BBM Subsidi untuk Siapa? Warga Murka, SPBU Muaro Kiawai Diduga Tutup Penjualan Pertalite Saat Tangki Masih Berisi, Dugaan Langsiran Kembali Mencuat
AK47, Pasaman Barat — Kemarahan masyarakat Gunung Tuleh terhadap pelayanan SPBU Muaro Kiawai (No. 13.265.525) mencapai puncaknya. Warga mempertanyakan transparansi penyaluran Pertalite setelah petugas menghentikan penjualan kepada masyarakat pada Minggu (5/7/2026) sekitar pukul 17.00 WIB dengan alasan kuota telah habis, sementara warga meyakini stok BBM masih tersedia.
Peristiwa tersebut memicu gelombang protes. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter. Dalam rekaman itu, warga mempertanyakan mengapa masyarakat yang telah berjam-jam mengantre justru ditolak membeli BBM subsidi.
Kecurigaan warga semakin menguat karena penghentian penjualan disebut bukan kejadian pertama. Sejumlah warga mengaku pola serupa telah berulang kali terjadi: pelayanan kepada masyarakat dihentikan pada sore hari, namun pada malam hingga dini hari SPBU diduga kembali beroperasi untuk melayani pihak-pihak tertentu.
"Kami membeli minyak, bukan meminta gratis. Kalau memang stok benar-benar habis, tunjukkan bahwa tangkinya kosong. Jangan masyarakat disuruh pulang sementara diduga masih ada BBM yang tidak dijual kepada kami," ujar Junir Sutan Rajo Ameh, warga yang merekam kejadian tersebut.
Menurut Junir, kapasitas tangki SPBU diperkirakan mencapai sekitar 8.000 liter. Berdasarkan pengamatannya, stok yang tersisa diduga masih cukup untuk melayani masyarakat yang telah lama mengantre.
Dugaan Langsiran Bukan Isu Baru
Keluhan warga tidak berhenti pada penutupan penjualan. Mereka juga menduga adanya praktik langsiran, yakni penyaluran BBM subsidi kepada pihak tertentu di luar antrean masyarakat.
Seorang sumber berinisial K mengaku pola tersebut sudah lama menjadi pembicaraan warga.
"Kalau sore masyarakat dibilang habis, malam justru ada aktivitas lagi. Bahkan sering terdengar suara musik sampai dini hari ketika diduga ada kegiatan pengisian. Ini yang membuat masyarakat bertanya-tanya."
Kesaksian lain menyebut pernah ada dugaan penawaran pembelian BBM secara tidak resmi dengan nilai sekitar Rp250.000 setiap kali pengisian. Informasi tersebut belum dapat diverifikasi secara independen dan masih memerlukan penyelidikan oleh aparat berwenang.
Masyarakat Menanggung Dampaknya
Akibat kondisi tersebut, masyarakat harus mengantre berjam-jam tanpa kepastian memperoleh Pertalite. Sebagian bahkan terpaksa membeli BBM eceran dengan harga lebih mahal agar tetap bisa bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari.
Warga menilai, apabila dugaan penyaluran kepada pihak tertentu benar terjadi, maka tujuan subsidi negara untuk membantu masyarakat justru berpotensi tidak tercapai.
Camat Minta Jangan Ada Perlakuan Berbeda
Camat Gunung Tuleh, Perdinan Ujang, mengaku telah menerima banyak keluhan masyarakat.
"Sudah sekitar dua minggu antrean mencapai kurang lebih dua ratus meter. Kita tidak menampik adanya dugaan aktivitas langsiran, tetapi masyarakat umum juga harus dilayani. Jangan sampai hak masyarakat dikorbankan," tegasnya.
Ia meminta pengelola SPBU segera membenahi sistem pelayanan agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap konsumen.
Menunggu Jawaban Pengelola
Hingga berita ini diterbitkan, pengelola SPBU Muaro Kiawai belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai tudingan yang disampaikan masyarakat.
Redaksi telah menghubungi pihak pengelola melalui pesan WhatsApp untuk meminta klarifikasi. Namun belum ada respons. Demi menjunjung asas keberimbangan, redaksi membuka ruang bagi pihak pengelola untuk memberikan penjelasan atau bantahan yang akan dimuat pada pemberitaan lanjutan.
Aparat Diminta Turun Tangan
Besarnya keresahan masyarakat membuat berbagai pihak mendesak Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan inspeksi menyeluruh.
Warga meminta dilakukan pemeriksaan stok BBM, audit data penyaluran, pengecekan rekaman CCTV, serta penelusuran terhadap dugaan distribusi yang tidak sesuai ketentuan.
Apabila dugaan tersebut terbukti, praktik itu berpotensi melanggar ketentuan penyaluran BBM bersubsidi dan merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat.
Kini pertanyaan yang terus bergema dari masyarakat Gunung Tuleh sederhana namun mendasar: ke mana sebenarnya Pertalite bersubsidi itu disalurkan ketika masyarakat yang telah mengantre justru diminta pulang?
(Dolop)
#Headline #Peristiwa #Daerah #KabupatenPasamanBarat
