Validasi Data Perlinsos Jadi Kunci, Dinsos Padang Gembleng 208 Operator dan Kasi Kesos se-Kota Padang
AK47, Padang - Jangan sampai warga yang seharusnya mendapatkan bantuan justru terlewat dari pendataan. Sebaliknya, mereka yang sudah tidak memenuhi kriteria jangan sampai terus tercatat sebagai penerima manfaat.
Pesan inilah yang menjadi perhatian utama Dinas Sosial Kota Padang dalam memperkuat akurasi data Perlindungan Sosial (Perlinsos) di tingkat kelurahan.
Sebanyak 208 Operator SIKS-NG dan Kasi Kesejahteraan Sosial (Kesos) dari 104 kelurahan se-Kota Padang digembleng melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), yang berlangsung 22-24 September 2026 di Aula Dinas Sosial Kota Padang.
Bukan sekadar pelatihan teknis, kegiatan tersebut menjadi momentum bagi Dinas Sosial untuk memperkuat kembali barisan pengelola data di tingkat kelurahan.
Dari 208 peserta yang mengikuti kegiatan, masing-masing kelurahan mengutus satu Kasi Kesos dan satu Operator SIKS-NG. Mereka menjadi ujung tombak dalam memastikan data masyarakat kurang mampu yang tercatat dalam sistem benar-benar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sendjaya, menegaskan bahwa persoalan data bukan perkara administratif semata. Di balik setiap data terdapat kondisi dan kehidupan masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan pemerintah.
Karena itu, ia meminta seluruh Operator dan Kasi Kesos tidak hanya terpaku pada data yang sudah tersedia, tetapi aktif melakukan pemadanan dan pemutakhiran.
"Saya berharap Operator dan Kasi Kesos dapat melakukan padu padan data SIKS-NG dengan data Perlinsos (Perlindungan Sosial) di kelurahan masing-masing. Pastikan data DTSEN dan data lapangan benar-benar sinkron," tegas Eri.
Satu Data, Menentukan Tepat atau Tidaknya Bantuan
Menurut Eri, validitas data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan ketepatan sasaran program perlindungan sosial.
Sebab, berbagai program pemerintah yang menyasar masyarakat kurang mampu membutuhkan basis data yang dapat dipercaya. Termasuk di dalamnya program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta berbagai bentuk bantuan dari Pemerintah Kota Padang.
Jika data tidak diperbarui, persoalan bisa muncul di lapangan.
Perubahan kondisi ekonomi keluarga, perubahan pekerjaan, perubahan komposisi anggota keluarga, hingga munculnya keluarga yang baru masuk kategori membutuhkan bantuan harus dapat tercermin dalam data.
"Perlinsos bukan hanya angka, tapi potret nyata warga kita yang butuh dibantu. Tugas Kasi Kesos dan Operator adalah memastikan tidak ada warga miskin/kurang mampu yang tertinggal dari data," ujar Eri.
Pernyataan tersebut menggambarkan betapa strategisnya posisi pengelola data di tingkat kelurahan.
Mereka berada paling dekat dengan masyarakat. Mereka pula yang diharapkan mampu menangkap perubahan kondisi sosial yang terjadi dari waktu ke waktu.
Jangan Sampai Data Tertinggal dari Kondisi Warga
Dinsos Padang mendorong agar pemutakhiran data dilakukan secara berkala. Data yang akurat hari ini belum tentu menggambarkan kondisi masyarakat beberapa bulan atau beberapa waktu mendatang.
Karena itu, pembaruan data harus menjadi proses yang berjalan terus-menerus.
Kasi Kesos dan Operator SIKS-NG diharapkan dapat membangun koordinasi yang kuat. Kasi Kesos memahami kondisi sosial di wilayahnya, sementara Operator memiliki peran penting dalam memastikan proses pengelolaan data melalui sistem berjalan dengan baik.
Keduanya harus saling melengkapi.
Data yang masuk ke dalam sistem harus memiliki dasar informasi yang jelas dan mencerminkan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Dengan demikian, ketika pemerintah membutuhkan data sebagai dasar intervensi, informasi yang tersedia dapat memberikan gambaran yang lebih utuh.
Dinsos: Data Bukan Sekadar Angka
Bagi Dinas Sosial Kota Padang, penguatan kapasitas 208 pengelola data ini merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola perlindungan sosial yang lebih akurat dan responsif.
Sebab, di balik sebuah nama yang tercantum dalam data, ada keluarga yang mungkin sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Ada warga yang kehilangan pekerjaan. Ada keluarga yang mengalami perubahan kondisi ekonomi. Ada pula warga yang mungkin selama ini belum tersentuh program bantuan.
Semua kondisi tersebut membutuhkan pendataan yang cermat.
Karena itu, kualitas data menjadi titik awal dari kualitas pelayanan sosial.
Melalui Bimtek SIKS-NG, Dinsos Padang berharap para Operator dan Kasi Kesos semakin memahami pentingnya verifikasi, pemadanan, serta pemutakhiran data secara berkala.
Target akhirnya sederhana, namun sangat penting: data harus semakin valid, bantuan semakin tepat sasaran, dan tidak ada warga yang membutuhkan perlindungan sosial luput dari perhatian pemerintah.
Upaya tersebut sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah Kota Padang dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif melalui semangat "Padang Melayani".
Sebab, ketika data benar-benar menggambarkan kondisi warga, maka kebijakan pemerintah memiliki pijakan yang lebih kuat untuk hadir kepada mereka yang memang membutuhkan.
(AK)
#Headline #Parlinsos #Padang #Daerah
.jpg)
