-->

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Pages

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Bareskrim Periksa 59 Saksi Kasus Dugaan Makar, Empat Tersangka Penyadapan Ilegal Ikut Diperiksa, Hasil Penyidikan Segera Dibuka

Kamis, 19 November 2026 | November 19, 2026 WIB Last Updated 2026-11-19T13:14:35Z

Bareskrim Periksa 59 Saksi Kasus Dugaan Makar, Empat Tersangka Penyadapan Ilegal Ikut Diperiksa, Hasil Penyidikan Segera Dibuka

AK47, Jakarta -  Penyidikan kasus dugaan tindak pidana makar yang ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memasuki fase penting. Dalam kurun waktu satu pekan sejak laporan polisi diterbitkan pada 11 November 2026, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi secara maraton.


Pemeriksaan intensif tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik membangun konstruksi perkara secara utuh, mengurai dugaan peristiwa pidana, sekaligus mendalami kemungkinan adanya keterkaitan antara perkara dugaan makar dengan kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping) yang sebelumnya juga tengah ditangani Bareskrim.


Perkembangan ini menjadi perhatian publik lantaran penyidikan turut menyentuh sejumlah nama yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara penyadapan ilegal. Mereka bahkan ikut dimintai keterangan sebagai saksi dalam pengusutan dugaan makar.


Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, mengatakan pemeriksaan terhadap puluhan saksi dilakukan secara intensif sejak laporan polisi diterbitkan.


Menurutnya, penyidik tidak hanya memeriksa saksi-saksi yang memiliki informasi langsung mengenai dugaan peristiwa pidana, tetapi juga menelusuri keterangan pihak-pihak yang dinilai berpotensi memberikan petunjuk penting bagi pengembangan perkara.


"Sejak LP terbit di tanggal 11 November kemarin, secara maraton selama satu minggu ini penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi. Semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi, juga saksi-saksi lain yang berpotensial berdasarkan keterangan dan sebagainya untuk menjadi tersangka," ujar Susatyo di Mabes Polri, Kamis (19/11/2026).


Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa penyidikan tidak berhenti pada pengumpulan keterangan awal. Penyidik juga sedang menguji relevansi keterangan antarsaksi untuk mengetahui peran masing-masing pihak dalam rangkaian peristiwa yang sedang diselidiki.


59 Saksi Diperiksa, Penyidik Telusuri Konstruksi Dugaan Makar


Pemeriksaan terhadap 59 saksi menjadi salah satu perkembangan signifikan dalam penanganan perkara ini.


Dalam penyidikan tindak pidana, keterangan saksi merupakan salah satu instrumen penting untuk mengungkap rangkaian peristiwa, menguji kesesuaian informasi, serta menemukan hubungan antara dugaan perbuatan dengan pihak-pihak yang diduga terlibat.


Bareskrim sebelumnya juga telah meminta keterangan sedikitnya 38 saksi pada tahap awal pengembangan perkara. Selain itu, penyidik turut menggali pandangan ahli hukum pidana dan ahli hukum tata negara untuk mendapatkan perspektif mengenai unsur-unsur hukum yang berkaitan dengan dugaan makar.


Keterlibatan ahli menjadi penting mengingat dugaan tindak pidana makar memiliki konsekuensi hukum serius dan harus dibuktikan berdasarkan unsur-unsur pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.


Penyidik perlu memastikan apakah rangkaian perbuatan yang dilaporkan benar-benar memenuhi unsur tindak pidana atau justru terdapat aspek lain yang harus didalami sebelum menentukan arah penanganan perkara.


Karena itu, pemeriksaan puluhan saksi tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai penetapan kesalahan seseorang. Status hukum setiap pihak tetap harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan proses hukum yang berlaku.


Empat Tersangka Penyadapan Ilegal Ikut Dimintai Keterangan


Salah satu bagian yang paling menyita perhatian dalam perkembangan penyidikan ini adalah pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang sebelumnya disebut telah berstatus tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.


Bareskrim berupaya mendalami apakah perkara penyadapan ilegal tersebut merupakan peristiwa yang berdiri sendiri atau memiliki hubungan dengan dugaan tindak pidana makar.


Dalam informasi yang disampaikan, terdapat empat nama yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara penyadapan ilegal, yakni:

  1. Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kapolri yang kini disebut menjabat Kepala Staf Kepresidenan.
  2. Irjen Pol Ahrie Sonta, Kepala Divisi Hukum Polri.
  3. Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Widyaiswara Lemdiklat Polri.
  4. Slamet Uliandi, mantan Kepala Bagian Pemantauan Bareskrim.


Keempatnya disebut telah dimintai keterangan sebagai saksi dalam penyidikan dugaan makar.


Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik untuk menguji kemungkinan adanya irisan peristiwa, hubungan komunikasi, maupun informasi lain yang relevan dengan perkara yang sedang dikembangkan.


Meski demikian, keterkaitan antara kedua perkara tersebut masih harus dibuktikan melalui hasil penyidikan. Tidak dapat langsung disimpulkan bahwa pihak yang diperiksa dalam satu perkara otomatis memiliki keterlibatan pidana dalam perkara lainnya.


Gelar Perkara Berlapis, Kompolnas dan Ahli Turut Dilibatkan


Untuk memastikan proses penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum, Bareskrim Polri menjadwalkan rangkaian gelar perkara yang melibatkan sejumlah pihak.


Pada Kamis (19/11/2026), Dittipidum Bareskrim Polri menggelar perkara secara internal dengan melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) serta saksi ahli.


Pelibatan Kompolnas dan ahli diharapkan dapat memberikan masukan serta perspektif terhadap konstruksi hukum yang sedang dibangun penyidik.


Tahapan berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Jumat (20/11/2026), ketika hasil gelar perkara internal akan dipaparkan dalam ekspos bersama tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Agung.


Koordinasi dengan kejaksaan merupakan bagian penting dalam proses penanganan perkara pidana. Melalui komunikasi antara penyidik dan jaksa, konstruksi perkara serta kelengkapan administrasi penyidikan dapat dibahas sebelum perkara memasuki tahapan hukum berikutnya.


Susatyo menjelaskan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah dikirimkan sejak awal laporan polisi diterbitkan. Koordinasi dengan jaksa peneliti juga terus dilakukan selama proses penyidikan berlangsung.


Dengan demikian, gelar perkara bersama kejaksaan pada Jumat mendatang menjadi momentum penting untuk memaparkan perkembangan penyidikan sekaligus memperoleh masukan terkait penanganan perkara.


Hasil Penyidikan Akan Disampaikan Terbuka kepada Publik


Setelah seluruh rangkaian gelar perkara rampung, Bareskrim Polri berencana menyampaikan perkembangan penyidikan secara lengkap kepada masyarakat melalui konferensi pers.


Langkah tersebut menjadi penting untuk memberikan kejelasan di tengah perhatian publik terhadap kasus dugaan makar dan dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah nama.


Susatyo memastikan pihaknya akan menyampaikan hasil perkembangan perkara setelah ekspos bersama kejaksaan dilaksanakan.


"Hari ini kita gelar di internal, besok kita gelar di kejaksaan, dan besok baru nanti akan kami sampaikan juga kepada masyarakat secara lengkap pada saat press conference," tegasnya.


Pernyataan tersebut sekaligus memberikan sinyal bahwa publik akan memperoleh penjelasan lebih terperinci mengenai arah penyidikan, hasil pemeriksaan saksi, serta langkah hukum yang akan diambil setelah koordinasi dengan kejaksaan.


Namun, sejauh mana perkembangan penyidikan akan mengarah pada penetapan tersangka baru atau pendalaman terhadap pihak-pihak tertentu masih menunggu hasil gelar perkara dan keputusan penyidik berdasarkan alat bukti.


Sidang Etik Polri terhadap Listyo Sigit Dijadwalkan Pekan Depan


Di tengah bergulirnya penyidikan pidana, perhatian juga tertuju pada proses penegakan kode etik di lingkungan internal Polri.


Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa Mabes Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan.


Sidang tersebut disebut mengacu pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026, khususnya Pasal 42.


Agenda sidang etik ini menjadi bagian tersendiri dari proses penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan kepolisian.


Perlu dipahami bahwa proses pidana dan proses etik merupakan dua mekanisme berbeda. Pemeriksaan dalam perkara pidana bertujuan mengungkap dugaan tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum, sedangkan sidang KKEP bertujuan menilai dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku.


Karena itu, perkembangan dalam satu proses tidak serta-merta menentukan hasil proses lainnya.


Divpropam Masih Dalami Keterlibatan Pihak Berinisial TK


Selain agenda penyidikan dan sidang etik, Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri juga dilaporkan masih melakukan pendalaman terhadap dugaan keterlibatan seseorang berinisial TK.


Nama tersebut sebelumnya sempat mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI.


Pendalaman oleh Divpropam menjadi perhatian karena proses pengawasan internal kepolisian juga dituntut berjalan transparan dan objektif, terutama ketika perkara yang ditangani berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang melibatkan unsur internal institusi.


Meski demikian, informasi mengenai identitas, peran, serta bentuk dugaan keterlibatan TK belum dijelaskan secara terperinci dalam keterangan yang disampaikan.


Oleh sebab itu, diperlukan kehati-hatian dalam menyikapi informasi tersebut sampai terdapat penjelasan resmi dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.


Jumat Menjadi Momentum Penting Pengungkapan Perkara


Dengan 59 saksi telah diperiksa dalam sepekan, keterangan ahli telah dimintai, serta gelar perkara yang melibatkan Kompolnas dan kejaksaan dijadwalkan berlangsung, penyidikan dugaan makar kini memasuki tahapan yang menentukan.


Setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi perhatian dalam perkembangan selanjutnya.


Pertama, bagaimana penyidik menyusun konstruksi hukum berdasarkan keterangan puluhan saksi dan alat bukti yang telah dikumpulkan.


Kedua, apakah hasil pendalaman akan menemukan hubungan hukum antara dugaan makar dengan perkara penyadapan ilegal yang sebelumnya telah menetapkan empat tersangka.


Ketiga, bagaimana hasil ekspos bersama Kejaksaan Agung akan memengaruhi langkah penyidikan berikutnya, termasuk kemungkinan pengembangan perkara terhadap pihak-pihak lain apabila ditemukan bukti yang cukup.


Publik kini menantikan penjelasan resmi Bareskrim Polri setelah gelar perkara bersama Kejaksaan Agung pada Jumat (20/11/2026).


Di tengah besarnya perhatian terhadap kasus ini, transparansi, ketelitian pembuktian, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum menjadi hal mendasar yang harus dijaga.


Sebab, perkara dugaan makar bukan hanya menyangkut penegakan hukum, tetapi juga menyentuh kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.


Hasil penyidikan yang akan disampaikan Bareskrim nantinya diharapkan mampu menjawab berbagai pertanyaan publik sekaligus memberikan kepastian mengenai arah penanganan perkara berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan spekulasi.


(AK)


#Makar #PenyadapanPresiden #Nasional #Polri #Headline

×
Berita Terbaru Update