Ilustrasi
AK47, Jakarta - Tanggal 28 Oktober bukan lagi sekadar panggung teater seremoni tempat para pejabat berpidato manis dengan pakaian adat. Di bawah terik matahari Jakarta, Ribuan mahasiswa yang dimotori Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) memilih membakar semangat Sumpah Pemuda di jalanan. Mereka membawa satu pesan tegas: Demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, dan negara harus bertanggung jawab!
Aksi bertajuk Gugatan Pemuda ini mengepung pusat kekuasaan, menelanjangi berbagai kebijakan yang dinilai mencekik rakyat kecil, mematikan nalar pendidikan, hingga merampas ruang hidup warga.
5 Rapor Merah Kebijakan yang Digugat BEM UI
Mahasiswa menembakkan lima tuntutan tajam yang menyasar jantung pembuat kebijakan:
1. Komersialisasi Pendidikan: Stop Jadikan Kampus Ladang Bisnis!
BEM UI mengecam keras melambungnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan komersialisasi status PTN-BH yang mengubah Perguruan Tinggi dari "hak warga negara" menjadi "komoditas mahal". Negara dituduh berlepas tangan dan membiarkan anak-anak bangsa putus kuliah hanya karena tidak mampu membayar harga pendidikan.
Tuntutan: Hapus skema PTN-BH yang neolib, gratiskan/wajarkan biaya UKT, dan jamin 20% anggaran pendidikan benar-benar sampai ke tangan mahasiswa miskin!
2. Adili Pelanggaran HAM: Jangan Pelihara Penjahat Kemanusiaan!
Janji manis penuntasan kasus HAM masa lalu dinilai hanyalah kebohongan politik yang terus diulang tiap pemilu. Dari Tragedi '98, Semanggi, hingga tindak kekerasan berdarah di Papua, negara dinilai aktif memelihara impunitas dan melindung pelakunya.
Tuntutan: Seret seluruh pelanggar HAM berat ke pengadilan yudisial, bukan sekadar kompensasi formalitas! Hentikan militerisasi yang menakut-nakuti rakyat!
3. Peras Buruh Lewat Upah Murah: Cabut Regulatasi Sapu Jagat!
Rezim pengupahan murah dan sistem kerja outsourcing tanpa kepastian dinilai telah merampas masa depan kelas pekerja. Kebijakan turunan UU Cipta Kerja terus menempatkan buruh sebagai "sapi perah" demi memanjakan investor.
Tuntutan: Cabut aturan fleksibilitas tenaga kerja yang mengeksploitasi buruh, berikan upah layak nasional, dan lindungi hak-hak pekerja gig/informal!
4. Proyek Strategis Nasional (PSN): Karpet Merah Investor, Penggusuran Bagi Rakyat!
Label "Demi Pembangunan" dituduh menjadi kedok resmi perampasan tanah adat, pembabatan hutan, dan penggusuran paksa masyarakat lokal. BEM UI menegaskan bahwa PSN sering kali hanya menguntungkan oligarki tambang dan properti.
Tuntutan: Hentikan seluruh PSN bermasalah yang merusak ekosistem, kembalikan hak tanah masyarakat adat, dan cabut izin industri ekstraktif yang destruktif!
5. Pembungkaman Demokrasi: Lawan Teror terhadap Suara Kritis!
Kebebasan berpendapat berada di titik nadir. Maraknya pasal-pasal karet dalam UU ITE dan KUHP baru, dibarengi tindakan intimidasi, doxxing, hingga represi fisik oleh aparat kepolisian saat demonstrasi, membuktikan bahwa kritik dianggap sebagai ancaman bagi penguasa.
Tuntutan: Hapus pasal antikritik, hentikan kriminalisasi aktivis dan jurnalis, serta kembalikan fungsi aparat sebagai pelindung bukan alat pemukul kekuasaan!
"Kami Tidak Sumpah untuk Tunduk!"
Di tengah kepulan asap suar (flare) dan kibaran bendera almamater, aksi ini menyalurkan kemarahan kolektif generasi muda. BEM UI menegaskan bahwa pergerakan hari ini adalah penerus darah reformasi.
"Jika penguasa menggunakan 28 Oktober untuk bersolek dan berpura-pura semuanya baik-baik saja, maka mahasiswa hadir untuk membongkar kebohongan itu. Kami tidak bersumpah untuk tunduk pada kekuasaan yang menindas!" Pernyataan Tajam Orator BEM UI di Atas Mobil Komando.
Ujian Nyata Bagi Penguasa
Langkah BEM UI dan koalisi sipil ini melayangkan alarm keras: Gelombang perlawanan tidak akan surut selama ketidakadilan dipelihara.
Kini, bola panas berada di tangan istana dan parlemen. Apakah mereka akan terus bersembunyi di balik benteng kekuasaan dan mengabaikan jeritan mahasiswa, ataukah bersedia membuka mata sebelum amarah publik bergulir menjadi gelombang yang lebih besar?
(AK)
#Headline #Demonatrasi #Nasional
