 |
| Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin siap membasmi seluruh praktik ilegal yang ada di Indonesia. |
D'On, Bogor – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin melemparkan peringatan keras yang mengguncang elite politik, aparat, dan dunia usaha. Ia secara terbuka menyebut tambang ilegal, kolusi aparat, dan korporasi rakus sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan Indonesia ancaman yang dinilainya lebih berbahaya daripada serangan militer asing.
Pernyataan eksplosif itu disampaikan Sjafrie dalam forum retret Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Pertahanan, Cibodas, Rumpin, Kabupaten Bogor, Sabtu (31/1/2026).
Di hadapan para wartawan, Sjafrie tanpa basa-basi mengaitkan bencana ekologis di Aceh dan Sumatera dengan ulah aktor-aktor tambang ilegal yang selama ini diduga “kebal hukum”.
“Bencana di Aceh dan Sumatra itu bukan takdir. Itu karena tangan-tangan orang yang ilegal,” kata Sjafrie, menohok.
Ia menegaskan, pemerintah tidak akan lagi berkompromi, bahkan jika praktik haram itu melibatkan oknum TNI, Polri, atau pejabat negara.
“Mau dia tentara, mau dia polisi, kita tertibkan. Tidak ada lagi yang kebal,” tegasnya.
Tambang Ilegal: Kejahatan Terorganisir yang Dilindungi?
Pernyataan ini menjadi sorotan karena secara implisit membuka tabir kejahatan pertambangan terorganisir yang selama bertahun-tahun dituding melibatkan perlindungan aparat dan jaringan kekuasaan.
Sjafrie menyebut, kerusakan lingkungan yang berujung banjir bandang, longsor, dan kehancuran wilayah bukanlah kecelakaan alam, melainkan hasil pembiaran sistemik.
Penertiban tambang ilegal, kata dia, bukan sekadar penegakan hukum lingkungan, melainkan operasi penyelamatan negara.
“Ini soal kedaulatan. Kalau kita biarkan, kita sedang menyerahkan wilayah dan masa depan bangsa,” ujarnya.
Kekayaan Alam: Dijarah dari Zaman Kolonial hingga Era Reformasi
Sjafrie mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam luar biasa, membentang di wilayah sekitar tujuh juta kilometer persegi. Kekayaan inilah yang sejak ratusan tahun lalu menjadi alasan bangsa asing datang dan bertahan menjajah Indonesia.
“Bangsa Eropa datang ke sini bukan karena belas kasihan, tapi karena kekayaan alam kita. Dan sejarah itu sedang berulang dengan cara yang lebih halus,” katanya.
Ia menuding, pasca reformasi, pengawasan negara melemah, membuka ruang bagi penyelundupan sumber daya alam dan kerja sama gelap dengan pihak asing. Kekayaan nasional, menurutnya, kembali mengalir keluar negeri, bukan lewat penjajahan bersenjata, tetapi melalui kontrak, izin, dan praktik ilegal yang disamarkan legal.
Ancaman Ekonomi: Korporasi, Birokrasi, dan BUMN Disorot
Lebih jauh, Sjafrie menyebut ancaman terbesar Indonesia hari ini adalah ancaman ekonomi, bukan perang konvensional. Ia mengkritik keras praktik korporasi yang tampil legal di atas kertas, namun dalam praktiknya merampok negara.
“Ada pengusaha yang tampil legal, tapi tindakannya ilegal. Korporasi tidak taat azas. Birokrasi tidak taat azas. Bahkan BUMN tidak taat azas. Kalau ini dibiarkan, negara hancur dari dalam,” ujarnya.
Ia membeberkan angka mencengangkan: kebocoran ekonomi nasional mencapai sekitar 150 miliar dolar AS. Sementara itu, dana perbankan Himbara yang digelontorkan ke pengusaha mencapai Rp 5.770 triliun, namun hasilnya tidak sebanding dengan manfaat bagi rakyat dan negara.
Angka-angka itu memperkuat dugaan bahwa sebagian besar kekayaan nasional tidak pernah benar-benar kembali ke rakyat, melainkan berhenti di kantong segelintir elite.
“Ini Perang Ekonomi, dan Kita Harus Memihak Negara”
Menhan Sjafrie menegaskan bahwa menghadapi situasi ini, negara tidak boleh ragu. Ia menyerukan bela negara dalam arti yang paling nyata: melawan perampokan ekonomi dan pengkhianatan terhadap sumber daya nasional.
“Kita wajib membela negara kita yang sedang dalam ancaman ekonomi. Ini bukan pilihan, ini kewajiban,” tegasnya.
Pernyataan Sjafrie membuka babak baru dalam wacana penertiban tambang ilegal dan kejahatan ekonomi. Namun publik kini menunggu satu hal krusial:
apakah pernyataan keras ini akan benar-benar menumbangkan jaringan tambang ilegal dan elite yang selama ini tak tersentuh hukum atau justru berhenti sebagai retorika?
(AK)
#Nasional #TambangIlegal
