Ilustrasi Bullying
AK47, Padang — Apa yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk belajar justru berubah menjadi rangkaian pengalaman yang menurut keluarga korban penuh tekanan.
Seorang siswi berinisial SA diduga mengalami perundungan, intimidasi psikologis hingga dugaan kekerasan fisik yang menurut pengakuan keluarganya bermula di SMAN 4 Padang dan kemudian kembali mencuat setelah SA pindah ke SMAN 2 Padang.
Yang membuat persoalan ini semakin serius bukan semata dugaan perlakuan yang dialami SA.
Tetapi sebuah pertanyaan besar yang sampai kini belum terjawab:
Bagaimana mungkin seorang siswa yang baru pindah sekolah, baru menjalani satu hari pembelajaran, sudah menghadapi persoalan yang menurut keluarganya berkaitan dengan masa lalu di sekolah sebelumnya?
Pertanyaan inilah yang kini didorong Magdalena, SH, ibu SA, untuk dijawab secara terbuka oleh pihak-pihak terkait.
Magdalena tidak lagi ingin persoalan anaknya berhenti pada mediasi kekeluargaan.
Ia meminta dugaan rangkaian peristiwa tersebut dibongkar secara menyeluruh.
Bukan untuk mencari kambing hitam.
Melainkan untuk mengetahui siapa sebenarnya yang bertanggung jawab jika benar terdapat tindakan yang membuat seorang anak kehilangan rasa aman di lingkungan pendidikan.
Dari Dugaan Penamparan, Masuk ke Tekanan Berbulan-bulan
Menurut Magdalena, persoalan bermula sekitar delapan bulan sebelumnya ketika SA masih bersekolah di SMAN 4 Padang.
SA disebut mengalami tindakan kekerasan fisik berupa penamparan yang diduga dilakukan oleh seorang guru Bahasa Inggris.
Peristiwa tersebut kemudian diceritakan SA kepada ibunya.
Magdalena tidak tinggal diam.
Ia mendatangi sekolah dan meminta persoalan tersebut diselesaikan.
Mediasi kemudian dilakukan dan menurut keterangan keluarga menghasilkan kesepakatan tertulis agar tidak ada lagi tindakan penekanan maupun diskriminasi terhadap SA.
Di atas kertas, persoalan seharusnya selesai.
Namun menurut Magdalena, realitas yang dialami anaknya justru berbeda.
Setelah mediasi, tekanan disebut tidak berhenti.
Bentuknya diduga berubah menjadi perlakuan psikologis dan tekanan yang lebih sulit dibuktikan secara kasatmata.
Selama berbulan-bulan, SA disebut kerap pulang sekolah dalam keadaan menangis.
Bagi seorang anak, delapan bulan bukan waktu yang singkat.
Delapan bulan berarti ratusan jam berada di lingkungan yang menurut keluarga korban justru membuatnya tertekan.
Dan di sinilah pertanyaan pertama muncul:
Jika memang telah ada kesepakatan untuk menghentikan tekanan terhadap siswa, mengapa keluarga masih mengaku merasakan persoalan yang sama berulang kali?
Nama-Nama Guru Disebut, Tuduhan Harus Dibuktikan
Dalam dokumen dan catatan yang disebut dihimpun keluarga, sejumlah nama guru SMAN 4 Padang disebut terkait dugaan tekanan terhadap SA.
Mereka adalah Mustika, guru Koding, Kurniawan, dan Ade, guru Ekonomi.
Namun, perlu ditegaskan, penyebutan nama tersebut merupakan bagian dari keterangan dan dokumen yang disampaikan keluarga korban.
Belum terdapat kesimpulan resmi yang menyatakan pihak-pihak tersebut terbukti melakukan perundungan atau pelanggaran.
Karena itu, pemeriksaan independen menjadi penting.
Sebab jika benar ada tekanan, siapa yang melakukan harus bertanggung jawab.
Sebaliknya, jika tuduhan tidak terbukti, pihak yang disebut juga berhak mendapatkan pemulihan nama baik.
Yang tidak boleh terjadi adalah persoalan dibiarkan menggantung tanpa pemeriksaan yang transparan.
Pindah ke SMAN 2, Harapan Baru Hanya Bertahan Sehari
Keluarga kemudian mengambil keputusan besar.
SA dipindahkan dari SMAN 4 Padang.
Harapannya sederhana: sekolah baru berarti lembaran baru.
Tidak ada lagi masa lalu.
Tidak ada lagi tekanan.
Tidak ada lagi ketakutan.
Namun harapan tersebut, menurut Magdalena, justru runtuh pada hari kedua SA berada di SMAN 2 Padang.
Hari kedua.
Bukan berbulan-bulan.
Bukan setelah terjadi konflik panjang.
Hari kedua.
Menurut keluarga, sejumlah guru di sekolah tersebut mulai mempertanyakan dan menekan SA berkaitan dengan persoalan yang mereka nilai berkaitan dengan masa lalu korban.
Nama Yessi, guru Matematika sekaligus Wakasek Sarpras; Dawi, guru Sejarah sekaligus Wakasek Kesiswaan; Yera, Koordinator BK; dan Satria disebut keluarga dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Salah satu persoalan yang dipersoalkan keluarga adalah dugaan munculnya tuduhan atau pertanyaan bernada intimidatif terhadap SA yang menurut mereka berkaitan dengan aktivitas korban di media sosial.
Keluarga juga mempersoalkan dugaan komunikasi dengan orang tua siswa lain yang menurut Magdalena justru memperburuk posisi putrinya.
Jika seluruh keterangan tersebut benar, maka muncul persoalan serius:
Mengapa seorang siswa baru justru menghadapi tekanan sedemikian cepat?
Dugaan “Jejak Digital” yang Berubah Menjadi Stigma
Media sosial disebut menjadi salah satu pemicu persoalan.
Namun aktivitas seorang anak di media sosial tidak semestinya secara otomatis menjadi dasar untuk memberi stigma atau menjatuhkan tuduhan tanpa klarifikasi.
Apalagi ketika tuduhan tersebut menyangkut reputasi seorang siswa.
Seorang anak berhak mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan.
Ia berhak didengar.
Ia berhak mendapatkan pendampingan.
Dan ia berhak memperoleh perlakuan yang proporsional.
Jika benar terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan siswa, sekolah tentu memiliki mekanisme pembinaan.
Namun pembinaan berbeda dengan mempermalukan, mengintimidasi, atau membentuk opini negatif terhadap siswa.
Karena itu, substansi komunikasi antara pihak sekolah dan SA maupun pihak lain yang disebut keluarga menjadi bagian penting yang seharusnya diperiksa.
PERTANYAAN PALING BESAR: ADAKAH “JEMBATAN” ANTARSEKOLAH?
Inilah titik yang membuat kasus SA tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa.
Magdalena menduga adanya komunikasi antara oknum di sekolah lama dengan pihak sekolah baru.
Dugaan tersebut muncul karena menurut keluarga, sejumlah persoalan mengenai SA seolah telah diketahui di lingkungan sekolah barunya dalam waktu sangat singkat.
Tetapi dugaan tetaplah dugaan.
Ia harus dibuktikan.
Karena itu, pemeriksaan semestinya tidak berhenti pada pertanyaan:
“Siapa yang salah?”
Lebih jauh, harus ditelusuri:
Siapa yang menghubungi siapa?
Informasi apa yang disampaikan?
Kapan komunikasi dilakukan?
Apa dasar informasi tersebut?
Apakah informasi itu benar atau hanya narasi sepihak?
Apakah informasi tersebut kemudian memengaruhi perlakuan terhadap SA?
Jika memang tidak ada komunikasi lintas sekolah, pemeriksaan harus mampu menjelaskan bagaimana informasi tersebut bisa muncul.
Jika komunikasi memang ada, substansinya harus dibuka kepada pihak yang berkepentingan sesuai mekanisme pemeriksaan.
Sebab seorang anak tidak boleh kehilangan hak atas perlakuan yang adil hanya karena sebuah label yang belum terbukti.
Dari Bangku Sekolah ke Sekolah Swasta
Tekanan yang menurut keluarga terus terjadi akhirnya membuat SA menolak kembali ke sekolah.
Keluarga menyebut SA mengalami ketakutan untuk bersekolah.
Magdalena kemudian mengambil keputusan yang tidak mudah: menarik putrinya dari sekolah negeri dan memindahkannya ke sekolah swasta.
Pertanyaannya:
Mengapa seorang anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari sistem pendidikan justru harus meninggalkan sekolah demi mendapatkan rasa aman?
Ini bukan sekadar persoalan administrasi pindah sekolah.
Ini menyangkut masa depan seorang anak.
Ada perubahan lingkungan belajar.
Ada perubahan pergaulan.
Ada potensi dampak terhadap pendidikan.
Dan yang paling berat, ada pengalaman psikologis yang menurut keluarga membuat SA kehilangan rasa percaya terhadap lingkungan sekolah.
JANGAN SAMPAI “DAMAI” HANYA MENJADI CARA MENUTUPI MASALAH
Magdalena menilai penyelesaian secara kekeluargaan tanpa evaluasi menyeluruh tidak cukup.
Sebab perdamaian tidak boleh dimaknai sebagai cara untuk menghilangkan persoalan tanpa mencari akar masalah.
Jika ada guru yang terbukti melakukan kekerasan, harus diproses sesuai aturan.
Jika ada guru yang terbukti melakukan intimidasi atau pelanggaran etik, harus ada konsekuensi.
Jika tidak terbukti, maka pihak yang dituduh harus dibersihkan namanya.
Semua pihak membutuhkan keadilan.
Dan keadilan hanya bisa lahir dari pemeriksaan yang objektif.
Dinas Pendidikan Ditantang Membuka Kasus Ini
Magdalena meminta Dinas Pendidikan Sumatera Barat tidak sekadar menjadi penonton.
Ia mendorong pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan rangkaian peristiwa di dua sekolah tersebut.
Pemeriksaan idealnya melibatkan unsur yang memiliki kompetensi dan independensi, termasuk pihak terkait perlindungan anak dan pengawasan internal pemerintahan sesuai kewenangannya.
Yang diperiksa bukan hanya korban.
Tetapi juga guru-guru yang disebut, pimpinan sekolah, saksi, dokumen mediasi, catatan pengaduan, serta bukti komunikasi yang relevan.
Bila ada rekaman, dokumen, pesan, atau bukti lain yang berkaitan dengan perkara, seluruhnya harus diuji secara objektif.
Bukan dipilih-pilih.
JIKA TERBUKTI, HARUS ADA TANGGUNG JAWAB
Magdalena juga meminta agar pihak yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apalagi apabila yang bersangkutan merupakan ASN dan dugaan pelanggaran berkaitan dengan disiplin maupun kewajiban profesi.
Namun sanksi harus diberikan setelah pemeriksaan yang sah dan objektif.
Tidak boleh ada penghukuman berdasarkan opini publik.
Tetapi juga jangan sampai status sebagai guru atau pejabat sekolah menjadi tameng untuk menghindari pemeriksaan.
Seragam guru bukan kekebalan hukum.
Sebaliknya, status sebagai siswa juga bukan alasan untuk mengabaikan proses pemeriksaan apabila memang terdapat dugaan pelanggaran dari pihak siswa.
Hukum dan aturan harus berlaku untuk semua.
SA BUKAN SEKADAR SEBUAH NAMA DALAM BERKAS PENGADUAN
Di balik seluruh nama, jabatan, dokumen dan kronologi tersebut, ada seorang anak yang harus melanjutkan hidupnya.
SA bukan sekadar angka dalam laporan.
Bukan sekadar siswa yang pindah sekolah.
Dan bukan pula sekadar pihak dalam konflik antara orang tua dan guru.
Ia adalah seorang anak yang menurut keluarganya kehilangan rasa aman di lingkungan pendidikan.
Karena itu, kasus ini seharusnya tidak diselesaikan hanya dengan mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah.
Yang harus dicari adalah kebenaran.
Jika keluarga korban keliru, buktikan bahwa mereka keliru.
Jika guru-guru yang disebut tidak bersalah, berikan ruang bagi mereka untuk menjelaskan dan pulihkan nama baik mereka.
Tetapi jika dugaan keluarga terbukti, maka jangan biarkan persoalan berhenti di meja mediasi.
Karena ketika kekerasan, intimidasi atau perundungan dibiarkan tanpa konsekuensi, yang rusak bukan hanya satu anak.
Yang rusak adalah kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.
PUBLIK MENUNGGU: SIAPA YANG AKAN BERTANGGUNG JAWAB?
Kasus SA kini menjadi ujian bagi Dinas Pendidikan Sumatera Barat, pihak sekolah, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
Apakah persoalan ini akan dibuka secara transparan?
Apakah akan ada pemeriksaan independen?
Apakah komunikasi lintas sekolah yang diduga terjadi akan ditelusuri?
Apakah seluruh pihak yang disebut akan dimintai keterangan?
Dan yang paling penting:
Apakah SA akan mendapatkan keadilan yang selama ini diperjuangkan ibunya?
Pertanyaan tersebut kini berada di meja pihak berwenang.
Media masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak SMAN 4 Padang, SMAN 2 Padang, Dinas Pendidikan Sumatera Barat, serta pihak-pihak lain yang disebut dalam keterangan keluarga.
Sampai seluruh pihak memberikan klarifikasi dan hasil pemeriksaan resmi tersedia, seluruh tudingan dalam pemberitaan ini harus dipandang sebagai dugaan dan keterangan dari pihak keluarga korban, bukan sebagai fakta hukum yang telah terbukti.
Namun satu hal jelas:
Sekolah seharusnya menjadi tempat anak menemukan masa depan, bukan tempat mereka belajar bagaimana rasanya takut.
Dan jika benar ada sistem yang membuat seorang anak harus berpindah sekolah demi merasa aman, maka sistem itu layak dipertanyakan.
Kasus SA belum selesai. Justru di sinilah pertanyaan-pertanyaan besarnya baru dimulai.
(Tim)
#Headline #Peristiwa #Bullying #Pendidikan
