BOLA PANAS IJAZAH WAPRES: Gibran Resmi Masuk Gelanggang PTUN, Siap Buka-Bukaan Dokumen dari SMP Hingga S1!
AK47, Jakarta - Polemik riwayat pendidikan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, mendadak memasuki babak paling krusial. Bukan lagi sekadar gaduh di media sosial, pertarungan keabsahan dokumen sang Wakil Presiden kini resmi bergulir di meja hijau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur.
Tim hukum Gibran menegaskan tidak akan mundur selangkah pun. Mereka menyatakan siap membongkar dan menunjukkan seluruh bukti otentik ijazah Gibran—mulai dari bangku SMP hingga gelar Sarjana (S1) di hadapan majelis hakim.
Langkah ofensif ini diambil setelah majelis hakim PTUN mengetok palu: menerima Gibran Rakabuming Raka secara resmi sebagai Tergugat Intervensi dalam gugatan yang dilayangkan oleh pegiat pendidikan, Mercy Sihombing.
Masuk Gelanggang Sidang: Momentum "Pembersihan" Nama
Diterimanya Gibran sebagai pihak intervensi menjadi titik balik penting. Tim hukum menilai ini adalah panggung hukum yang paling sah untuk membungkam spekulasi dan tudingan publik yang selama ini mengudara tanpa pembuktian formal.
Usai persidangan membara di PTUN Jakarta Timur pada Kamis (22/10/2026), tim pembela hukum Gibran keluar dengan nada optimistis.
"Kami dari tim kuasa hukum Bapak Gibran Rakabuming Raka hari ini sudah resmi diterima oleh majelis hakim pengadilan tata usaha negara," tegas Muhammad Rullyandi, kuasa hukum Gibran, di hadapan awak media.
Kesempatan ini tak akan dibiarkan berlalu begitu saja. Kuasa hukum lainnya, Adil Supatra Akbar, menegaskan bahwa pihaknya siap menyajikan pembuktian total tanpa ada yang ditutup-tutupi.
"Tentunya ini kesempatan juga yang akan kami manfaatkan untuk membuktikan sejelas-jelasnya mengenai ijazah dari Pak Gibran Wapres RI. Kami akan buktikan seluruhnya bahwa Pak Gibran memiliki ijazah yang lengkap, baik dari SLTP, kemudian SLTA setara, sampai dengan S1!" ujar Adil dengan nada mantap.
Akar Sengketa: Misteri Surat Penyetaraan UTS Insearch Sydney
Di seberang kubu, penggugat Mercy Sihombing meneliti secara tajam satu lembar dokumen negara yang dinilai memicu celah hukum.
Gugatan yang ditujukan kepada Ditjen Dikmendiksus Kemendikdasmen ini membedah Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Dokumen inilah yang menjadi objek vital pembuktian di PTUN.
Poin-Poin Utama yang Diuji di Meja Hijau:
- Jejak Pendidikan: Gibran tercatat menyelesaikan Grade 12 di lembaga UTS Insearch, Sydney, Australia pada tahun 2006.
- Hasil Penyetaraan: Dokumen negara tersebut menyatakan pendidikan Gibran setara dengan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia.
- Penandatangan: Dokumen diterbitkan atas nama Ditjen Dikdasmen oleh Sekretaris Ditjen kala itu, Dr. Sutanto.
Mercy menegaskan bahwa gugatan ini adalah bentuk perlawanan administratif terhadap keabsahan dokumen negara, bukan benturan politik.
"Sekali lagi saya katakan bahwa gugatan ini bukan gugatan politik. Ini gugatan administrasi! Yang kami persoalkan adalah satu dokumen negara, yaitu surat keterangan nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah," cetus Mercy menepis tuduhan politisasi.
Pertarungan Bukti: Pertaruhan Kepastian Hukum di Puncak Kekuasaan
Langkah Mercy menyeret dokumen penyetaraan ini ke PTUN menguji apakah proses administratif penerbitan surat tersebut telah melangkahi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) atau sudah sesuai prosedur baku.
Kini, bola panas berada di tangan majelis hakim PTUN Jakarta Timur. Akankah persidangan ini menjadi pembuktian telak yang menyapu bersih seluruh keraguan publik atas ijazah Sang Wakil Presiden, ataukah justru mengungkap celah baru dalam administrasi pendidikan nasional?
Satu hal yang pasti: publik kini menanti janji tim hukum Gibran untuk menggelar seluruh ijazah asli sang Wapres di ruang sidang.
(AK)
#Nasional #Hukum #IjazahGibran #Headline
