WALHI Seret Dugaan Beking PETI Sumbar ke Mabes Polri, Desak Kapolri Bongkar Aktor Besar di Balik Perusakan Lingkungan
AK47, Jakarta — Kesabaran publik terhadap maraknya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sumatera Barat tampaknya mulai mencapai batas. Setelah bertahun-tahun aktivitas tambang ilegal diduga berlangsung secara terbuka di berbagai daerah, WALHI Sumatera Barat bersama WALHI Nasional akhirnya membawa persoalan tersebut langsung ke Mabes Polri.
Pada 9 Juni 2026, kedua organisasi lingkungan itu secara resmi melaporkan dugaan pembiaran aktivitas PETI serta dugaan keterlibatan oknum aparat dalam rantai bisnis tambang emas ilegal yang hingga kini masih beroperasi di sejumlah wilayah Sumatera Barat.
Langkah ini bukan sekadar laporan biasa. WALHI menilai maraknya PETI yang terus berlangsung meski berulang kali menjadi sorotan publik menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan yang nilainya diduga mencapai miliaran rupiah.
Menurut temuan WALHI, aktivitas tambang emas ilegal masih berlangsung di sedikitnya sembilan daerah, yakni Pasaman, Pasaman Barat, Lima Puluh Kota, Pesisir Selatan, Sijunjung, Dharmasraya, Solok, Solok Selatan, dan Sawahlunto.
WALHI menyebut kerusakan yang ditimbulkan bukan lagi dalam skala kecil. Lebih dari 10.000 hektare hutan dan lahan dilaporkan mengalami kerusakan akibat aktivitas PETI. Sungai-sungai tercemar, kawasan hulu rusak, daerah aliran sungai berubah, sementara ancaman banjir bandang, galodo, dan longsor semakin sering menghantui masyarakat.
Ironisnya, di tengah kerusakan lingkungan yang terus meluas, aktivitas tambang ilegal di sejumlah lokasi disebut tetap berjalan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik yang selama ini belum terjawab: siapa sebenarnya pihak yang memiliki kekuatan sehingga aktivitas ilegal tersebut dapat terus berlangsung?
Pertanyaan itu semakin menguat setelah dalam sidang Komisi Kode Etik Polri terkait kasus AKP Dadang Iskandar dan penembakan AKP Riyanto Ulil Anshar muncul keterangan mengenai dugaan adanya aliran dana dari aktivitas tambang ilegal kepada oknum aparat.
Bagi WALHI, fakta yang muncul dalam persidangan tersebut tidak boleh berhenti sebagai catatan sidang semata. Dugaan adanya aliran dana dari bisnis tambang ilegal harus diusut hingga ke akar-akarnya untuk mengungkap apakah terdapat jaringan yang selama ini memberikan perlindungan terhadap aktivitas PETI.
Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Barat, Tommy Adam, menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar operator alat berat atau pekerja lapangan yang selama ini kerap menjadi tersangka. Menurutnya, aparat penegak hukum harus berani membongkar aktor-aktor besar yang diduga menikmati keuntungan dari perusakan lingkungan tersebut.
"Publik tidak membutuhkan penangkapan seremonial yang hanya menyentuh pelaku lapangan. Yang ditunggu masyarakat adalah keberanian negara membongkar jaringan, pemodal, cukong, penadah emas ilegal, hingga siapa pun yang diduga membekingi aktivitas tersebut," tegasnya.
WALHI menilai PETI telah berkembang menjadi kejahatan lingkungan yang terorganisir. Sebab, mustahil kerusakan dalam skala ribuan hektare dapat terjadi tanpa adanya rantai pendanaan, distribusi, perlindungan, dan pasar yang menopang aktivitas tersebut.
Karena itu, WALHI mendesak Kapolri untuk turun tangan langsung membentuk tim independen dan melakukan investigasi menyeluruh terhadap seluruh jaringan tambang emas ilegal di Sumatera Barat. Tidak hanya pelaku di lapangan, tetapi juga pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan ekonomi maupun perlindungan dari praktik tersebut.
"Laporan ini adalah ujian bagi keseriusan negara dalam melindungi lingkungan dan menegakkan hukum. Jika jaringan PETI tidak dibongkar sampai ke puncaknya, maka kerusakan alam akan terus berulang dan masyarakat akan terus menjadi korban," ujar WALHI.
Bagi masyarakat Sumatera Barat, persoalan PETI hari ini bukan lagi sekadar soal tambang ilegal. Ini adalah soal keselamatan lingkungan, masa depan generasi mendatang, dan keberanian negara menghadapi jaringan yang selama ini diduga berada di balik perusakan alam yang masif dan sistematis.
(AK)
#Headline #WALHI #PETI #SumateraBarat
