Benahi Tata Kelola MBG, BGN Perkuat Pengawasan dengan Dua Mantan Personel KPK
AK47, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memperkuat langkah pembenahan internal dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah menghadirkan dua mantan personel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, manajemen risiko, serta sistem pengawasan program.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan program MBG tidak hanya berjalan dengan cakupan penerima manfaat yang luas, tetapi juga dikelola secara transparan, profesional, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kehadiran dua personel yang memiliki pengalaman di lingkungan lembaga antirasuah tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem pengendalian internal BGN, terutama dalam mengantisipasi berbagai potensi persoalan yang dapat muncul dalam pelaksanaan program berskala nasional tersebut.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyampaikan bahwa penugasan dua personel KPK merupakan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan KPK terkait pembenahan tata kelola pelaksanaan MBG.
Menurutnya, BGN berkomitmen melakukan evaluasi sekaligus menyusun sistem kelembagaan yang lebih baik agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
"Rekomendasi dari KPK akan kami tindak lanjuti sambil terus membenahi dan menyusun tata kelola internal agar ke depan tidak terjadi permasalahan seperti sebelumnya. Hal yang paling utama adalah bagaimana program ini dapat terus berjalan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh penerima manfaat," kata Agustina, Sabtu (7/11/2026).
Ia menjelaskan, kedua personel tersebut akan bergabung dengan BGN melalui mekanisme penugasan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan koordinasi antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan program MBG.
Dua Mantan Personel KPK Tempati Posisi Strategis
Penguatan internal BGN juga mendapat perhatian dari Kepala BGN, Sudaryono. Ia menyambut baik dukungan KPK dalam mendorong terbentuknya sistem pengelolaan program yang lebih berintegritas.
Dua mantan personel KPK yang mendapat penugasan tersebut adalah Mungki Hadipratikno dan Haerudin.
Mungki Hadipratikno, yang sebelumnya pernah menjabat Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, kini menjabat Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II pada Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN.
Sementara itu, Haerudin, yang sebelumnya menjabat Kepala Sekretariat Dewan Pengawas KPK, kini mengemban tugas sebagai Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi pada Kedeputian Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN.
Penempatan keduanya pada posisi strategis tersebut diharapkan dapat memberikan penguatan dari sisi pengawasan wilayah maupun pengelolaan risiko pemenuhan gizi.
Pengalaman keduanya di lingkungan KPK menjadi modal kelembagaan untuk membantu BGN membangun sistem kerja yang lebih terukur, memperkuat mekanisme pengawasan, serta mendorong kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Sudaryono menegaskan, integritas dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan program sebesar MBG.
Menurutnya, program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas harus didukung sistem kelembagaan yang kuat, sumber daya manusia profesional, serta mekanisme pengendalian yang berjalan efektif.
MBG Bukan Sekadar Program Pembagian Makanan
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program pemerintah yang memiliki cakupan pelayanan luas dan melibatkan berbagai unsur dalam pelaksanaannya.
Di balik proses penyediaan makanan bagi penerima manfaat, terdapat rangkaian pekerjaan yang membutuhkan pengelolaan secara cermat, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan bahan pangan, distribusi, pengolahan makanan, pengawasan kualitas, hingga evaluasi pelaksanaan di lapangan.
Besarnya rantai pelaksanaan tersebut membuat tata kelola menjadi salah satu aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan program.
Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan ketika makanan telah sampai kepada penerima manfaat. Pengendalian perlu berjalan sejak tahap perencanaan hingga proses pelaksanaan dan pelaporan.
Setiap tahapan membutuhkan kejelasan prosedur, pembagian tanggung jawab, pencatatan administrasi, serta mekanisme pemeriksaan yang dapat memastikan penggunaan sumber daya sesuai peruntukannya.
Dalam konteks inilah, penguatan pengawasan internal BGN menjadi penting. Sistem yang kuat diharapkan mampu mendeteksi potensi penyimpangan lebih awal, memperbaiki kelemahan prosedur, dan memastikan setiap pelaksana menjalankan tugas sesuai standar.
Transparansi dan Akuntabilitas Menjadi Tantangan
Besarnya perhatian publik terhadap MBG juga membuat aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting.
Masyarakat tidak hanya berkepentingan terhadap keberlangsungan program, tetapi juga berhak mengetahui bagaimana program tersebut dikelola, bagaimana kualitas makanan dijaga, serta bagaimana anggaran dan sumber daya digunakan.
Karena itu, pembenahan tata kelola perlu diwujudkan dalam langkah konkret, bukan berhenti pada perubahan struktur organisasi atau penempatan personel baru.
Penguatan sistem pengawasan perlu diikuti dengan evaluasi berkala, keterbukaan informasi yang memadai, pengelolaan risiko, serta tindak lanjut terhadap setiap temuan dan rekomendasi.
BGN juga perlu memastikan bahwa mekanisme pengawasan mampu menjangkau pelaksanaan program di berbagai wilayah, sehingga standar pelayanan dan pengelolaan tidak hanya berjalan baik di tingkat pusat, tetapi juga diterapkan secara konsisten di lapangan.
Pencegahan Harus Dimulai Sebelum Muncul Persoalan
Kepala BGN Sudaryono menekankan bahwa pencegahan merupakan prinsip penting dalam menjaga integritas pelaksanaan MBG.
BGN menyatakan terbuka terhadap masukan, kajian, serta rekomendasi KPK, termasuk hasil kajian mengenai potensi kerawanan korupsi dalam penyelenggaraan program tersebut.
Langkah pencegahan sejak awal dinilai penting agar persoalan tidak harus menunggu muncul sebelum dilakukan perbaikan.
Dengan dukungan personel yang memiliki pengalaman dalam pengawasan dan pengelolaan risiko, BGN diharapkan dapat memperkuat budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, kehati-hatian, dan tanggung jawab.
Namun, keberhasilan pembenahan tersebut nantinya tetap bergantung pada implementasi di seluruh lini organisasi, konsistensi pengawasan, serta keseriusan menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan.
Menjaga Kepercayaan Publik terhadap Program MBG
Penugasan dua mantan personel KPK ke BGN menjadi salah satu langkah dalam memperkuat fondasi kelembagaan program MBG.
Lebih dari sekadar penempatan sumber daya manusia, langkah tersebut membawa harapan agar pengelolaan program semakin tertata, risiko penyimpangan dapat dicegah, dan pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak hanya dapat diukur dari luasnya jangkauan penerima manfaat atau jumlah makanan yang disalurkan setiap hari.
Kualitas makanan, ketepatan sasaran, efisiensi penggunaan anggaran, keamanan pangan, serta transparansi pengelolaan juga menjadi bagian penting dari keberhasilan program.
Masyarakat tentu berharap program yang membawa misi pemenuhan gizi tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata, terutama bagi anak-anak Indonesia.
Dengan demikian, penguatan pengawasan melalui kolaborasi BGN dan KPK diharapkan menjadi momentum untuk membangun sistem pengelolaan MBG yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Sebab, program sebesar MBG bukan hanya membutuhkan anggaran dan kecepatan pelaksanaan, tetapi juga integritas, pengawasan yang konsisten, serta kepercayaan masyarakat.
(AK)
#Headline #MBG #Nasional #KPK #BGN
