AK47, Swiss - Piala Dunia 2026 yang digadang-gadang sebagai pesta sepak bola terbesar sepanjang sejarah kini menghadapi ancaman serius: boikot suporter internasional. Ancaman itu datang bukan dari kelompok pinggiran, melainkan dari tokoh yang pernah memimpin FIFA selama hampir dua dekade, Sepp Blatter.
Blatter secara terbuka mendukung seruan boikot Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, menyusul meningkatnya kekhawatiran atas keamanan publik, represivitas aparat, dan iklim politik yang kian keras di negara tuan rumah utama turnamen tersebut.
“Mark Pieth benar untuk mempertanyakan Piala Dunia ini,” kata Blatter kepada The Guardian, Selasa (27/1/2026).
Pernyataan ini bukan sekadar kritik personal, melainkan tamparan keras terhadap FIFA yang terus mempromosikan turnamen ini sebagai simbol inklusivitas dan persatuan global.
Amerika Serikat di Bawah Sorotan Dunia
Seruan boikot ini dipicu oleh serangkaian insiden kekerasan domestik yang melibatkan aparat negara Amerika Serikat. Mark Pieth, pengacara antikorupsi Swiss dan mantan penasihat independen FIFA, menyebut pembunuhan demonstran Renee Good oleh agen imigrasi AS di Minneapolis sebagai bukti nyata bahwa situasi keamanan di AS tidak kondusif bagi jutaan suporter asing.
Kematian warga AS lainnya, Alex Pretti, pada akhir pekan lalu semakin memperkuat narasi bahwa kekerasan aparat bukan insiden terisolasi, melainkan bagian dari pola yang mengkhawatirkan.
“Apa yang kita lihat di Amerika Serikat adalah marginalisasi lawan politik dan penyalahgunaan kekuasaan oleh layanan imigrasi,” ujar Pieth kepada Tages-Anzeiger.
Peringatan Terbuka: Suporter Bisa Jadi Target
Berbeda dari kritik diplomatis yang biasa terdengar menjelang turnamen besar, Pieth melontarkan peringatan terbuka dan keras kepada para penggemar sepak bola dunia.
“Hindari Amerika Serikat. Anda akan mendapat tontonan yang lebih baik di televisi,” katanya.
Ia menilai bahwa suporter asing berpotensi diperlakukan sebagai ancaman keamanan, bukan tamu, di tengah iklim politik yang mengedepankan penindakan ketimbang perlindungan.
Lebih jauh, Pieth menyoroti risiko deportasi sewenang-wenang, pemeriksaan imigrasi agresif, dan minimnya perlindungan hukum bagi warga asing sebuah skenario yang bertolak belakang dengan semangat Piala Dunia sebagai ajang lintas budaya.
FIFA dan Standar Ganda Hak Asasi Manusia
Dukungan Blatter terhadap seruan boikot ini membuka kembali luka lama FIFA terkait standar ganda dalam isu hak asasi manusia. FIFA sebelumnya mengklaim telah belajar dari kontroversi Piala Dunia Qatar 2022, namun kini justru memilih diam saat negara demokrasi Barat disorot karena pelanggaran serupa.
Keheningan FIFA menimbulkan pertanyaan besar:
apakah prinsip “hak asasi dan keamanan” hanya berlaku selektif, tergantung kekuatan politik dan ekonomi tuan rumah?
Bayang-Bayang Politik dan Kedekatan Infantino–Trump
Piala Dunia 2026 juga tak bisa dilepaskan dari konteks politik. Presiden FIFA saat ini, Gianni Infantino, diketahui memiliki hubungan dekat dengan Donald Trump, figur yang kebijakan imigrasinya selama menjabat Presiden AS menuai kritik luas dari komunitas internasional.
Kedekatan ini menimbulkan kecurigaan bahwa FIFA terlalu kompromistis terhadap Amerika Serikat, meski tanda-tanda bahaya terhadap keselamatan suporter semakin jelas.
Ironi dari Seorang Mantan Presiden FIFA
Ironisnya, kritik paling keras terhadap FIFA justru datang dari Sepp Blatter, sosok yang sendiri lengser akibat skandal besar pada 2015. Namun, fakta bahwa Blatter dan Michel Platini telah dibebaskan secara hukum dari tuduhan pembayaran ilegal membuat suaranya kembali memiliki bobot politik.
Kini, Blatter menempatkan dirinya sebagai pengkritik sistem yang pernah ia pimpin, sebuah posisi yang mungkin kontradiktif, tetapi sulit diabaikan.
Piala Dunia di Persimpangan Jalan
Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli, dengan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai tuan rumah. Namun, jika kekhawatiran ini terus diabaikan, turnamen tersebut berisiko berubah dari festival sepak bola global menjadi simbol kegagalan FIFA menjaga nilai-nilai dasarnya.
Pertanyaannya kini bukan lagi soal stadion megah atau format 48 tim, melainkan:
apakah FIFA berani menempatkan keselamatan manusia di atas kepentingan politik dan bisnis?
Jika tidak, maka seruan boikot ini bisa menjadi awal dari krisis legitimasi terbesar Piala Dunia sepanjang sejarah modern sepak bola.
(AK)
#Sepakbola #Olahraga #PialaDunia
