AK47, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mulai melempar sinyal keras kepada elite pemerintahan: saat krisis global mengancam, pejabat negara juga harus siap ikut berkorban. Salah satu opsi yang kini diminta untuk dikaji adalah pemotongan gaji menteri hingga anggota DPR sebagai bagian dari langkah penghematan nasional.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026). Ia mengingatkan para menterinya agar tidak merasa terlalu aman di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengguncang ekonomi dan energi dunia.
“Kita tidak bisa merasa aman lalu tidak melakukan apa-apa. Kita harus mulai berpikir bagaimana menghemat, terutama konsumsi BBM,” tegas Prabowo.
Dalam rapat tersebut, Prabowo mencontohkan langkah drastis yang diambil pemerintah Pakistan untuk menghadapi dampak konflik Timur Tengah. Negara itu bahkan memperlakukan situasi global sebagai kondisi darurat layaknya masa pandemi.
Pakistan menerapkan kebijakan ekstrem: 50 persen pegawai bekerja dari rumah, hari kerja dipangkas menjadi empat hari, hingga pemotongan gaji anggota parlemen sebesar 25 persen. Bahkan anggota kabinet di negara tersebut disebut rela tidak menerima gaji demi mengumpulkan dana bagi kelompok masyarakat paling rentan.
“Mereka mengurangi gaji anggota kabinet dan anggota DPR. Semua penghematan itu dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling lemah,” kata Prabowo.
Tak berhenti di sana, Pakistan juga memotong penggunaan BBM pemerintah hingga 50 persen dan mewajibkan sebagian besar kendaraan dinas tidak digunakan. Belanja barang-barang pemerintah seperti AC, kendaraan, hingga perabot kantor dihentikan tanpa batas waktu.
Agenda perjalanan luar negeri pejabat pun dipangkas, pesta dan seremoni pemerintah ditekan, sementara kegiatan pendidikan tinggi dialihkan secara daring.
Bagi Prabowo, langkah-langkah keras itu menjadi alarm bahwa negara harus siap melakukan penghematan besar jika krisis global semakin memburuk.
“Ini hanya contoh. Tapi kita juga harus mengkaji langkah-langkah seperti ini,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Indonesia memang diproyeksikan tetap kuat dalam beberapa tahun ke depan. Namun menurutnya, kekuatan itu hanya bisa dijaga jika pemerintah disiplin mengendalikan belanja dan konsumsi energi.
“Saya percaya dua atau tiga tahun kita akan sangat kuat. Tapi tetap kita harus hemat. Kita harus menjaga agar defisit tidak bertambah, bahkan kalau bisa kita tidak punya defisit,” kata Prabowo.
Wacana ini sekaligus membuka kemungkinan kebijakan penghematan yang tidak hanya menyasar masyarakat, tetapi juga menyentuh kantong para pejabat tinggi negara. Jika benar diterapkan, langkah tersebut bisa menjadi ujian serius bagi komitmen elite politik untuk ikut menanggung beban krisis bersama rakyat.
(AK)
#Nasional #Headline
