MK Kejar Putusan Gugatan MBG, Nasib Anggaran Pendidikan Dipertaruhkan
AK47 Jakarta – Nasib Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah kini memasuki babak penentuan. Mahkamah Konstitusi (MK) bergerak cepat dan menargetkan putusan gugatan terkait program tersebut sudah keluar pada Juli 2026.
Langkah percepatan ini bukan tanpa alasan. MK menilai polemik yang berkembang harus segera mendapatkan kepastian hukum agar tidak berlarut-larut dan kehilangan relevansinya di tengah pelaksanaan APBN 2026 yang sudah berjalan.
Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, bahkan secara tegas membatasi jumlah ahli yang akan dihadirkan pemerintah dan DPR RI pada sidang lanjutan pekan depan.
Persidangan yang digelar di Gedung MK, Jakarta, Senin (15/6/2026), memperlihatkan keseriusan para hakim konstitusi untuk menuntaskan perkara yang tengah menjadi sorotan nasional tersebut.
"Kami akan menyelesaikan permohonan ini paling lambat akhir bulan ini. Bulan depan seharusnya perkara ini sudah bisa diputus," tegas Suhartoyo.
Pertaruhan Besar: Program Unggulan atau Anggaran Pendidikan?
Perkara ini bukan sekadar gugatan biasa.
Yang sedang diperdebatkan adalah keputusan pemerintah memasukkan Program Makan Bergizi Gratis ke dalam alokasi anggaran pendidikan nasional.
Para pemohon menilai kebijakan tersebut berpotensi menggerus tujuan utama anggaran pendidikan yang selama ini dijamin konstitusi.
Mereka mempertanyakan apakah dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas sekolah, guru, sarana belajar, riset, dan beasiswa, kini justru dialihkan untuk membiayai program makan gratis.
Inilah yang kemudian memicu gelombang gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Suhartoyo Potong Permintaan Pemerintah
Suasana persidangan sempat diwarnai perdebatan ketika pemerintah berencana menghadirkan lebih dari tiga ahli.
Direktur Litigasi dan Nonlitigasi Kementerian Hukum, Zulmansyah, menyampaikan bahwa pemerintah ingin menghadirkan dua ahli untuk masing-masing perkara yang sedang diperiksa.
Artinya, total ada enam ahli yang akan memberikan keterangan.
Namun Suhartoyo langsung menghentikan usulan tersebut.
"Jangan, waktunya, Pak," kata Suhartoyo.
Pemerintah sempat mencoba menawar.
"Empat ahli, Yang Mulia?" tanya Zulmansyah.
Namun jawaban Suhartoyo singkat dan tegas.
"Tiga, sama seperti DPR."
Keputusan itu menandai bahwa MK tidak ingin persidangan berlarut-larut.
Sidang Dipercepat, Putusan Dikebut
Mahkamah Konstitusi bahkan menjadwalkan sidang lanjutan lebih pagi dari biasanya.
Jika umumnya sidang dimulai pukul 10.30 WIB, kali ini sidang akan digelar pada Selasa, 23 Juni 2026 pukul 08.30 WIB dan berpotensi berlangsung hingga siang hari.
Percepatan ini menunjukkan satu pesan yang jelas: MK ingin segera memberikan kepastian hukum.
Sebab, semakin lama proses berjalan, semakin besar risiko polemik ini kehilangan momentum, sementara implementasi anggaran negara terus berjalan.
Puluhan Gugatan Menumpuk
Besarnya perhatian publik juga terlihat dari banyaknya permohonan yang masuk ke MK.
Perkara nomor 40 dan 55 tercatat memiliki delapan gugatan serupa.
Sementara perkara nomor 52 memiliki 36 permohonan yang substansinya hampir sama.
Artinya, terdapat puluhan kelompok masyarakat yang ikut mempertanyakan legalitas kebijakan tersebut.
Sejak Februari 2026, perkara ini telah melewati empat tahapan persidangan dengan menghadirkan DPR, pemerintah, pihak terkait, hingga para ahli.
Kini, seluruh mata tertuju pada sidang 23 Juni mendatang.
Putusan yang Bisa Mengubah Peta Kebijakan Nasional
Perkara ini berpotensi menjadi salah satu putusan paling penting pada 2026.
Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya nasib Program Makan Bergizi Gratis, tetapi juga batasan penggunaan anggaran pendidikan di Indonesia.
Jika MK mengabulkan permohonan para pemohon, pemerintah bisa dipaksa mengubah skema pembiayaan MBG dan mencari sumber anggaran di luar pos pendidikan.
Sebaliknya, jika gugatan ditolak, maka kebijakan tersebut akan semakin kuat secara hukum.
Apapun hasilnya nanti, putusan MK dipastikan akan menjadi penentu arah kebijakan pendidikan dan salah satu penentu masa depan Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia.
(AK)
#Headline #Nasional #MahkamahKonstitusi
