 |
| Eks Menpora Dito Ariotedjo di Gedung KPK |
AK47, Jakarta – Pemeriksaan hookingmantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak hanya menambah daftar saksi dalam skandal dugaan korupsi kuota tambahan haji 2024, tetapi juga menyeret publik pada satu fakta sensitif: pembahasan haji Indonesia pernah mengemuka dalam pertemuan langsung Presiden Joko Widodo dengan Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS).
Pengakuan ini disampaikan Dito secara terbuka, tepat di halaman Gedung Merah Putih KPK, Jumat (23/1/2026), di tengah sorotan tajam publik terhadap kasus yang telah menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Gus Alex, sebagai tersangka.
Meski berupaya meredam dengan candaan, pernyataan Dito justru memunculkan pertanyaan besar: di mana batas antara diplomasi negara dan ruang abu-abu kebijakan kuota haji?
Candaan yang Tak Menghapus Kecurigaan
Saat ditanya soal dugaan tukar-menukar kepentingan antara Indonesia dan Arab Saudi demi kuota tambahan haji, Dito menjawab dengan nada bercanda.
“Tukar-menukar? Enggak lah. Kita malah mintanya ditukar sama Cristiano Ronaldo buat ngelatih atau main di Indonesia,” ujarnya.
Namun, candaan itu tak sepenuhnya mampu menghapus aroma politis yang menyelimuti kasus ini. Pasalnya, Dito secara gamblang mengakui bahwa isu haji memang sempat dibahas dalam pertemuan Jokowi–MBS, meski ia menekankan konteksnya bukan soal angka kuota.
Haji Dibahas di Meja Makan Presiden dan Putra Mahkota
Menurut Dito, pembicaraan itu berlangsung dalam suasana santai, di meja makan siang, bukan forum resmi kenegaraan. Namun, justru di ruang-ruang informal inilah, dalam praktik diplomasi global, sering kali terjadi lobi strategis.
“Kronologinya waktu itu lagi makan siang, Presiden Jokowi dengan Prince Mohammed bin Salman. Yang dibicarakan bukan kuota spesifik, tapi pelayanan haji,” kata Dito.
Ia menyebut Indonesia membutuhkan pelayanan haji yang lebih baik seiring besarnya jumlah jemaah. Selain itu, agenda pembicaraan juga merambah ke isu besar lain seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan investasi Arab Saudi di Indonesia.
Pernyataan ini menegaskan bahwa haji tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam satu paket pembicaraan geopolitik dan ekonomi.
Diplomasi atau Transaksi Kepentingan?
Dito berulang kali menegaskan bahwa pertemuan tersebut murni diplomasi, bukan transaksi.
“Ini namanya diplomasi, bukan tukar-menukar,” tegasnya.
Namun, di tengah kasus dugaan korupsi kuota haji yang sedang diusut KPK, pernyataan itu justru memantik pertanyaan lanjutan: jika kuota haji dibicarakan di level tertinggi negara, bagaimana mekanisme pengambilan keputusannya diturunkan ke level kementerian? Dan siapa yang kemudian bermain di ruang gelapnya?
Skandal Kuota Haji dan Krisis Kepercayaan Publik
Kasus kuota tambahan haji 2024 menjadi skandal serius karena menyentuh urusan ibadah umat. Dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara tidak hanya soal angka dan anggaran, tetapi juga kepercayaan jutaan calon jemaah.
Penetapan Yaqut Cholil Qoumas dan Gus Alex sebagai tersangka menjadi sinyal bahwa KPK melihat indikasi kuat adanya praktik menyimpang dalam pengelolaan kuota haji. Pemeriksaan saksi-saksi, termasuk Dito, membuka kemungkinan bahwa jalur politik dan diplomasi internasional turut menjadi latar belakang kebijakan tersebut.
Pertanyaan yang Belum Terjawab
Pengakuan Dito meninggalkan pertanyaan krusial:
- Apakah pembahasan haji di meja makan Jokowi–MBS berimplikasi pada kebijakan kuota di dalam negeri?
- Siapa yang kemudian menerjemahkan diplomasi itu ke dalam keputusan teknis?
- Di titik mana kebijakan berubah menjadi dugaan korupsi?
KPK belum menutup kemungkinan menelusuri alur kebijakan dari hulu ke hilir, termasuk konteks diplomasi yang mengiringinya.
Ujian Transparansi Negara
Kasus ini menjadi ujian besar bagi negara: mampukah diplomasi tingkat tinggi dipisahkan secara tegas dari praktik penyimpangan di level birokrasi? Ataukah justru ruang-ruang informal kekuasaan selama ini menjadi celah yang sulit diawasi?
Satu hal yang jelas, skandal kuota haji 2024 tak lagi sekadar perkara hukum. Ia telah menjelma menjadi cermin tata kelola negara, tempat diplomasi, politik, dan kepentingan publik saling beririsan.dan kini berada di bawah sorotan tajam KPK dan rakyat.
(AK)
#KPK #Korupsi #KorupsiKuotaHaji
