![]() |
| Seluruh Fraksi DPR Setuju! RUU Perampasan Aset Melangkah ke Paripurna, Koruptor Terancam Kehilangan Harta Hasil Kejahatan |
AK47, Jakarta - Perjuangan panjang menghadirkan regulasi yang memungkinkan negara merampas aset hasil tindak pidana akhirnya memasuki babak penting. Seluruh fraksi di Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke rapat paripurna DPR RI.
Kesepakatan tersebut menjadi momentum penting dalam perjalanan pembentukan regulasi yang selama bertahun-tahun dinantikan masyarakat. RUU ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang lebih kuat bagi negara untuk menelusuri, membekukan, menyita, hingga merampas aset yang berasal dari tindak pidana.
Persetujuan tingkat pertama itu diambil dalam rapat pleno Komisi III DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri sejumlah pimpinan serta anggota Komisi III DPR RI. Pemerintah diwakili Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej bersama sejumlah pejabat kementerian terkait.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua melalui rapat paripurna.
Persetujuan diberikan setelah Panitia Kerja (Panja) Komisi III menyampaikan laporan hasil pembahasan, termasuk penyelesaian daftar inventarisasi masalah (DIM), perumusan pasal, serta sinkronisasi substansi dan sistematika rancangan undang-undang.
Perjalanan Panjang yang Dinantikan Publik
Lahirnya kesepakatan ini bukan sekadar penyelesaian agenda legislasi biasa. RUU Perampasan Aset telah menjadi salah satu pekerjaan rumah besar dalam reformasi penegakan hukum di Indonesia.
Gagasan pembentukan regulasi tersebut telah bergulir sejak 2008. Namun, selama bertahun-tahun, pembahasannya belum berhasil mencapai tahap pengesahan.
Padahal, persoalan korupsi dan kejahatan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan hukuman penjara bagi pelakunya. Ada persoalan lebih besar yang harus dijawab negara, yakni bagaimana mengembalikan kekayaan yang diperoleh melalui kejahatan.
Selama ini, penegakan hukum kerap menjadi sorotan ketika pelaku tindak pidana berhasil dijatuhi hukuman, tetapi aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan tidak seluruhnya dapat dipulihkan.
Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan seseorang, tetapi juga menyasar keuntungan ekonomi yang diperoleh melalui tindak pidana.
Dengan adanya RUU Perampasan Aset, negara diharapkan memiliki perangkat hukum yang lebih efektif untuk memutus mata rantai keuntungan ekonomi dari berbagai kejahatan.
Delapan Fraksi Sepakat, Pembahasan Tingkat Pertama Rampung
Kesepakatan seluruh fraksi menjadi salah satu perkembangan paling penting dalam proses legislasi ini.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan peserta rapat agar naskah RUU Perampasan Aset dapat dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
Pertanyaan tersebut langsung dijawab dengan persetujuan oleh seluruh peserta rapat.
Sebelum pengambilan keputusan, Panja Komisi III DPR RI menyampaikan laporan hasil pembahasan. Tim perumus dan tim sinkronisasi juga telah menyelesaikan penyempurnaan redaksional, konsistensi penomoran, sistematika, hingga sinkronisasi antar-pasal.
Proses tersebut penting untuk memastikan tidak terdapat pertentangan norma maupun perbedaan penafsiran dalam penerapan ketentuan undang-undang nantinya.
Kesepakatan tingkat pertama ini sekaligus membuka jalan bagi RUU Perampasan Aset untuk memasuki tahap akhir pembentukan undang-undang.
Bukan Hanya Memenjarakan Pelaku, tetapi Mengembalikan Hasil Kejahatan
Salah satu persoalan mendasar dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana memastikan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tidak tetap dinikmati pelakunya.
Sebab, hukuman penjara saja tidak selalu cukup untuk menghilangkan keuntungan ekonomi dari sebuah kejahatan.
Seseorang dapat menjalani hukuman, tetapi apabila kekayaan hasil tindak pidana masih tersimpan, dialihkan, disamarkan, atau dinikmati melalui pihak lain, tujuan pemulihan aset belum sepenuhnya tercapai.
Di sinilah RUU Perampasan Aset memiliki arti strategis.
Regulasi ini diarahkan untuk memperkuat mekanisme penelusuran dan perampasan kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk aset yang disembunyikan melalui berbagai transaksi atau dialihkan kepada pihak lain.
Dengan demikian, pemberantasan kejahatan tidak berhenti pada penjatuhan hukuman kepada pelaku, melainkan juga menyasar sumber keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum.
Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana, Bagaimana Mekanismenya?
Salah satu isu penting dalam pembahasan RUU Perampasan Aset adalah pengaturan mekanisme perampasan aset berdasarkan putusan pidana (conviction-based forfeiture) maupun tanpa didasarkan pada putusan pidana (non-conviction-based forfeiture).
Mekanisme tanpa putusan pidana menjadi salah satu aspek yang membutuhkan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan hubungan antara kewenangan negara dan perlindungan hak milik warga negara.
Dalam keadaan tertentu, proses pidana terhadap seseorang dapat menghadapi hambatan, misalnya ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.
Tanpa instrumen hukum yang memadai, kondisi semacam itu berpotensi menyulitkan negara dalam memulihkan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.
Melalui pengaturan yang tepat, perampasan aset diharapkan tetap dapat dilakukan berdasarkan proses hukum yang sah, sekalipun terdapat kendala dalam proses pemidanaan terhadap pelaku.
Namun, mekanisme tersebut tidak boleh dimaknai sebagai kewenangan negara untuk mengambil harta seseorang secara sewenang-wenang.
Harus ada dasar pembuktian yang jelas, proses peradilan yang adil, kesempatan bagi pemilik atau pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan, serta pengawasan terhadap setiap tindakan aparat penegak hukum.
Prinsip praduga tidak bersalah, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara tetap harus menjadi fondasi utama.
Aset Hasil Kejahatan Harus Dikelola Secara Transparan
Persoalan perampasan aset tidak berhenti ketika negara berhasil menyita atau merampas kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana.
Persoalan berikutnya adalah bagaimana aset tersebut dikelola agar tidak mengalami penyusutan nilai, disalahgunakan, atau justru menimbulkan persoalan hukum baru.
Karena itu, pengelolaan aset menjadi bagian penting dalam rancangan regulasi ini.
Pengaturan yang dibahas mencakup pengelolaan aset dan pengawasan perampasan aset oleh badan khusus yang dibentuk Presiden, pengawasan berkala dan akuntabel, serta sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
Kehadiran sistem pengelolaan yang transparan sangat penting untuk memastikan setiap aset yang telah dirampas dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat tentu tidak ingin aset hasil kejahatan yang berhasil diselamatkan negara justru menjadi sumber persoalan baru akibat lemahnya pengawasan.
Kabar Baik bagi Korban Investasi Bodong
Hal menarik lainnya dalam pembahasan RUU Perampasan Aset adalah perhatian terhadap pemulihan kerugian masyarakat yang menjadi korban kejahatan ekonomi.
Ketua Panja RUU Perampasan Aset Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyoroti pentingnya pengaturan yang dapat memberikan manfaat langsung kepada korban investasi bodong, perdagangan saham ilegal, dan berbagai bentuk kejahatan finansial lainnya.
Selama ini, korban kejahatan finansial sering kali harus menghadapi proses panjang untuk memperoleh kembali dana yang hilang.
Bahkan, tidak sedikit korban yang harus berjuang bertahun-tahun tanpa kepastian apakah aset yang berhasil ditemukan dari pelaku dapat dikembalikan kepada mereka.
Karena itu, pengaturan mengenai pemulihan hak korban menjadi salah satu substansi yang penting untuk diperhatikan dalam RUU ini.
Jika dirancang dan diterapkan secara efektif, mekanisme tersebut berpotensi memberikan harapan baru bagi masyarakat yang kehilangan harta akibat tindak pidana.
Artinya, perampasan aset tidak hanya berorientasi pada kepentingan negara, tetapi juga harus memperhatikan hak korban dan pihak lain yang secara hukum berhak menerima pengembalian aset.
Ujian Besar: Jangan Sampai Kewenangan Negara Disalahgunakan
Di balik harapan besar terhadap RUU Perampasan Aset, terdapat pula sejumlah hal yang harus menjadi perhatian.
Kewenangan negara untuk menelusuri, membekukan, menyita, dan merampas aset merupakan kewenangan yang sangat besar. Oleh sebab itu, pelaksanaannya harus disertai batasan yang tegas.
Jangan sampai regulasi yang bertujuan memberantas korupsi justru membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik juga harus diperhatikan. Tidak semua aset yang berada dalam penguasaan seseorang otomatis merupakan hasil tindak pidana.
Seseorang yang memperoleh atau memiliki harta secara sah harus mendapatkan perlindungan hukum apabila asetnya terseret dalam proses penelusuran atau penyitaan.
Transparansi, akuntabilitas, mekanisme keberatan, pengawasan peradilan, dan kepastian hukum harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan undang-undang tersebut.
Dengan demikian, semangat pemberantasan korupsi tidak boleh mengorbankan prinsip negara hukum.
Menunggu Ketukan Palu Rapat Paripurna
Setelah seluruh fraksi dan pemerintah menyepakati pembahasan tingkat pertama, tahapan selanjutnya adalah pembicaraan tingkat kedua melalui rapat paripurna DPR RI.
Pada tahap inilah DPR akan mengambil keputusan akhir terhadap RUU Perampasan Aset untuk disetujui menjadi undang-undang.
Meski telah memperoleh persetujuan tingkat pertama, RUU tersebut belum dapat disebut resmi menjadi undang-undang sebelum melalui pengambilan keputusan dan tahapan konstitusional berikutnya.
Publik kini menantikan realisasi pengesahan regulasi yang telah lama diperjuangkan tersebut.
Lebih dari sekadar produk legislasi, RUU Perampasan Aset membawa harapan agar negara tidak lagi hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mampu memulihkan kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah undang-undang bukan hanya diukur dari seberapa cepat disahkan, melainkan dari seberapa kuat penerapannya dalam memberikan keadilan.
Masyarakat menunggu bukti bahwa uang dan kekayaan hasil kejahatan dapat dikembalikan, korban memperoleh haknya, dan tidak ada lagi ruang bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil perbuatannya.
Sebab, keadilan tidak cukup hanya dengan memenjarakan pelaku. Keadilan juga harus memastikan bahwa hasil kejahatan tidak terus dinikmati oleh mereka yang merampas hak orang lain dan merugikan negara.
(AK)
#Nasional #RUUPerampasanAset #DPR #Headline
