Teka-Teki Pencopotan Purbaya Terkuak: Ratusan Pejabat, “Nama Ajaib”, hingga Telepon di Toilet DPR
AK47, Jakarta - Hanya berselang beberapa hari. Pada 10 September 2026, ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dilantik dalam sebuah perombakan besar. Empat hari kemudian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa justru dicopot dari jabatannya.
Purbaya digantikan Suahasil Nazara.
Jarak waktu yang begitu dekat antara dua peristiwa tersebut sontak memunculkan tanda tanya besar. Apakah perombakan pejabat yang dilakukan Purbaya berkaitan dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto mengganti dirinya?
Jawaban atas teka-teki itu belum sepenuhnya terang.
Namun, sejumlah pernyataan dari Purbaya, Istana, hingga pejabat baru di Kemenkeu dalam dua hari terakhir mulai membuka potongan-potongan cerita yang sebelumnya belum terlihat.
Yang menarik, Purbaya sendiri mengakui ada bagian dari perombakan pejabat tersebut yang berkaitan dengan pencopotannya.
“Sebagian ada,” ujar Purbaya singkat seusai serah terima jabatan di Kantor Kemenkeu, Selasa (15/9/2026).
Tetapi ketika pertanyaan itu didalami, Purbaya tidak menjelaskan lebih jauh.
Ia justru mengembalikan keputusan tersebut kepada Presiden.
“Sebagian lainnya apa? Itu kan hak prerogatif Presiden, kita ikutin saja,” tuturnya.
Kalimat pendek tersebut menjadi salah satu petunjuk paling menarik dalam polemik pergantian Menteri Keuangan kali ini.
Sebab, pada saat yang hampir bersamaan, muncul persoalan lain di tubuh Kemenkeu: adanya sejumlah nama dalam perombakan pejabat yang dipersoalkan karena disebut tidak melalui mekanisme assessment dan talent management.
Empat Hari yang Mengubah Segalanya
Kronologi waktunya menjadi penting.
Pada 10 September 2026, Purbaya masih menjabat sebagai Menteri Keuangan dan melakukan pelantikan ratusan pejabat Kemenkeu. Perombakan tersebut mencakup sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Purbaya sebelumnya menjelaskan bahwa perombakan merupakan bagian dari reorientasi organisasi.
Namun, hanya empat hari kemudian, tepatnya Senin (14/9/2026), Presiden Prabowo mengambil keputusan besar.
Purbaya diganti.
Suahasil Nazara yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan dilantik menjadi Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026.
Pergantian berlangsung cepat.
Bahkan, Purbaya mengaku baru mendapatkan kepastian mengenai nasib jabatannya pada hari pelantikan Suahasil.
Pemberitahuan itu datang melalui telepon Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Yang membuat ceritanya terdengar tidak biasa, Purbaya menerima telepon tersebut ketika berada di toilet Gedung DPR.
“Yang telepon itu Pak Prasetyo,” kata Purbaya.
Sebelumnya, ia mengaku sudah menghitung kemungkinan dirinya bertahan atau diganti berada di angka 50:50.
Tetapi keputusan akhirnya datang lebih cepat daripada yang mungkin ia perkirakan.
Purbaya: Sebagian Memang Berkaitan
Setelah resmi meninggalkan kursi Menteri Keuangan, Purbaya tidak banyak memperdebatkan keputusan Presiden.
Ia bahkan mengatakan tidak mengetahui secara pasti alasan dirinya diganti.
Namun, ketika ditanya mengenai perombakan ratusan pejabat yang dilakukan beberapa hari sebelum pencopotannya, jawabannya justru memunculkan pertanyaan baru.
“Sebagian ada.”
Dua kata tersebut menjadi penting karena diucapkan langsung oleh Purbaya ketika ditanya mengenai keterkaitan antara perombakan pejabat dan pergantian dirinya.
Namun Purbaya tidak menjelaskan bagian mana yang dimaksud.
Ia juga tidak mengatakan bahwa perombakan itu merupakan satu-satunya alasan dirinya diganti.
Sebaliknya, Purbaya menegaskan keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden.
“Gesekan sih enggak ada. Yang jelas ya itu hak prerogatif Presiden yang beliau sudah memutuskan. Sudah,” tegasnya.
Dengan demikian, Purbaya sendiri tidak memberikan konfirmasi bahwa terdapat konflik internal di Kemenkeu sebagai penyebab pergantian.
Ia juga memastikan kebijakan yang dijalankannya selama menjadi Menteri Keuangan tetap mengikuti garis kebijakan Presiden.
Istana Memberi Jawaban Berbeda
Jika pernyataan Purbaya membuka ruang spekulasi, Istana justru memberikan penjelasan yang lebih tegas.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto membantah bahwa pergantian Purbaya disebabkan oleh perombakan pejabat tersebut.
Menurut Bambang, pergantian menteri merupakan hal yang biasa dalam pemerintahan dan sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.
Menteri dan wakil menteri, kata dia, harus siap diganti kapan saja.
“Namanya reshuffle kan bisa saja kapan dicopot, kemudian ada yang diangkat yang baru,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Ketika ditanya apakah terdapat persoalan internal di Kemenkeu, Bambang mengaku tidak mengetahui detailnya.
Namun dari perspektif Istana, ia menegaskan bahwa pergantian pejabat merupakan sesuatu yang lumrah.
Dengan demikian, muncul dua keterangan yang belum sepenuhnya bertemu.
Purbaya mengatakan sebagian persoalan berkaitan dengan pencopotannya.
Istana mengatakan tidak ada kaitan dengan perombakan tersebut.
Sementara itu, di tubuh Kemenkeu sendiri muncul persoalan mengenai mekanisme pengangkatan sejumlah pejabat.
“Nama Ajaib” Mengemuka
Persoalan tersebut diungkap Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.
Bimo menyebut terdapat sejumlah nama yang masuk dalam daftar perombakan pejabat pada era Purbaya, tetapi tidak mengikuti proses assessment dan talent management.
Ia bahkan menyebutnya sebagai “nama-nama ajaib”.
Menurut Bimo, DJP sebelumnya telah menjalankan proses rotasi sesuai mekanisme yang berlaku.
Namun ketika daftar pengangkatan ditelaah kembali, ditemukan sejumlah nama yang tidak mengikuti tahapan yang sama.
Situasi itu kemudian membuat Bimo bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai meminta agar sebagian pengangkatan ditunda atau dibatalkan.
“Cuma memang ada beberapa nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment dan talent management. Nah, itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan,” ujar Bimo di Kantor Pusat DJP, Rabu (16/9/2026).
Bagi Bimo, persoalannya bukan sekadar soal pergantian posisi.
Ada persoalan mengenai rasa keadilan di internal organisasi.
Pegawai yang mengikuti assessment, ujian, dan talent management telah melalui proses panjang. Karena itu, masuknya nama yang tidak mengikuti tahapan serupa dinilai dapat memberikan sinyal yang tidak baik bagi pegawai lainnya.
“Karena sinyalnya tidak bagus bagi pasukan yang lain yang sudah ikut susah payah, ikut assessment, ikut ujian, dan talent management,” katanya.
Sebagian Dikembalikan ke Posisi Awal
Setelah persoalan tersebut ditemukan, langkah koreksi mulai dilakukan.
Bimo memastikan pejabat yang tidak memenuhi ketentuan akan dibatalkan pengangkatannya.
Mereka akan kembali ke posisi sebelumnya.
Sementara pejabat yang telah memenuhi persyaratan tetap menjalankan jabatan yang telah ditetapkan.
Artinya, tidak seluruh perombakan era Purbaya dibatalkan.
Yang dipersoalkan adalah bagian tertentu yang dianggap tidak memenuhi mekanisme yang seharusnya.
Di titik inilah persoalan perombakan pejabat menjadi semakin menarik.
Sebab, evaluasi tersebut berlangsung tepat setelah pergantian Menteri Keuangan.
Suahasil Tak Mau Terburu-buru
Suahasil Nazara kini harus berhadapan dengan warisan keputusan organisasi yang dibuat pendahulunya.
Namun ia tidak serta-merta membatalkan semuanya.
Menteri Keuangan baru itu memilih mempelajari terlebih dahulu seluruh proses yang telah dilakukan.
Suahasil mengatakan dirinya masih menunggu laporan dari seluruh pejabat eselon I Kemenkeu.
Menurutnya, penunjukan pejabat bukan persoalan satu direktorat saja. Ada kebutuhan koordinasi lintas unit eselon I yang harus diperhitungkan.
“Kita nanti melihat dulu ya, apa yang sudah dilakukan kemarin,” ujar Suahasil.
Ia ingin memastikan struktur baru Kemenkeu mampu memperkuat sinergi dan koordinasi antarsatuan kerja.
Dengan kata lain, keputusan final mengenai keseluruhan perombakan belum diambil.
Suahasil masih mengumpulkan informasi.
Masih mendengar laporan.
Dan masih memeriksa proses.
Bukan Membandingkan dengan Sri Mulyani
Pergantian Purbaya juga sempat memunculkan anggapan bahwa Suahasil dipilih karena dianggap memiliki karakter atau pendekatan yang lebih dekat dengan Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati.
Istana menepis anggapan tersebut.
Bambang mengatakan tidak ada penilaian semacam itu.
Menurut dia, Suahasil memiliki karakter dan kapasitasnya sendiri.
“Pak Suahasil dia punya karakter sendiri,” katanya.
Karena itu, pergantian Purbaya tidak dijelaskan Istana sebagai upaya mengembalikan pola kepemimpinan tertentu di Kemenkeu.
Purbaya Memilih Tidak Memperpanjang Polemik
Di tengah segala pertanyaan yang muncul, Purbaya justru memilih menutup bab tersebut dengan sikap relatif santai.
Ia mengaku sempat kesulitan tidur pada malam sebelum serah terima jabatan.
Namun setelah seluruh proses selesai, ia merasa lebih lega.
Kini, ia ingin kembali menjalani aktivitas sebagai ekonom.
Tidak ada ambisi untuk kembali menduduki kursi menteri.
“Enggak lah. Baru dipecat masa jadi menteri lagi, mana ada,” katanya.
Dan rencana terdekatnya ternyata jauh dari hiruk-pikuk birokrasi.
Ia ingin pulang.
Lalu memancing.
Di kolam belakang rumahnya.
“Habis ini mau pulang, mancing di belakang rumah. Mancing ikan mujair, nila,” ujar Purbaya.
Bahkan ia sempat bergurau akan memancing sambil merenungkan pertanyaan yang belum terjawab.
“Kenapa dipecat?” demikian gambaran yang ia lontarkan dengan nada ringan.
Teka-Teki Belum Sepenuhnya Terjawab
Dari rangkaian peristiwa tersebut, setidaknya ada beberapa fakta yang kini berada di ruang publik.
Perombakan besar pejabat Kemenkeu terjadi pada 10 September.
Empat hari kemudian Purbaya diganti.
Purbaya mengakui ada sebagian keterkaitan antara perombakan tersebut dengan pencopotannya.
Istana mengatakan pergantian itu bukan karena perombakan pejabat.
Setelah Purbaya pergi, muncul persoalan mengenai sejumlah nama yang disebut tidak mengikuti assessment dan talent management.
Sebagian pengangkatan kemudian diminta ditunda atau dibatalkan.
Suahasil kini mengevaluasi proses tersebut dan belum mengambil keputusan final atas keseluruhan perombakan.
Sementara Purbaya sendiri mengatakan tidak mengetahui alasan pasti Presiden menggantinya dan menegaskan tidak ada gesekan internal yang menjadi penyebab pergantian.
Maka, pertanyaan besarnya masih menggantung:
Jika bukan karena perombakan pejabat, lalu apa alasan sebenarnya Presiden Prabowo mengganti Purbaya?
Sampai sekarang, Presiden belum memberikan penjelasan rinci mengenai alasan spesifik tersebut.
Yang tersedia baru serpihan-serpihan informasi: perombakan besar di tubuh Kemenkeu, munculnya “nama ajaib”, evaluasi pejabat, perbedaan keterangan antara Purbaya dan Istana, serta pergantian mendadak yang terjadi hanya beberapa hari setelah pelantikan ratusan pejabat.
Apakah semua itu saling berkaitan atau sekadar terjadi berdekatan dalam satu momentum pemerintahan?
Jawabannya masih berada di ruang keputusan Presiden.
Dan sementara teka-teki itu belum menemukan titik akhir, Purbaya tampaknya sudah memilih jalan keluar yang paling sederhana.
Bukan konferensi pers.
Bukan lobi politik.
Bukan pula mengejar kembali kursi menteri.
Melainkan pulang ke rumah, duduk di pinggir kolam, lalu memancing mujair dan nila.
Mungkin, dari sana, ia bisa lebih tenang memikirkan satu pertanyaan yang sampai hari ini belum mendapatkan jawaban terbuka:
“Kenapa dipecat?”
(AK)
#Headline #Nasional #PurbayaYudhiSadewa
.jpg)
