DPR Panggil Kapolri, Dalang Dugaan Penyadapan Presiden Diburu: Empat Perwira Polri Terseret, Publik Menanti Kebenaran
AK47, Jakarta - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak yang semakin serius. Bukan sekadar persoalan pelanggaran prosedur pengawasan komunikasi, perkara ini kini menjadi ujian besar bagi penegakan hukum, integritas institusi kepolisian, serta perlindungan keamanan negara.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Komisi III memastikan akan memanggil Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja pada Kamis, 12 November 2026. Pertemuan tersebut secara khusus dijadwalkan untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan penyidikan sekaligus mengungkap siapa pihak yang berada di balik dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara dan sejumlah tokoh penting lainnya.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa rapat tersebut tidak boleh berhenti pada pembahasan administratif maupun perkembangan penetapan tersangka. DPR ingin mendapatkan penjelasan menyeluruh mengenai aktor yang diduga mengendalikan aktivitas penyadapan, bagaimana mekanismenya berjalan, serta apa motif di balik tindakan tersebut.
"Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut," kata Habiburokhman, Minggu (8/11/2026).
Rapat tersebut akan dipimpin langsung oleh Habiburokhman bersama para wakil ketua Komisi III, yakni Rano Alfath, Dede Indra Permana, Ahmad Sahroni, serta Ketua MKD Nazarudin Dek Gam.
Menurut Habiburokhman, DPR akan mengawal penanganan perkara hingga seluruh fakta terungkap. Tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlindungan hukum apabila terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.
Empat Perwira Polri Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Perhatian publik terhadap perkara ini semakin besar setelah Bareskrim Polri menetapkan empat perwira Polri sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Slamet Uliandi (SU).
Penetapan tersangka tersebut menjadi perkembangan penting karena perkara yang semula berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal kini turut menyoroti dugaan akses ilegal serta penghapusan data elektronik.
Dalam perkembangan penyidikan yang diberitakan Liputan6.com, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Suhermanto, menjelaskan bahwa Slamet Uliandi diduga memiliki posisi sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri.
Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010–2019.
Penyidik mengungkap dugaan adanya mekanisme persetujuan dalam aktivitas provisioning atau penyadapan. Kepala Bagian Monitoring disebut harus memperoleh persetujuan dari pihak yang memiliki kewenangan sebelum aktivitas tersebut dilakukan.
Dalam keterangannya, penyidik juga mengungkap bahwa pada awal Oktober 2026, tersangka AS diduga meminta persetujuan kepada SU untuk menghapus file hasil penyadapan. Permintaan tersebut disebut mendapatkan persetujuan.
Temuan ini menjadi salah satu bagian penting yang perlu didalami lebih lanjut oleh penyidik, terutama untuk memastikan bagaimana aktivitas tersebut berlangsung, siapa yang memberikan perintah, serta apakah tindakan yang dilakukan memiliki dasar hukum.
Hingga perkembangan yang diberitakan pada 8 November 2026, tiga tersangka telah menjalani penahanan, sedangkan SU belum dapat ditahan karena dilaporkan masih menjalani pemulihan akibat kondisi kesehatan pascastroke.
Bukan Hanya Penyadapan, Penghapusan Data Elektronik Ikut Disorot
Salah satu aspek paling krusial dalam perkara ini adalah dugaan penghapusan data elektronik.
Dalam penanganan perkara yang melibatkan informasi komunikasi pejabat negara, keberadaan data elektronik memiliki nilai penting sebagai alat bukti. Karena itu, dugaan penghapusan file hasil penyadapan menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya upaya menghilangkan atau mengaburkan jejak aktivitas yang sedang diselidiki.
Penyidik perlu memastikan asal-usul data, siapa yang memiliki akses, bagaimana proses pengelolaannya, dan apakah penghapusan tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah.
Pertanyaan lainnya adalah apakah aktivitas penyadapan itu dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum yang memiliki dasar undang-undang atau justru dilakukan di luar prosedur yang dibenarkan.
Perbedaan tersebut sangat mendasar. Sebab, penyadapan bukan tindakan yang dapat dilakukan secara bebas oleh siapa pun, termasuk aparat penegak hukum. Setiap tindakan harus memiliki landasan kewenangan, tujuan yang sah, dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Presiden Perintahkan Penanganan Secara Transparan
Keseriusan perkara ini juga terlihat dari perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden telah memberikan arahan kepada Kapolri agar kasus tersebut ditangani secara objektif, profesional, dan transparan tanpa ada informasi yang sengaja ditutup-tutupi.
Presiden menginginkan seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pemerintah memandang perkara ini bukan persoalan ringan karena dugaan penyadapan disebut tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, menteri, pimpinan partai politik, hingga tokoh organisasi kemasyarakatan.
Menurut Prasetyo Hadi, informasi yang berkaitan dengan Kepala Negara dan pimpinan negara merupakan informasi sensitif yang dapat berpengaruh terhadap kepentingan serta kedaulatan bangsa apabila disalahgunakan.
Namun, pemerintah juga menyampaikan bahwa motif dan tujuan di balik dugaan penyadapan tersebut belum diketahui secara terperinci karena masih menjadi bagian dari proses penyidikan.
Dengan demikian, pengungkapan motif menjadi salah satu pekerjaan penting yang harus dijawab oleh kepolisian.
DPR Diminta Pastikan Penanganan Tidak Berhenti pada Penetapan Tersangka
Rencana rapat Komisi III DPR bersama Kapolri pada 12 November mendatang dipandang menjadi momentum penting untuk memastikan penanganan perkara berjalan secara menyeluruh.
Publik tentu tidak hanya menunggu siapa yang ditetapkan sebagai tersangka. Lebih dari itu, masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai bagaimana dugaan penyadapan bisa terjadi, siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, siapa yang memberikan persetujuan, serta untuk kepentingan apa aktivitas tersebut dilakukan.
DPR juga memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan terhadap institusi kepolisian agar proses penyidikan berlangsung secara independen dan tidak dipengaruhi kepentingan tertentu.
Habiburokhman menegaskan bahwa sesuai arahan pimpinan DPR, pihaknya akan mengawal penanganan kasus tersebut sampai terungkap sejelas-jelasnya.
Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Ancaman Hukuman dan Konsekuensi Hukum
Dalam perkembangan perkara yang disampaikan Bareskrim, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana.
Di antaranya Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) mengenai akses ilegal, dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara.
Selain itu, terdapat pula penerapan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara, juncto Pasal 20 huruf j KUHP.
Penerapan pasal-pasal tersebut nantinya akan diuji melalui proses peradilan berdasarkan pembuktian dan fakta hukum yang terungkap.
Penting ditegaskan bahwa penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah. Setiap orang tetap memiliki hak atas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Ujian Besar bagi Integritas Institusi Kepolisian
Kasus ini memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekadar persoalan individu maupun jabatan di lingkungan kepolisian.
Ketika aparat yang seharusnya bertugas menjaga keamanan dan menegakkan hukum justru terseret dalam dugaan penyalahgunaan kewenangan, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum ikut dipertaruhkan.
Karena itu, penanganan perkara harus dilakukan secara terbuka, profesional, dan tidak tebang pilih.
Tidak boleh ada perlakuan istimewa berdasarkan pangkat, jabatan, maupun kedekatan dengan kekuasaan. Jika ditemukan bukti keterlibatan, seluruh pihak harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
Sebaliknya, setiap tuduhan juga harus dibuktikan secara objektif agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh kesimpulan prematur.
Kamis 12 November Menjadi Momentum Penting
Rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, kini menjadi salah satu agenda yang paling dinantikan dalam perkembangan kasus ini.
Ada sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu dijawab: siapa sebenarnya pengendali aktivitas penyadapan, apa tujuan pengumpulan informasi tersebut, apakah terdapat pihak lain yang terlibat, dan bagaimana dugaan penghapusan data elektronik bisa terjadi?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan sejauh mana perkara ini dapat diungkap secara terang.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa hukum tetap berdiri di atas semua kepentingan, termasuk ketika perkara menyentuh orang-orang yang pernah menduduki jabatan strategis di institusi negara.
Pada akhirnya, keberhasilan pengungkapan kasus ini tidak cukup diukur dari banyaknya tersangka yang ditetapkan. Ukuran sesungguhnya adalah terbukanya seluruh rangkaian peristiwa, terungkapnya pihak yang bertanggung jawab berdasarkan bukti, serta tegaknya hukum tanpa pandang bulu.
Kasus dugaan penyadapan Presiden kini menjadi ujian serius bagi transparansi, akuntabilitas, dan integritas penegakan hukum di Indonesia.
(AK)
#Headline #PenyadapanPresiden #Polri #Nasional
