 |
| Pemko Padang Percepat Rehabilitasi Pascabencana, Penyaluran Bantuan Rumah Rusak Tuntas dan Ratusan Huntap Dikebut Hingga 2027 |
AK47, Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menegaskan komitmennya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang melanda pada akhir 2025. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat mengikuti Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak Pascabencana Hidrometeorologi yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, secara virtual dari Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (6/7/2026).
Rapat evaluasi ini diikuti oleh 42 kepala daerah dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana hidrometeorologi. Agenda utama pertemuan adalah mengevaluasi progres penyaluran bantuan stimulan rumah rusak, Dana Tunggu Hunian (DTH), serta percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak.
Turut mendampingi Wakil Wali Kota Padang dalam rapat tersebut, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri, Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sendjaya, Camat Pauh Yandry, Camat Nanggalo David Ferdinand, Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama, dan Camat Kuranji Rozaldi Rosman.
Dalam arahannya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa percepatan penyaluran bantuan merupakan prioritas pemerintah pusat agar masyarakat yang terdampak bencana dapat segera memperoleh kepastian dan kembali menjalani kehidupan secara normal.
Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini realisasi penyaluran bantuan stimulan rumah rusak ringan dan sedang, termasuk Dana Tunggu Hunian di sejumlah daerah, masih belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah.
"Penyaluran bantuan stimulan dan Dana Tunggu Hunian (DTH) di sejumlah daerah terdampak bencana masih jauh dari target. Karena itu, kita harus mempercepat realisasi bantuan agar masyarakat terdampak segera menerima haknya," tegas Suharyanto.
BNPB menargetkan penyelesaian bantuan stimulan bagi rumah rusak ringan dan sedang rampung pada 2026. Sementara itu, pembangunan rumah bagi masyarakat dengan kategori rumah rusak berat melalui program Hunian Tetap (Huntap) ditargetkan selesai pada 2027.
Selain mendorong percepatan pembangunan, Suharyanto juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat tengah mengusulkan peningkatan besaran bantuan pembangunan Huntap mandiri dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit. Menurutnya, nilai bantuan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pembangunan rumah yang layak.
Meski demikian, ia menegaskan pembangunan Huntap tidak boleh menunggu keputusan tersebut. BNPB bahkan siap memberikan dukungan tambahan berupa bantuan keramik melalui para donatur, sementara biaya pengirimannya akan ditanggung oleh pemerintah daerah.
"Sambil menunggu keputusan tersebut, pembangunan Huntap harus tetap berjalan, dan BNPB siap membantu penyediaan keramik melalui dukungan para donatur dengan biaya pengiriman ditanggung pemerintah daerah. Kami juga meminta pemerintah daerah mempercepat pembangunan Huntap serta memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan lancar," ujarnya.
Menanggapi arahan tersebut, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan bahwa Pemko Padang siap mengakselerasi seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Menurutnya, percepatan pelayanan kepada masyarakat terdampak menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah.
"Percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian dan kembali menempati hunian yang layak. Untuk itu, OPD terkait bersama camat dan lurah harus bergerak cepat," ujar Maigus.
Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar seluruh proses administrasi, verifikasi, hingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Sementara itu, Kalaksa BPBD Kota Padang Hendri Zulviton memaparkan perkembangan penanganan pascabencana di Kota Padang yang menunjukkan kemajuan signifikan. Seluruh bantuan stimulan bagi 55 penerima rumah rusak ringan dan sedang telah berhasil disalurkan secara penuh.
Tidak hanya itu, Pemko Padang juga telah mengusulkan enam kepala keluarga tambahan untuk memperoleh bantuan pada tahap berikutnya. Di sisi lain, pembangunan 23 unit Huntap mandiri saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat BNPB sebelum memasuki tahapan pelaksanaan.
Hendri menjelaskan bahwa kebutuhan hunian tetap di Kota Padang secara keseluruhan mencapai 523 unit. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah menggandeng berbagai pihak melalui skema kolaborasi.
Sekitar 240 unit Huntap direncanakan dibangun melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, sebanyak 183 unit akan dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sedangkan sisanya akan dipenuhi melalui dukungan BNPB.
Ia juga mengungkapkan bahwa pembangunan Huntap terpusat sudah mulai menunjukkan progres di lapangan.
"Saat ini, pembangunan 85 unit Huntap terpusat oleh Yayasan Buddha Tzu Chi telah berjalan, sedangkan pembangunan 183 unit Huntap oleh Kementerian PKP di kawasan Lambung Bukit dijadwalkan dimulai pada Agustus 2026. Dengan progres tersebut, kami optimistis seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang dapat diselesaikan sesuai target BNPB pada 2027," jelas Hendri.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, serta berbagai lembaga mitra, Pemko Padang optimistis proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat. Percepatan pembangunan hunian tetap diharapkan tidak hanya memberikan tempat tinggal yang aman dan layak bagi masyarakat terdampak, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi warga pascabencana secara menyeluruh.
(Mond)
#Padang #Daerah #Headline
