 |
| Tertunduk di Hadapan Majelis Etik, Irjen Ahrie Sonta Dipecat! Dugaan Penyadapan Nomor Prabowo Jadi Sorotan |
AK47, Jakarta - Perjalanan panjang karier seorang perwira tinggi Polri yang pernah berada di lingkaran strategis kekuasaan kini menghadapi titik paling menentukan. Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution harus menerima kenyataan pahit setelah Majelis Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap dirinya.
Momen tersebut menjadi penanda berakhirnya perjalanan Ahrie sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, setidaknya berdasarkan putusan sidang etik yang digelar di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Persidangan yang berlangsung sekitar 10 jam itu menyita perhatian publik. Bukan semata karena sosok Ahrie merupakan perwira tinggi berpangkat jenderal bintang dua, tetapi juga karena perkara yang menjeratnya berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rekaman video yang diterima awak media, Ahrie terlihat duduk di hadapan lima anggota majelis komisi. Kepalanya tampak tertunduk sembari memegang sejumlah lembaran kertas dan mendengarkan jalannya persidangan.
Suasana persidangan tersebut menjadi gambaran dramatis dari perjalanan seorang perwira yang sebelumnya memiliki rekam jejak karier menonjol, tetapi kini harus menghadapi sanksi etik paling berat dalam institusi kepolisian.
Sidang Tertutup Berlangsung 10 Jam, Majelis Jatuhkan Sanksi PTDH
Sidang KKEP terhadap Ahrie Sonta berlangsung sejak Selasa pagi hingga malam hari. Proses pemeriksaan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan berakhir pada pukul 20.10 WIB.
Persidangan dipimpin Komjen Pol. Rudy Darmoko selaku ketua komisi, didampingi Irjen Pol. Roma Hutajulu sebagai wakil ketua.
Sementara tiga anggota majelis lainnya adalah Irjen Pol. M. Zulkarnain, Irjen Pol. Jayadi, dan Irjen Pol. Rahmat Setyadi.
Karena persidangan digelar secara tertutup, awak media tidak dapat menyaksikan secara langsung seluruh proses pemeriksaan maupun argumentasi yang disampaikan dalam forum tersebut.
Namun, hasil akhirnya diumumkan melalui keterangan resmi Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir. Majelis menyatakan Ahrie terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri dan menjatuhkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.
Selain pemecatan, Ahrie juga dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya merupakan perbuatan tercela.
Keputusan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa jabatan, pangkat, dan kedudukan seorang anggota kepolisian tidak serta-merta membebaskannya dari pemeriksaan ketika muncul dugaan pelanggaran aturan internal.
Dugaan Penyadapan Presiden Jadi Pangkal Perkara
Kasus yang menyeret nama Ahrie Sonta berawal dari dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pihak lainnya.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan penyidik, Ahrie diduga menggunakan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri ketika menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasi Nasional (Kabagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Akses terhadap perangkat tersebut diduga digunakan untuk melakukan penyadapan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum.
Perkara ini menjadi perhatian serius karena menyangkut penggunaan fasilitas teknologi kepolisian yang semestinya digunakan berdasarkan kewenangan, kepentingan penegakan hukum, serta mekanisme yang telah ditetapkan.
Apabila kewenangan tersebut digunakan di luar ketentuan, persoalannya bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan menyangkut prinsip perlindungan privasi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Dalam perkara ini, Ahrie ditetapkan sebagai salah satu tersangka bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya.
Meski demikian, proses etik dan proses pidana merupakan dua mekanisme hukum berbeda. Putusan etik terhadap Ahrie tidak dengan sendirinya menggantikan proses pembuktian pidana yang harus berjalan sesuai ketentuan hukum.
Polri Tegaskan Tidak Ada Impunitas
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa penegakan Kode Etik Profesi Polri dilakukan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, prosedural, dan proporsional.
Menurutnya, setiap anggota Polri memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas berdasarkan aturan hukum, standar operasional prosedur, serta kode etik profesi.
Polri, kata Johnny, tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh personel, termasuk apabila dugaan pelanggaran tersebut melibatkan pejabat dengan jabatan strategis.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada perlakuan istimewa terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara penyadapan ilegal tersebut.
Pernyataan itu menjadi penting karena kasus ini menyentuh persoalan mendasar dalam reformasi kepolisian, yakni bagaimana memastikan pengawasan dan penegakan disiplin berlaku sama bagi seluruh anggota tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.
Semangat yang disampaikan Polri adalah Bersih ke Dalam, yakni membangun kepercayaan masyarakat melalui integritas setiap personel dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
Dari Perwira Berprestasi hingga Lingkaran Strategis Kekuasaan
Sebelum terseret perkara ini, Ahrie Sonta dikenal sebagai salah satu perwira Polri dengan perjalanan karier yang cukup menonjol.
Lahir di Bandung pada 1981, Ahrie merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2002. Sepanjang pengabdiannya, ia banyak berkecimpung dalam bidang reserse dan pernah menempati sejumlah posisi strategis.
Kariernya semakin dikenal ketika dipercaya menjadi Sekretaris Pribadi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Pengalaman tersebut kemudian mengantarkannya masuk dalam lingkaran penugasan strategis sebagai salah satu ajudan Presiden Prabowo Subianto pada 2024.
Pada Oktober 2025, Ahrie menjabat sebagai Penyelidik Pengamanan Internal Utama Tingkat II di Divisi Propam Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal.
Pangkatnya kemudian meningkat menjadi Inspektur Jenderal.
Puncak perjalanan kariernya terjadi pada 2 Oktober 2026 ketika ia dipercaya menjabat Kepala Divisi Hukum Polri melalui surat telegram Kapolri.
Namun, jabatan tersebut hanya sempat diembannya sekitar satu bulan sebelum perkara dugaan penyadapan ilegal menyeret namanya.
Perubahan situasi yang begitu cepat menjadikan perkara ini sebagai salah satu ujian berat dalam perjalanan karier seorang perwira tinggi kepolisian.
Ahrie Ajukan Banding, Perjuangan Hukum Belum Berakhir
Meski telah dijatuhi sanksi PTDH, Ahrie Sonta masih menggunakan haknya untuk mengajukan banding.
Johnny Eddizon Isir membenarkan bahwa Ahrie telah menyatakan banding terhadap putusan majelis KKEP.
Dengan adanya pengajuan tersebut, keputusan sidang etik masih dapat diperiksa melalui mekanisme komisi banding sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah banding ini menjadi babak lanjutan dalam proses etik yang dihadapi Ahrie. Hasil pemeriksaan pada tingkat banding nantinya akan menentukan perkembangan lebih lanjut atas putusan yang telah dijatuhkan.
Di sisi lain, proses hukum pidana terkait dugaan penyadapan ilegal juga harus tetap berjalan secara terpisah dan mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
Ujian Besar bagi Integritas dan Kepercayaan Publik terhadap Polri
Kasus Ahrie Sonta tidak hanya menyangkut nasib seorang perwira tinggi. Perkara ini juga membawa pertanyaan lebih luas mengenai pengawasan terhadap penggunaan kewenangan dan teknologi di tubuh kepolisian.
Di tengah perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat, kewenangan mengakses informasi dan perangkat elektronik harus ditempatkan dalam koridor hukum yang ketat.
Masyarakat tentu berharap institusi kepolisian mampu menjamin bahwa setiap kewenangan dijalankan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Terlebih, apabila perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan fasilitas negara untuk mengakses komunikasi pribadi tanpa prosedur yang sah.
Kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui pernyataan dan slogan kelembagaan. Kepercayaan harus dibuktikan melalui tindakan nyata, konsistensi penegakan aturan, serta keberanian melakukan evaluasi internal.
Putusan PTDH terhadap Ahrie menjadi salah satu keputusan penting dalam proses penegakan etik Polri. Namun, perhatian publik tentu tidak berhenti pada satu nama.
Masyarakat masih menunggu bagaimana keseluruhan perkara ini dituntaskan, bagaimana pertanggungjawaban setiap pihak yang terlibat dibuktikan, dan bagaimana institusi memastikan kejadian serupa tidak terulang.
Satu hal menjadi jelas: pangkat tinggi tidak boleh menjadi pelindung dari pemeriksaan, dan kewenangan besar harus selalu disertai tanggung jawab yang besar pula.
(AK)
#Polri #PenyadapanPresiden #Nasional #Hukum Headline
