Jokowi
AK47, Solo - Nama Joko Widodo (Jokowi) kembali berada di pusat pusaran kasus besar. Di tengah penyidikan dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan 2023–2024 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Presiden ke-7 RI itu akhirnya angkat suara. Pesannya singkat, tegas, dan tanpa kompromi: tidak pernah ada perintah, arahan, ataupun kebijakan dari dirinya yang mengarah pada korupsi.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi dari kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jumat (30/1/2026), menyusul derasnya spekulasi publik yang kembali menyeret namanya ke jantung perkara. Jokowi tidak menampik satu fakta politik: setiap skandal yang melibatkan menteri di era pemerintahannya hampir selalu berujung pada satu nama presiden.
“Di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya. Karena apa pun program kerja menteri, pasti dari kebijakan presiden, dari arahan presiden, dari perintah presiden,” kata Jokowi.
Namun, di titik itulah Jokowi menarik garis merah yang menurutnya tidak boleh dilanggar. Ia mengklaim bahwa meski kebijakan berasal dari presiden, tidak satu pun perintahnya pernah mengarah pada praktik korupsi, termasuk dalam urusan sensitif dan sakral seperti kuota haji.
“Tidak ada perintah untuk korupsi. Tidak ada arahan untuk korupsi. Tidak ada. Itu saya tegaskan,” ujarnya.
Pernyataan ini menjadi penyangkalan langsung terhadap narasi yang berkembang di ruang publik bahwa kebijakan kuota haji tambahan membuka celah permainan elite. Jokowi mengakui kuota haji memang bagian dari kebijakan presiden, tetapi menolak keras jika kebijakan itu ditarik menjadi dalih kejahatan hukum.
Pertemuan Jokowi–MBS Jadi Sorotan, KPK Masuk Lebih Dalam
Kasus ini mencuat lebih panas setelah KPK memeriksa mantan Menpora Dito Ariotedjo sebagai saksi, Jumat (23/1/2026). Pemeriksaan itu mengarah pada pertemuan tingkat tinggi Jokowi dengan Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), pada Oktober 2023 sebuah pertemuan yang kini disorot dari berbagai sudut.
Dito, yang hadir langsung dalam kunjungan kenegaraan tersebut, membantah keras bahwa pertemuan Jokowi–MBS secara khusus membahas kuota haji tambahan. Ia menyebut pertemuan itu sebagai agenda bilateral strategis berskala besar, bukan transaksi satu isu.
Menurut Dito, pembicaraan antara Jokowi dan MBS mencakup berbagai kepentingan nasional, sehingga melibatkan banyak menteri. Salah satu agenda yang dibahas secara terbuka adalah dukungan Indonesia terhadap Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034.
“Itu pertemuan resmi, banyak isu strategis. Bukan cuma satu topik,” ujar Dito.
Ia juga mengungkap bahwa setelah agenda makan siang, MBS menawarkan berbagai bentuk kerja sama dan bantuan kepada Indonesia, termasuk pembahasan umum soal peningkatan pelayanan haji sebuah konteks yang kini menjadi sorotan hukum.
“Ada pembicaraan soal apa yang bisa dibantu Arab Saudi untuk Indonesia. Termasuk pelayanan haji, tapi sifatnya umum,” kata Dito.
Ibadah, Kekuasaan, dan Ujian Integritas Negara
Meski bantahan demi bantahan disampaikan, KPK belum menghentikan langkahnya. Lembaga antirasuah itu terus menelusuri alur kebijakan, komunikasi antarpejabat, serta mekanisme distribusi kuota haji tambahan, untuk memastikan apakah ada penyimpangan hukum dan siapa yang harus bertanggung jawab.
Kasus ini bukan sekadar perkara administrasi. Ia menyentuh urat nadi kepercayaan publik, karena menyangkut ibadah haji ritual suci yang melibatkan jutaan umat Islam Indonesia dan dana negara dalam jumlah besar.
Di titik ini, pernyataan Jokowi menjadi pembelaan politik sekaligus pertaruhan warisan kekuasaan. Namun satu hal tak berubah: klarifikasi politik tidak otomatis menghentikan proses hukum.
Jawaban akhir atas kasus ini tidak ditentukan oleh podium atau pernyataan pers, melainkan oleh bukti, penyidikan, dan keberanian penegak hukum.
(AK)
#KorupsiKuotaHaji #Jokowi #Nasional
