Trauma Banjir Tak Kunjung Hilang, Warga Lapau Munggu Minta Dipindahkan: “Kami Tidak Nyaman Lagi Tinggal di Sini”
AK47, Padang — Banjir memang telah surut. Lumpur perlahan dibersihkan. Bantuan mulai berdatangan. Namun, bagi warga RT 02 RW 06 Lapau Munggu, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, rasa takut belum benar-benar pergi.
Setiap hujan turun, kekhawatiran kembali datang.
Bayang-bayang bencana hidrometeorologi yang menerjang kawasan tersebut pada Senin (3/8/2026) masih membekas. Puluhan keluarga kini dihadapkan pada pilihan sulit: kembali tinggal di rumah yang telah mereka tempati selama ini atau meninggalkan kawasan tersebut demi keselamatan keluarga.
Karena itu, sekitar 40 kepala keluarga yang menghuni 30 rumah menyampaikan permintaan kepada Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar segera direlokasi ke tempat yang lebih tinggi, aman, dan layak.
Bagi mereka, relokasi bukan lagi sekadar pilihan. Rasa aman telah menjadi kebutuhan mendesak.
Ketua RT 02 RW 06 Lapau Munggu, Adenan Syahputra Antoni, mengungkapkan keresahan yang kini dirasakan warga.
"Kami dari masyarakat yang berada di RT 02 RW 06 Lapai Munggu, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang meminta kepada pihak Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Padang agar kami disegerakanlah diungsikan atau dipindahkan di tempat yang layak atau di tempat yang lebih tinggi lagi. Karena di sini kami tidak nyaman rasanya."
Pernyataan tersebut menggambarkan keresahan warga yang tidak ingin kembali mengalami kejadian serupa. Bagi masyarakat yang telah merasakan langsung dampak banjir, rumah bukan lagi sekadar persoalan bangunan, tetapi juga menyangkut rasa aman dan masa depan keluarga.
Pemko Padang: Warga Tak Perlu Memaksakan Diri Tinggal di Zona Rawan
Menjawab keresahan tersebut, Pemerintah Kota Padang memastikan tidak akan membiarkan masyarakat menghadapi ancaman bencana seorang diri.
Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan, pemerintah telah menyiapkan solusi konkret bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan dan ingin pindah ke tempat yang lebih aman.
Pemko Padang menyiapkan dua skema relokasi permanen atau hunian tetap (Huntap).
Skema pertama adalah Huntap mandiri.
Bagi warga yang mempunyai lahan pribadi maupun lahan kaum atau tanah niniak mamak yang berada di lokasi yang lebih aman, pemerintah akan memfasilitasi pembangunan rumah di atas lahan tersebut.
Pemko Padang akan mengusulkan anggaran pembangunan Huntap tersebut kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Skema kedua adalah penempatan pada Huntap pemerintah.
Bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan alternatif, Pemko Padang menyediakan pilihan untuk menempati Huntap pemerintah yang telah disiapkan di tiga lokasi, yakni Balai Gadang, Sungkai, dan Simpang Haru.
Dengan dua pilihan tersebut, warga tidak perlu menghadapi pilihan antara keselamatan dan kehilangan tempat tinggal.
Pemerintah berupaya memberikan keduanya: tempat tinggal sekaligus rasa aman.
Ada Tanah, Pemerintah Siap Bangunkan Rumah
Komitmen tersebut disampaikan Fadly Amran saat berada di Lapau Munggu, Minggu (9/8/2026), dalam kegiatan penyaluran bantuan bagi warga terdampak bencana.
Fadly menyebut sebagian warga Lapau Munggu ternyata telah memiliki alternatif lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan Huntap.
Hal tersebut dinilai menjadi kabar baik karena pembangunan rumah dapat dilakukan di lahan yang telah disepakati bersama niniak mamak.
"Saya tadi sudah menyampaikan bahwasanya ada huntara (hunian sementara), tapi beberapa memilih untuk membangun huntap (hunian tetap) di daerah yang sudah dibicarakan dengan niniak mamak-nya. Jadi Alhamdulillah kita senang sekali, bersyukur sekali mendengarkan bahwasanya bapak dan ibu di sini punya alternatif tanah, sehingga kita akan mintakan BNPB untuk bangun. Ini bisa sekali."
Pernyataan itu sekaligus memperlihatkan bahwa pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk menentukan solusi terbaik sesuai kondisi masing-masing.
Warga yang memiliki tanah tidak harus meninggalkan lingkungan sosial dan budaya yang telah mereka tempati selama bertahun-tahun. Sementara warga yang tidak mempunyai lahan tetap memiliki pilihan melalui Huntap pemerintah.
“Tidak Ada Tidak Bisa”
Fadly bahkan memperluas kebijakan tersebut untuk masyarakat lain di Kota Padang yang berada di kawasan rawan bencana.
Menurutnya, masyarakat yang sudah terdampak dan merasa tempat tinggalnya tidak aman dapat menyampaikan kondisi tersebut kepada pemerintah untuk dicarikan jalan keluar.
"Siapa pun masyarakat kita di mana pun yang sudah terdampak dan merasa bahwasanya daerahnya itu rawan, bisa kita relokasi. Tidak ada tidak bisa. Silakan disampaikan, kita carikan solusi."
Ia menegaskan pemerintah akan melihat kondisi masyarakat berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan lahan.
"Kalau memang ada tanahnya, di tanah itu kita akan bangunkan rumah. Kalau tidak ada tanahnya, kita bangunkan di tiga lokasi Huntap yang sudah kita tetapkan."
Pesan Fadly kemudian semakin tegas.
"Jangan paksakan tinggal kalau memang daerah tersebut memang daerah yang rawan dan sudah berkali-kali kena bencana. Ada solusinya dari pemerintah kota."
Bagi pemerintah, keselamatan masyarakat menjadi pertimbangan utama. Jangan sampai warga kembali ke kawasan rawan hanya karena tidak mempunyai pilihan tempat tinggal.
Bantuan Rp540 Juta Mengalir ke Warga
Sembari menyiapkan solusi jangka panjang, Pemko Padang tetap bergerak memenuhi kebutuhan warga pascabencana.
Dalam penyaluran bantuan di Lapau Munggu, pemerintah memberikan bantuan sosial bersumber dari APBD Kota Padang sebesar Rp2 juta untuk setiap rumah, dengan total anggaran mencapai Rp540 juta.
Bantuan juga datang dari BNPB dalam bentuk berbagai kebutuhan dasar dan perlengkapan pemulihan, mulai dari beras, gula, roti dan kebutuhan pokok lainnya, hygiene kit, selimut, makanan bayi, kasur lipat hingga peralatan kebersihan.
Sementara bantuan dari Wakil Presiden berupa berbagai peralatan untuk membantu warga membersihkan rumah dan lingkungan, seperti sapu, kain pel, plastik sampah, karet pel, sikat lantai, wepol dan sabun.
Bantuan tersebut menjadi bentuk respons cepat pemerintah terhadap kebutuhan warga setelah bencana.
Namun, pemerintah menyadari bahwa bantuan hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek.
Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana memastikan warga tidak terus-menerus menjadi korban di lokasi yang sama.
Bukan Sekadar Pindah Rumah, Tetapi Menyelamatkan Masa Depan
Permintaan relokasi warga Lapau Munggu pada akhirnya bukan hanya tentang berpindah dari satu tempat ke tempat lain.
Di balik permintaan tersebut terdapat rasa takut orang tua terhadap keselamatan anak-anak mereka, kekhawatiran kehilangan harta benda, serta keinginan sederhana untuk menjalani kehidupan tanpa dihantui ancaman banjir setiap kali hujan deras mengguyur.
Karena itu, komitmen Pemko Padang menyediakan Huntap menjadi titik penting dalam proses pemulihan.
Pemerintah tidak hanya hadir ketika air naik dan warga membutuhkan evakuasi. Pemerintah juga dituntut hadir ketika warga harus menentukan ke mana mereka akan melangkah setelah bencana.
Lapau Munggu kini menjadi salah satu contoh bagaimana bencana memaksa pemerintah dan masyarakat memikirkan kembali soal tempat tinggal, keselamatan, dan tata ruang kehidupan.
Bagi warga, harapannya sederhana: rumah baru yang lebih aman, lingkungan yang lebih tenang, dan masa depan yang tidak lagi dibayangi ketakutan akan bencana yang sama.
Sementara pesan Pemko Padang juga semakin jelas: masyarakat tidak harus mempertaruhkan keselamatan hanya demi mempertahankan rumah di kawasan yang berulang kali diterjang bencana. Jika lokasi sudah tidak aman, pemerintah menyatakan siap mencari jalan keluar.
Sebab pada akhirnya, rumah yang layak bukan hanya soal memiliki atap dan dinding, tetapi tentang tempat di mana sebuah keluarga bisa tidur dengan tenang tanpa dihantui rasa takut ketika hujan kembali turun.
(AK)
#Headline #Padang #Daerah
