Panduan Lengkap Hak Pesangon Korban PHK Berdasarkan Aturan Terbaru: Berapa Yang Berhak Anda Terima?

Panduan Lengkap Hak Pesangon Korban PHK Berdasarkan Aturan Terbaru: Berapa Yang Berhak Anda Terima?

AK47, Jakarta -  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi salah satu isu ketenagakerjaan yang paling krusial bagi para pekerja/buruh dan pengusaha. Dalam regulasi ketenagakerjaan terbaru di Indonesia (sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja dan PP No. 35 Tahun 2021), pemerintah menetapkan ketentuan baku mengenai hak finansial yang wajib diterima pekerja yang mengalami PHK.

Secara umum, total kompensasi yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja akibat PHK terdiri atas 3 elemen utama:

1. Uang Pesangon (UP)
2. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
3. Uang Penggantian Hak (UPH)

1. Rincian Uang Pesangon (UP)

Besaran Uang Pesangon dihitung berdasarkan durasi masa kerja pekerja pada perusahaan bersangkutan:

• Masa kerja kurang dari 1 tahun: 1 bulan upah
• Masa kerja 1 tahun s.d. kurang dari 2 tahun: 2 bulan upah
• Masa kerja 2 tahun s.d. kurang dari 3 tahun: 3 bulan upah
• Masa kerja 3 tahun s.d. kurang dari 4 tahun: 4 bulan upah
• Masa kerja 4 tahun s.d. kurang dari 5 tahun: 5 bulan upah
• Masa kerja 5 tahun s.d. kurang dari 6 tahun: 6 bulan upah
• Masa kerja 6 tahun s.d. kurang dari 7 tahun: 7 bulan upah
• Masa kerja 7 tahun s.d. kurang dari 8 tahun: 8 bulan upah
• Masa kerja 8 tahun atau lebih: 9 bulan upah (maksimal)

2. Rincian Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Selain Uang Pesangon, pekerja dengan masa kerja minimal 3 tahun berhak mendapatkan Uang Penghargaan Masa Kerja:

• Masa kerja 3 tahun s.d. kurang dari 6 tahun: 2 bulan upah
• Masa kerja 6 tahun s.d. kurang dari 9 tahun: 3 bulan upah
• Masa kerja 9 tahun s.d. kurang dari 12 tahun: 4 bulan upah
• Masa kerja 12 tahun s.d. kurang dari 15 tahun: 5 bulan upah
• Masa kerja 15 tahun s.d. kurang dari 18 tahun: 6 bulan upah
• Masa kerja 18 tahun s.d. kurang dari 21 tahun: 7 bulan upah
• Masa kerja 21 tahun s.d. kurang dari 24 tahun: 8 bulan upah
• Masa kerja 24 tahun atau lebih: 10 bulan upah (maksimal)

3. Uang Penggantian Hak (UPH)

Uang Penggantian Hak mencakup kompensasi atas hak-hak pekerja yang belum diambil atau belum terpenuhi saat PHK terjadi, meliputi:

• Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
• Biaya atau ongkos kepulangan pekerja dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja (jika ada).
• Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Faktor Pengali Khusus Berdasarkan Alasan PHK

Besaran pengali (multiplier) total pesangon bergantung pada alasan/penyebab terjadinya PHK:

• PHK Efisiensi / Kerugian Perusahaan: Umumnya diberikan 0,5 hingga 1 kali ketentuan norma UP + UPMK + UPH.
• PHK Pensiun / Mengundurkan Diri: Untuk pekerja yang pensiun sesuai usia pensiun, hak dapat mencapai 1,75 kali UP + 1 kali UPMK + UPH. Pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela tidak berhak atas UP dan UPMK, melainkan UPH serta uang pisah sesuai PK/PP/PKB.
• PHK Pelanggaran Berat / Mangkir: Pekerja hanya mendapatkan UPH dan uang pisah (jika diatur dalam kesepakatan kerja).

Elemen Komponen Upah Pengali

Komponen upah yang dijadikan dasar perhitungan Uang Pesangon dan UPMK terdiri atas:

1. Upah Pokok
2. Tunjangan Tetap (tunjangan yang diberikan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran/kinerja harian).

(AK)

#Headline #Nasional #Ketenagakerjaan