasi rusak, dan sumber air baku mengalami penurunan debit secara drastis.
Kondisi darurat ini memaksa Pemerintah Provinsi Sumatra Barat bergerak cepat. Gubernur Sumbar, Mahyeldi, memimpin langsung rapat koordinasi lintas instansi di Istana Gubernuran, Kamis malam (22/1/2026), untuk merumuskan langkah penanganan terpadu. Pemerintah menilai krisis air bersih berpotensi berkembang menjadi persoalan sosial jika tidak segera ditangani secara menyeluruh.
Dampak krisis kini dirasakan nyata oleh warga di empat kecamatan, yakni Kuranji, Pauh, Nanggalo, dan Koto Tangah. Di wilayah tersebut, banyak sumur warga mengering dan pasokan air bersih semakin sulit diperoleh. Aktivitas rumah tangga terganggu, sementara sektor pertanian dan usaha kecil ikut terdampak akibat terputusnya jaringan irigasi.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, menjelaskan bahwa kerusakan di hulu sungai telah menyebabkan pergeseran arah aliran air. Kondisi ini memutus jalur distribusi air yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat.
“Ini bukan hanya mengganggu pertanian, tetapi sudah menyentuh kebutuhan dasar rumah tangga. Banyak sumur warga tidak lagi menghasilkan air,” ungkap Raju dalam rapat koordinasi tersebut.
Untuk mengurangi beban masyarakat, Pemerintah Kota Padang saat ini mengandalkan sejumlah langkah darurat, di antaranya pendistribusian air bersih menggunakan mobil tangki, pembangunan sumur bor dangkal, serta penyediaan hidran umum yang terhubung dengan jaringan Perumda Air Minum (PDAM) Kota Padang. Namun, pemerintah mengakui langkah ini masih bersifat sementara dan belum mampu menjadi solusi jangka panjang.
Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal, mengungkapkan bahwa krisis ini memberikan tekanan besar terhadap sistem penyediaan air bersih kota. Menurutnya, sebagian besar sumber air baku PDAM berasal dari daerah hulu sungai yang kini mengalami kerusakan berat akibat banjir bandang.
“Setelah banjir bandang, terjadi perubahan morfologi sungai dan sedimentasi yang tinggi. Di beberapa titik, aliran air bahkan terputus. Akibatnya, debit air yang masuk ke instalasi pengolahan kami turun signifikan,” jelas Hendra.
Ia menambahkan, dalam kondisi keterbatasan air baku, PDAM terpaksa melakukan pengaturan distribusi agar pasokan tetap bisa menjangkau seluruh wilayah layanan.
“Kami menerapkan pola distribusi bergilir di beberapa zona. Ini langkah yang tidak mudah, tetapi harus dilakukan agar air yang tersedia bisa dibagi secara adil kepada masyarakat,” katanya.
Hendra menegaskan bahwa PDAM terus berupaya mencari solusi, baik jangka pendek maupun jangka menengah. Selain mengoptimalkan sumber air alternatif dan armada mobil tangki, PDAM juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Padang, Pemerintah Provinsi Sumbar, serta Balai Wilayah Sungai Sumatera V untuk percepatan penanganan kerusakan di hulu sungai.
“Untuk jangka panjang, kunci utama adalah pemulihan daerah tangkapan air di hulu. Tanpa itu, krisis air bersih akan terus berulang,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengingatkan bahwa krisis air bersih tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa, terlebih Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca panas masih akan berlangsung hingga akhir Januari sampai awal Februari 2026.
“Kondisi ini menyangkut kebutuhan paling dasar masyarakat. Kalau tidak kita tangani cepat, dampaknya bisa meluas dan memicu persoalan sosial baru,” ujar Mahyeldi.
Ia secara tegas meminta pemetaan detail titik-titik krisis air agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Mahyeldi juga menegaskan komitmen Pemprov Sumbar untuk memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Kota Padang dalam penanganan krisis ini.
Pemerintah menargetkan persoalan kekeringan dan krisis air bersih dapat ditangani sebelum memasuki bulan Ramadan. Target ini dinilai penting agar masyarakat tidak menghadapi kesulitan air di tengah meningkatnya kebutuhan ibadah dan aktivitas rumah tangga selama bulan suci.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V, jajaran organisasi perangkat daerah Pemprov Sumbar dan Pemko Padang, Direktur Perumda Air Minum Kota Padang, Kepala Bappeda Provinsi Sumbar, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sumbar. Seluruh pihak sepakat bahwa krisis air bersih di Padang harus ditangani secara cepat, terukur, dan berkelanjutan agar tidak berkembang menjadi bencana sosial baru.
(AK)
#PerumdaAirMinum #Padang
