Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2026).
AK47, Jakarta - Pemerintah resmi menggelontorkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak 26 Februari 2026. Kebijakan ini mencakup ASN pusat dan daerah, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, hingga para pensiunan—dengan total anggaran fantastis mencapai Rp55 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan lonjakan anggaran ini bukan angka biasa. Dibandingkan tahun lalu sebesar Rp49 triliun, terjadi kenaikan sekitar 10 persen.
“Sesuai arahan Bapak Presiden terkait THR ASN, termasuk PPPK, TNI, Polri, serta pensiunan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun. Dibandingkan tahun lalu, ini meningkat,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/3).
Rp55 Triliun Digelontorkan, Pemerintah Gaspol Jaga Daya Beli
Kenaikan anggaran ini bukan sekadar rutinitas tahunan. Pemerintah sedang memainkan jurus besar: menjaga daya beli jutaan keluarga aparatur negara di tengah tekanan ekonomi global.
Ramadan dan Idulfitri adalah momen krusial perputaran uang. Dengan dana Rp55 triliun yang mulai cair bahkan sebelum puncak arus mudik, pemerintah jelas ingin memastikan konsumsi domestik tetap menyala ritel hidup, transportasi ramai, pariwisata bergerak, dan UMKM kebagian berkah.
Di tengah situasi ekonomi dunia yang belum sepenuhnya stabil, langkah ini menjadi sinyal tegas: negara hadir untuk menjaga ritme ekonomi tetap berdenyut.
Dibayar Penuh! Bukan Setengah-Setengah
Airlangga menekankan, THR tahun ini dibayarkan penuh, mencakup gaji pokok dan seluruh tunjangan yang melekat.
“THR ini tidak sama dengan gaji ke-13,” tegasnya.
Artinya jelas: ini bukan kebijakan setengah hati. Aparatur menerima haknya secara utuh memberi ruang napas lebih longgar untuk kebutuhan Lebaran, dari mudik, belanja kebutuhan pokok, hingga kewajiban sosial yang tak bisa dihindari.
Tunggu Presiden Pulang, Lalu Cair
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan anggaran sebenarnya telah siap. Namun jadwal final pencairan sempat menunggu kepulangan Presiden Prabowo Subianto dari kunjungan kerja di Amerika Serikat.
Kini, dengan pencairan yang sudah dimulai sejak 26 Februari, pemerintah memperlihatkan keseriusan: THR harus cair sebelum Lebaran, tanpa drama keterlambatan.
Efek Domino ke Daerah: Uang Langsung Berputar
Bagi daerah, ini bukan hanya soal administrasi kas. Ini soal arus uang yang langsung berputar di pasar-pasar lokal.
ASN daerah yang menerima THR akan membelanjakannya di warung tetangga, pasar tradisional, pusat perbelanjaan, hingga sektor jasa. UMKM berpotensi merasakan lonjakan permintaan. Produksi naik, distribusi bergerak, dan ekonomi lokal ikut terdorong.
Multiplier effect bukan teori ini realitas tahunan yang selalu terjadi menjelang Lebaran.
Bukan Sekadar THR, Ini Instrumen Politik Ekonomi
Dengan total Rp55 triliun dan pembayaran penuh, THR 2026 bukan sekadar tambahan penghasilan rutin. Ia menjelma menjadi instrumen fiskal strategis untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi sekaligus.
Di tengah dinamika global, pemerintah tampak tak ingin ambil risiko terhadap daya beli domestik. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Kini publik menunggu satu hal: apakah distribusi berjalan mulus hingga ke pelosok?
Karena di atas kertas, angkanya besar. Tantangan sesungguhnya ada pada eksekusi.
(AK)
#THRASN #Nasional
