-->

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Pages

Indeks Berita

Tag Terpopuler

KORUPSI JALAN SUMUT Rp 165 MILIAR: Ranah Hukum Bertemu Kekuatan Politik, Akankah KPK Berani Seret Bobby Nasution?

Kamis, 22 Oktober 2026 | Oktober 22, 2026 WIB Last Updated 2026-10-23T02:36:43Z

KORUPSI JALAN SUMUT Rp 165 MILIAR: Ranah Hukum Bertemu Kekuatan Politik, Akankah KPK Berani Seret Bobby Nasution?



AK47, Jakarta - Di tengah sorotan tajam publik terhadap independensi penegakan hukum di tanah air, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menghadapi ujian konsistensi yang krusial. Lembaga antirasuah tersebut secara resmi membuka peluang untuk mengusut dan membongkar peran Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam pusaran skandal dugaan korupsi proyek jalan senilai Rp 165 miliar di Sumatera Utara (Sumut).


Langkah ini bukan sekadar manuver hukum biasa. Keterlibatan nama menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini mencuat berulang kali dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, memicu spekulasi publik tentang sejauh mana KPK berani melangkah tanpa pandang bulu.


Sinyal KPK: Fakta Persidangan Tidak Boleh "Membeku"


Pernyataan tegas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menegaskan bahwa rentetan fakta yang memojokkan jajaran Pemprov Sumut kini masuk dalam radar radar utama penyidik.


"Nah itu akan nanti didalami di proses penyidikan yang saat ini berjalan. Setiap fakta-fakta, baik di proses penyidikan yang berjalan saat itu dan fakta-fakta di persidangan, menjadi dasar teman-teman di penyidikan mengembangkan perkara ini," ujar Taufik tegas di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.


Meskipun saat ini KPK masih memfokuskan taringnya pada klaster Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) yang menjerat 8 tersangka baru, pintu pengusut dugaan korupsi di internal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dipastikan tetap terbuka lebar.


Anatomi Kejanggalan: Enam Kali Pergub demi Rp 165 Miliar


Skandal yang bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Juni 2025 ini membongkar praktik penganggaran yang dinilai sangat tak lazim. Dua proyek jalan di Kabupaten Padang Lawas Utara ruas Sipiongot–Batas Labuhan Batu dan Sipiongot–Hutaimbaru ternyata tidak pernah tercantum dalam APBD Murni 2025.


Tabir Gelap Penganggaran:

  1. Pergeseran Anggaran Misterius: Keterangan Sekretaris Dinas PUPR Sumut, Muhammad Haldun, mengungkap bahwa dana ratusan miliar tersebut "dipaksakan" masuk melalui pengalihan anggaran dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
  2. Siasat Enam Kali Pergub: Majelis Hakim yang dipimpin Khamozaro Waruwu menyoroti keras mekanisme pergeseran dana yang disulap hingga enam kali perubahan menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub)—sebuah instrumen kekuasaan yang berada di bawah kendali langsung kepala daerah.


Kesaksian Kunci: "Semua Dilaporkan ke Gubernur"


Posisi Bobby Nasution semakin tersudut setelah mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting (yang telah berstatus tersangka), memberikan kesaksian blak-blakan pada 2 Oktober 2025.


  • Restu Gubernur: Topan mengaku melaporkan langsung rencana proyek bernilai fantastis ini kepada Bobby, yang kemudian memberi instruksi untuk meninjau lokasi.
  • Tameng Program Unggulan: Proyek tersebut diklaim sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur. Namun, klaim ini justru diragukan keabsahannya di meja hijau oleh jaksa dan hakim.
  • Bukti di Lapangan: Jaksa KPK membeberkan bukti foto kebersamaan Bobby dan Topan saat meninjau lokasi proyek—sebuah potret kedekatan yang dikonfirmasi langsung oleh saksi mantan Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yasir Ahmadi.


Pertaruhan Indikator Keadilan: Akankah Panggilan Hukum Dipenuhi?


Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu secara terbuka telah meminta Jaksa KPK untuk mempertimbangkan pemanggilan Bobby Nasution dan mantan Pj Sekda Sumut Effendy Pohan ke hadapan persidangan. Kehadiran mereka dinilai mutlak untuk membongkar siapa aktor intelektual di balik utak-atik anggaran Rp 165 miliar tersebut.


Hingga saat ini, KPK memang belum menyematkan status hukum baru kepada Bobby Nasution dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Namun, publik kini menanti: Apakah KPK benar-benar memiliki taring untuk menuntaskan perkara ini hingga ke pucuk pimpinan, ataukah penanganan kasus ini akan terhenti di tingkat pejabat daerah saja?


(AK)


#Headline #Nasional #KorupsiJalanSumut #KPK

×
Berita Terbaru Update