Nanik S Deyang Tantang Tudingan Korupsi BGN: "Saya Tidak Pernah Ikut Pengadaan, Apa yang Mau Dikorupsi?"
AK47, JAKARTA – Gelombang polemik dugaan korupsi di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) semakin memanas. Di tengah sorotan publik terhadap pengelolaan anggaran program strategis pemerintah, Kepala BGN yang baru, Nanik S Deyang, akhirnya buka suara dan melontarkan bantahan keras terhadap berbagai tudingan yang menyeret namanya.
Tak hanya membela diri, Nanik juga secara tegas menyatakan dirinya tidak pernah terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa yang kini menjadi pusat perhatian publik. Ia bahkan mempertanyakan dasar tuduhan yang diarahkan kepadanya.
"Saya tidak pernah ikut pengadaan. Saya tidak pegang uang. Jadi apa yang mau saya korupsi?" tegas Nanik dalam podcast Total Politik, Sabtu (13/6/2026).
Pernyataan itu muncul ketika dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan BGN terus menjadi perbincangan hangat. Lembaga yang mengelola program makan bergizi nasional tersebut kini berada di bawah sorotan tajam masyarakat yang menuntut transparansi atas penggunaan uang negara bernilai triliunan rupiah.
"Saya Masuk Setelah Pengadaan Berjalan"
Nanik menegaskan dirinya baru bergabung ke BGN pada akhir September, sementara proses pengadaan yang kini dipersoalkan disebut berlangsung pada Juni.
Fakta itu, menurutnya, sudah cukup membuktikan bahwa dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan keputusan-keputusan yang kini dipersoalkan.
"Pengadaan berlangsung bulan Juni. Saya masuk akhir September. Saya tidak pernah diajak rapat, tidak pernah dilibatkan, dan tidak tahu prosesnya seperti apa," katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi upaya Nanik untuk memisahkan dirinya dari pusaran dugaan korupsi yang kini membayangi lembaga tersebut.
Bongkar Kondisi Lapangan Lewat Sidak
Salah satu hal yang membuat nama Nanik menjadi perbincangan adalah aksi inspeksi mendadak (sidak) yang beberapa kali dilakukannya.
Namun menurutnya, sidak tersebut justru dilakukan karena ia melihat adanya kesenjangan antara laporan di atas meja dengan kenyataan di lapangan.
Nanik mengaku ingin menunjukkan kondisi sebenarnya kepada pemerintah agar pengambilan kebijakan tidak hanya berdasarkan laporan administratif.
"Saya sidak untuk menunjukkan kenyataan. Jangan sampai negara mengeluarkan anggaran besar tanpa melihat kondisi riil di lapangan. Kalau semuanya dikasih Rp6 juta, negara bisa boncos," ujarnya.
Pernyataan itu memunculkan tafsir bahwa sejak awal terdapat persoalan yang menurutnya perlu diketahui publik dan pengambil keputusan.
Dituding Jadi 'Cepu', Nanik Balik Menyerang
Di tengah ramainya isu dugaan penyimpangan anggaran BGN, muncul tudingan bahwa Nanik merupakan pihak yang membocorkan berbagai persoalan internal kepada publik maupun aparat penegak hukum.
Alih-alih menghindar, Nanik justru menanggapi tudingan tersebut dengan nada menantang.
"Kalau saya dianggap cepu, kalau pun iya, saya cepuin untuk menyelamatkan uang negara. Salahnya di mana?" katanya.
Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa Nanik tidak keberatan jika dianggap sebagai pihak yang membantu mengungkap dugaan penyimpangan selama tujuannya untuk melindungi keuangan negara.
"Seumprit Kucing Pun Saya Tidak Tahu"
Nanik juga mengaku selama berada di BGN dirinya tidak memiliki akses terhadap berbagai keputusan penting yang berkaitan dengan operasional lembaga.
Ia bahkan menggunakan istilah yang cukup keras untuk menggambarkan keterbatasan perannya.
"Rapat soal kaus kaki, motor listrik, petunjuk teknis, keputusan operasional, seumprit kucing pun saya tidak tahu," ujarnya.
Pengakuan ini memunculkan pertanyaan baru mengenai tata kelola internal BGN dan sejauh mana pejabat tertentu memiliki akses terhadap informasi strategis lembaga.
Klaim Tak Pernah Lapor ke Prabowo
Nanik juga membantah spekulasi bahwa dirinya memiliki jalur khusus untuk melaporkan persoalan BGN kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, sejak diangkat menjadi wakil kepala, ia justru hampir tidak pernah bertemu langsung dengan Presiden.
"Sejak saya diangkat jadi wakil, saya rasa belum pernah bertemu Presiden. Kalau pernah, itu pun urusan becak listrik," ungkapnya.
Meski demikian, ia mengaku pernah menyampaikan secara umum kepada Presiden bahwa praktik korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia.
"Saya cuma bilang, 'Waduh berat Pak, masih banyak yang korup-korup'," katanya.
Publik Menunggu Siapa yang Bertanggung Jawab
Pernyataan Nanik S Deyang kini menambah babak baru dalam polemik yang membelit Badan Gizi Nasional.
Di satu sisi, ia menegaskan tidak terlibat dalam pengadaan maupun pengelolaan anggaran. Namun di sisi lain, pengakuannya mengenai minimnya akses informasi, sidak lapangan, hingga pernyataan soal penyelamatan uang negara memunculkan pertanyaan yang lebih besar.
Jika benar dirinya tidak mengetahui proses pengadaan dan tidak memegang anggaran, lalu siapa pihak yang bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang kini dipersoalkan?
Pertanyaan itulah yang kini menunggu jawaban dari proses hukum dan audit yang sedang berjalan. Di tengah besarnya dana publik yang dikelola BGN untuk program strategis nasional, masyarakat menuntut satu hal: siapa yang harus bertanggung jawab jika benar terjadi penyimpangan uang negara.
(AK)
#Headline #BadanGiziNasional #Korupsi #Nasional
